MAKASSAR INVESTIGASI.ID| Luwu – DPW PSMP Resmi Laporkan Kepala Desa Balubu ke Aparat Penegak Hukum (APH) Kejaksaan Negeri Luwu dalam penggunaan Anggaran Dana Desa tahun 2023 – 2024 Senin, 7/09/25. Dalam Laporan tersebut Sekjend DPW PSMP SULSEL Mulyadi S.H menegaskan akan mengawal secara ketat hingga tuntas dengan surat resmi Laporan Lembaga kami dengan No. 096/S.LP/PSMP/VIII/2025.
“Kami berharap teman-teman APH Kejaksaan Negeri Luwu agar profesional dalam laporan resmi kami masuk di Unit PIDSUS (Tindak Pidana Khusus).” Ungkap Mulyadi S.H
Lanjut, DPW PSMP melalui Sekjend Mulyadi S.H mengatakan, Kepala Desa diduga menyimpang dari dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara tegas melarang kepala desa menjadi pelaksana proyek, hal itu sesuai dengan Pasal 29 huruf e menyatakan bahwa kepala desa dilarang merangkap sebagai pelaksana proyek desa, selain itu, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyebut bahwa pelaksana kegiatan adalah unsur kaur dan kasi, bukan kepala desa atau perangkat lain.
Prinsip swakelola pun ditegaskan dalam Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022, di mana pembangunan yang dibiayai dana desa wajib melibatkan partisipasi masyarakat, bukan dikuasai oleh aparat desa, begitu pula dengan Surat Edaran Bersama KPK, Kemendagri, dan Kemenkeu Nomor 700/8927/SJ Tahun 2015 juga mempertegas larangan tersebut sebagai langkah pencegahan korupsi.
Mulyadi S.H menegaskan Dari kejadian ini Tim dilapangan menganalisa, kuat dugaan ada penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan Juknis, hal itu ditunjukkan dari sikap Kepala Desa yang enggan memberikan keterangan secara rinci saat di konfirmasi dan terkesan tidak Transparan dalam memberikan jawaban kepada tim.
Hal ini bertolak belakang dengan peraturan pemerintah yang diamanahkan dalam undang-undang No 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
“Jelas dugaan ada indikasi penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan dana desa karena pihak Kepala Desa enggan membalas surat klarifikasi lembaga kami dengan nomor lampiran 095/S.KL/PSMP/VIII/2025, agar dana yang mereka kelola di singkronkan dan tidak fiktif.” Tegas Mulyadi S.H
Kami akan mengawal laporan tersebut dengan aksi turun kejalan untuk mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan agar melakukan atensi ke Kejaksaan Negeri Luwu atas laporan lembaga kami terkait penyalahgunaan wewenang atas penggunaan Dana Desa Balubu Kabupaten Luwu, guna mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar serta mencegah terjadinya kembali hal serupa. Tegas Mulyadi, SH.(ML**)
