MAKASSAR INVESTIGASI.ID| Gowa, Kasus dugaan korupsi yang diduga menjerat 5 Pejabat dilingkup BBPP Batangkaluku memasuki babak baru, dimana pihak Satuan Pengawasan Internal Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (SPI BPPSDMP) telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap laporan Lembaga Koalisi LSM Dan PERSS.
Presiden Koalisi Andi Muh. Ichsan Arifin, ST.MH pada awak media Makassar Investigasi (08/10/2026), mengatakan besar harapan kami pemeriksaan yang dilakukan oleh SPI dapat membuat keputusan strategis dalam menyelamatkan institusi BBPP Batangkaluku keluar dari bayang-bayang pusaran korupsi, sekali lagi kami tegaskan bahwa laporan kami bukan untuk mendzalimi tapi lebih kepada menyelamatkan Marwah Institusi Kementan RI, dan kami berharap agar SPI BPPSDMP dapat mengikuti ketegasan Menteri Pertanian dalam melakukan penindakan terhadap oknum-oknum pejabat Kementan yang terbukti melakukan pelanggaran yang mengarah kepada tindak pidana korupsi.
Lanjut Andi Ichsan, pemeriksaan pihak SPI diharapkan tidak melihat dan menilai serta menjadikannya tolak ukur dari besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan atau besar kecilnya hasil korupsi yang ditemukan, dan juga tidak menilainya dari sisi kemanusiaan atas hak hidup para pelaku, sebab sebelum para pelaku melakukan pelanggaran mereka sudah mengetahui efek dan konsekwensi yang didapatkan jika ketahuan melakukan manipulasi data dan anggaran, para pelaku juga tidak pernah memikirkan efek dari kerugian negara yang ditimbulkan akibat memanipulasi anggaran untuk kepentingan pribadi maupun golongannya, saking asyiknya memainkan anggaran mereka lupa akan kewajiban dan tanggungjawab mereka sebagai aparatur negara.
Kami tetap berkeyakinan pihak SPI BPPSDMP tidak akan mencedari institusi dan tetap menjaga Marwah Kementerian Pertanian dalam melakukan pengawasan dan pembinaan sehingga diharapkan tidak melakukan hal-hal yang justru dapat mencedari tugas dan fungsi SPI itu sendiri, dimana diketahui prestasi Kementerian Pertanian dalam hal pencapaian kinerja dan penegakan disiplin serta pemberantasan tindak pidana korupsi mempunyai tradrecord yang sangat baik melampaui Kementerian lain, hal inilah yang wajib dipertahankan agar tidak tercoreng oleh ulah para pejabat korup dilingkup UPT-UPT Kementerian Pertanian khususnya di BBPP Batangkaluku.
Lanjut Andi Ichsan, kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya buat SPI BPPSDMP karena telah melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya, dan melalui SPI kami titipkan harapan agar apa yang telah kami rekomendasikan dapat terlaksana sebagai wujud nyata pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam melakukan fungsi pengawasan (sosial Kontrol).
Bahwa permohonan yang kami mohonkan adalah merekomendasikan pergantian pejabat mulai dari Kepala Balai, Kabag Umum, Pejabat PBJ, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran, yang diduga telah melakukan penyalahgunaan wewenang dengan memanipulasi data pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran, dimana pergantian Pejabat dilingkup BBPP Batangkaluku sangat penting artinya guna mencegah terjadinya kasus serupa.
Andi Ichsan melanjutkan, awalnya kami sempat merasa pesimis, karena laporan yang telah kami sampaikan melalui aplikasi Whatsapp LAPOR AMRAN, LAPOR MENTAN, DUMAS KEMENTAN dan Gmail Itjend Kementan RI yang kami kirim sejak Juni sampai September tidak digubris, namun setelah kami mendapatkan informasi langsung dari pihak terkait ternyata banyak agenda kerja yang harus diselesaikan sehingga tindaklanjut dari laporan kami molor sampai bulan Oktober, namun begitu kami tetap memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pertanian malalui SPI BPPSDMP yang telah turun langsung untuk memastikan dugaan yang telah kami laporkan.
Andi Ichsan menegaskan, kami tidak akan berhenti mengawal hasil tindaklanjut pemeriksaan SPI BPPSDMP sampai pada adanya tindakan nyata pergantian terhadap para pejabat yang dinilai bertanggung jawab, dimana kami menilai hasil pemeriksaan SPI BPPSDMP sebagai titik penting untuk melihat persoalan tata kelola anggaran di BBPP Batangkaluku benar-benar ditindaklanjuti atau justru berhenti pada dokumen rekomendasi saja.
Olehnya saat ini kami bersama masyarakat menunggu hasil rekomendasi yang telah dievaluasi secara konkret oleh pihak terkait, sebab hal ini menyangkut persoalan pengelolaan anggaran yang merugikan keuangan negara sehingga transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang tidak dapat ditawar, dan untuk itu kami siap memberikan informasi tambahan jika sewaktu-waktu diperlukan. Tutup Andi Ichsan.(**SFN)
