MAKASSAR INVESTIGASI.ID| Makassar -Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (KAMMI) Wilayah Sulawesi Selatan menyatakan menolak kedatangan mantan Presiden Joko Widodo ke Kota Makassar.
Penolakan ini disampaikan karena kunjungan tersebut dinilai tidak memiliki urgensi bagi kepentingan rakyat Sulawesi Selatan dan berpotensi menjadi agenda simbolik pasca-kekuasaan.
Plt Ketua Umum PW KAMMI Sulsel, Muh Imran, mengatakan bahwa selama sepuluh tahun pemerintahan Joko Widodo, berbagai persoalan mendasar di Sulawesi Selatan tidak tertangani secara serius. Ia menyebut kerusakan infrastruktur jalan, ketimpangan pembangunan pusat–daerah, hingga persoalan kesejahteraan guru honorer dan kelompok rentan sebagai contoh kegagalan kebijakan yang masih dirasakan hingga hari ini.
“Sulawesi Selatan tidak kekurangan kunjungan elite, tetapi kekurangan keadilan kebijakan,” kata Muh Imran, Selasa (28/01/2025).
Menurut KAMMI Sulsel, kedatangan Jokowi di Makassar tidak disertai dengan agenda pertanggungjawaban moral maupun politik atas kebijakan nasional yang berdampak langsung pada daerah. Karena itu, kunjungan tersebut dinilai lebih menyerupai manuver simbolik ketimbang upaya penyelesaian masalah rakyat.
Imran menilai, berbagai proyek besar nasional yang digencarkan selama dua periode pemerintahan Jokowi tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat daerah. Sementara anggaran negara terserap dalam proyek-proyek prestisius, persoalan jalan rusak, akses pendidikan, dan kesejahteraan tenaga pendidik di Sulawesi Selatan masih berlarut-larut.
“Kami menolak jika Makassar hanya dijadikan panggung seremonial untuk merawat citra kekuasaan masa lalu, sementara beban sosial akibat kebijakan itu tetap ditanggung rakyat,” ujarnya.
PW KAMMI Sulsel juga mengingatkan bahwa ruang publik di daerah tidak semestinya dijadikan alat legitimasi politik pasca-jabatan, terlebih tanpa refleksi kritis atas dampak kebijakan yang telah diambil selama berkuasa.
Atas dasar itu, KAMMI Sulsel menyatakan:
Menolak kedatangan mantan Presiden Joko Widodo di Makassar dalam agenda yang bersifat politik dan seremonial.
Menolak Sulawesi Selatan dijadikan ruang aman pencitraan kekuasaan, tanpa keberpihakan nyata kepada rakyat.
Mengajak mahasiswa dan masyarakat sipil untuk bersikap kritis terhadap agenda elite politik pasca-kekuasaan.
“Kami percaya demokrasi hanya sehat jika kritik tetap hidup, termasuk kepada mantan presiden,” kata Imran.
Rilis ini, menurut KAMMI Sulsel, merupakan bagian dari tanggung jawab moral mahasiswa dalam menjaga akal sehat publik dan keadilan sosial.(**ML)
