MAKASSAR INVESTIGASI.ID| Makassar, Pasca digelarnya aksi unjuk rasa di Kemendiktisaintek oleh Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Solidaritas Merah Putih (DPP PSMP) ditanggapi keras oleh para Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Pemuda Solidaritas Merah Putih Sulawesi Selatan (DPW PSMP SULSEL), hal tersebut dikatakan oleh Sekretaris DPW PSMP SULSEL Mulyadi, SH pada Selasa 27/10/2026 dikantor redaksi Makassar Investigasi, beliau menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh DPP PSMP merupakan bukti arogansi yang mencedari azas sebuah organisasi yang dilandasi oleh azas gotong royong, kekeluargaan dan sipakatau.
Lanjut Mul, bahwa apa yang dikatakan oleh kawan-kawan yang ada di DPW PSMP SULSEL pada diskusi kemarin sangatlah masuk akal, sebab pada saat kasus-kasus di UNM pertama kali kami laporkan dan kami kawal dengan aksi unjuk rasa setiap minggu selama satu bulan justru DPP PSMP tidak pernah turun tangan mengawal pergerakan tersebut sampai ke tingkat pusat, malah mempercayakan kepada kami dan menyerahkan seluruh tanggungjawab hukum kepada DPW PSMP SULSEL.
Namun seiring berjalan waktu tiba-tiba DPP PSMP melakukan pergerakan tanpa konsolidasi dan koordinasi dengan pihak DPW PSMP SULSEL, hal itu pasti menimbulkan pertanyaan, ini ada apa dengan DPP ? selama ini pihak DPP PSMP selalu memberikan support dengan memberikan kepercayaan penuh dalam mengawal kasus yang terjadi di Sulawesi Selatan, sementara pihak DPP sangat tahu dan mengerti tentang sepak terjang kami atas kasus-kasus yang ada di UNM Makassar apalagi pada saat kami gulirkan ke Polda Sulsel dan Kejati Sulsel Ketua Umum DPP PSMP meminta kami mengikutkan Kasus Taupan Pawe agar dikawal pada proses hukum dikedua institusi hukum tersebut.
Dan hal yang kami sangat sesalkan adalah sikap Ketua Umum, dimana seharusnya sebagai Ketua Umum yang sudah berkiprah dipusat dengan menempati jabatan komisaris di salah satu BUMN hanya memanage job description DPW-DPW yang ada daerah dan tidak serta merta melakukan pergerakan tanpa koordinasi dan konsolidasi, berikanlah kesempatakan para DPW menguasai panggungnya sendiri didaerah, sebab pergerakan secara tiba-tiba akan mencedari apa yang telah kami bangun, dan itu terbukti pada pergerakan saat ini, dimana DPP tidak tahu bahwa adanya komitmen awal yang kami bangunan untuk tidak mencampuri urusan pemilihan rektor UNM Makassar setelah tuntutan kami dipenuhi.
Namun walaupun hal itu terasa menghambat, kami tetap berkomitmen mengawal apa telah kami sepakati, dan untuk tidak berlarut-larutnya konflik internal yang terjadi, kami memutuskan untuk mundur dari Lembaga Pemuda Solidaritas Merah Putih serta menyerakan seluruh atribut lembaga yang menjadi kebanggaan kami selama ini kepada Ketua DPW PSMP SULSEL dan kami akan kembali ke Koalisi LSM dan Pers agar tetap dapat mengawal apa telah kami kerjakan selama ini.
Dan dalam waktu dekat kamipun akan bersurat resmi ke Kemendiktisaintek untuk mendukung sepenuhnya apa telah dilakukan oleh kementerian dalam melakukan tahapan pemilihan rektor UNM Makassar dan berharap agar pihak kementerian tidak terpengaruh oleh gerakan-gerakan yang mengatasnamakan penyelamat pendidikan namun pada kenyataannya pergerakan tersebut ditungangi oleh kepentingan pihak tertentu yang bertujuan untuk mengacaukan dan mendiskriminasi para calon yang telah lolos dalam seleksi.
Pada dasarnya kami sangat mengetahui aktor intelektual yang selama ini melakukan pergerakan dalam memantau siapa saja calon rektor, karena tidak adanya calon yang dapat memfasilitasi apa yang sudah direncanakan maka jalan satu-satunya pihak tersebut harus menunggangi salah satu lembaga untuk melakukan pergerakan agar dapat menganulir para calon yang telah lulus seleksi.
Pertanyaannya kemudian, bagaimana mungkin panitia seleksi meloloskan calon rektor yang mempunyai trade record buruk, dan apakah para calon yang pernah dikasuskan terbukti secara sah didepan hukum telah melakukan perbuatan sesuai yang dituduhkan, jawabannya pasti tidak sebab seluruh tuntutan yang dipermasalahkan dalam aksi unjuk rasa telah kami laporkan dan berdasarkan hasil penyidikan dan penyelidikan oleh Aparat Penegak Hukum tidak cukup bukti.
Jika dikorelasikan dengan pergerakan yang dilakukan oleh DPP PSMP yang menuntut Kemendiktisaintek untuk membatalkan Pemilihan Rektor dengan dugaan-dugaan yang dituangkan dalam aksi unjuk rasa, sangatlah tidak masuk akal, sebab pada saat kasus masuk dalam tahap penyidikan dan penyelidikan para penyidik baik Polda Sulsel maupun Kejati Sulsel bekerja secara profesional, dan jika pihak DPP PSMP merasa ada yang bermain maka buat aksi mosi tidak percaya kepada institusi kejaksaan dan institusi polri bukan malah menekan Kemendiktisaintek untuk membatalkan pemilihan calon rektor sebab hal tersebut akan memunculkan spekulasi apakah dengan terlibatnya DPP PSMP dalam membatalkan pemilihan dan melakukan penjaringan ulang calon rektor dapat menjamin tidak adanya permasalahan hukum dikemudian hari, baik itu tindak pidana korupsi maupun tindak pidana umum lainnya.
Perlu diketahui bersama bahwa LSM mempunyai fungsi kontrol sosial bukan hanya pada melaporkan suatu permasalahan saja tetapi juga dapat membantu pemerintah menyelesaikan permasalahan yang selama ini terjadi, intinya jika kita belum bisa berbuat untuk negara setidaknya jangan sampai mengacaukan tatanan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Olehnya berdasarkan pertimbangan dari para kawan-kawan di DPW PSMP SULSEL maka mulai saat ini saya selaku Sekretaris DPW PSMP SULSEL menyatakan dengan tegas mengundurkan diri kepengurusan DPW PSMP SULSEL mengikuti kawan-kawan lain yang terlebih dahulu menyatakan sikap dan untuk hal itu saya akan memberitahukannya kepada Ketua Umum DPP PSMP dan Ketua DPW PSMP SULSEL bahwa mulai detik ini saya mengundurkan diri karena sudah tidak sejalan lagi dengan kepemimpinan pusat. Tegasnya.(**ML)
