MAKASSARINVESTIGASI.ID Makassar – Maraknya pemberitaan tentang mafia tanah akhir-akhir ini mendapat perhatian dari berbagai elemen, termasuk pada komunitas Non-Governmental Organization (NGO), apalagi dari berbagai komentar yang ada, termasuk Pengakuan Menteri Agraria Sofyan Jalil pada Tribun (18/11/21) lalu yang menerangkan adanya dugaan oknum Mafia tanah dalam tubuh BPN, yang bahkan menduduki jabatan kepala kantor wilayah.
Hal itu dikatakan Ketua Umum Lembaga Kontrol Keuangan Negara (LKKN), Ibar Saputra kepada media ini di Makassar, Senin (6/12).
Terkait berbagai komentar, konsentrasi masyarakat Kota Makassar pada persoalan tanah kebanyakan tertuju kepada Eks Kebun binatang yang sampai diangkatnya berita ini menyisakan pertanyaan besar, mengapa bisa Terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas tanah yang sudah bersertipikat hak milik dan tanpa diketahui oleh pemilik tanah yang bersertipikat hak milik tersebut,” kata Ibar Saputra.
Lanjut dikatakan, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.
Oleh karena itu, kata Ibar Saputra, setiap pejabat BPN, baik itu di kantor pertanahan kota maupun pejabat wilayah pertanahan dalam memberikan informasi kepada masyarakat setidaknya dimaknai sebagai “kepastian hukum” ketika dijelaskan kepada masyarakat, lalu kemudian harus mengandung keterbukaan, sehingga siapa pun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum, utamanya yang berhubungan dengan persoalan tanah eks kebun binatang yang telah memiliki sertipikat hak milik sejak tahun 1984 dan telah dikuatkan dengan SKPT tahun 2000, dan bahkan mantan pejabat yang menandatangani SKPT tersebut mengakui atas keterangan-nya yang telah dituangkan dalam SKPT tersebut.
“Jika ada suatu peralihan hak dari hak milik kepada pihak lain seharusnya dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Sebab, ada aturan yang bersifat memaksa sebagaimana pada ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 yang menegaskan, bahwa PPAT merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik, jadi jangan ada yang coba-coba untuk memanipulasi data hak kepemilikan yang sah,” tegas dia.
Selain dari itu ujar Ibar, bahwa PPAT bertanggung jawab untuk memeriksa syarat- syarat untuk sahnya perbuatan hukum yang bersangkutan, antara lain mencocokkan data yang terdapat dalam sertipikat dengan cara melakukan pengecekan sertipikat pada Kantor pertanahan,(lihat Pasal 97 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah).
“Tata cara dan formalitas pembuatan akta otentik adalah merupakan ketentuan hukum yang memaksa, artinya tata cara dan prosedur pembuatan itu harus diikuti dengan setepat- tepatnya tanpa boleh disampingi sedikitpun. Penyimpangan dari tata cara dan prosedur pembuatan akta otentik akan membawa akibat hukum kepada kekuatan pembuktian akta itu sendiri,” tambah Ibar.
Menurut Ibar pula, bahwa dengan adanya SKPT yang diterbitkan oleh BPN makassar pada tahun 2000, maka atas tindakan tersebut telah memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah eks tanah kebun binatang dan sekaligus membuktikan bahwa yang bersangkutan sebagai pemegang hak yang benar.
