Pengacara KMPTN Tegaskan “Akan Menindak Oknum-Oknum Yang Memutarbalikkan Fakta Sejarah Dan Fakta Hukum Dengan Opini Sesat Atas Tanah Yang Dikuasai Oleh KMPTN Kel. Pannambungan Mariso”

MAKASSAR INVESTIGASI.ID| Makassar, Kemenangan atas gugatan Masyarakat Pengggarap Tanah diseluruh Tingkatan Peradilan ditindaklanjuti oleh Pengacara KMPTN Ibu Hadriani, S.H.,M.H.,C.Me dengan melakukan konfirmasi media dalam rangka meluruskan Fakta Sejarah dan Fakta Hukum, dimana berdasarkan seluruh pemberitaan yang dilakukan oleh mantan Walikota Makassar terdahulu, dinilai sebagai upaya untuk mengaburkan Hukum dan Sejarah mengenai penguasaan lahan baik secara De Facto maupun secara De Jure oleh masyarakat yang tergabung dalam Komunitas Masyarakat Penggarap Tanah Negara (KMPTN).

Ibu Hadriani, S.H.,M.H.,C.Me mengatakan secara tegas melalui Release yang dikirimkan kekantor redaksi Makassar Investigasi (07/11/2026) bahwa kami berhak meluruskan pemberitaan atas opini yang sengaja disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab atas lahan yang dikuasai oleh KMPTN, Hak kami sangat jelas diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, dimana kami mempunyai Hak Jawab dan Hak Koreksi, sehingga melalui release berita ini kami menegaskan bahwa seluruh pernyataan mantan Walikota terdahulu sangatlah keliru, manipulatif dan mengabaikan sejarah dan fakta hukum atas putusan pengadilan yang telah Inkrah.

Bahwa untuk meluruskan opini sesat yang akan mengakibatkan terjadinya conflict of interest, maka kami akan membuka fakta sejarah dan fakta hukum yang sebenarnya sehingga tidak ada lagi spekulasi dan opini sesat dari pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan atas permasalahan tersebut.

FAKTA HUKUM DAN SEJARAH

1. Bahwa jauh sebelum adanya Klaim dari Korporasi, Komunitas Masyarakat Penggarap Tanah Negara (KMPTN) telah menggarap lahan seluas 97.254 meter persegi sejak tahun 1970, sehingga pernyataan yang menuduh KMPTN menduduki lahan secara illegal adalah upaya untuk mutarbalikkan fakta sejarah, sebab KMPTN adalah penggarap sah yang telah menguasai dan mengolah objek lahan sejak lama dan kehadiran KMPTN dilahan tersebut jauh lebih tua dari pada keberadaan korporasi manapun yang saat ini mengklaim tanah tersebut.
2. Bahwa terjadi manipulasi hukum pada tahun 1999 yang dilakukan oleh Almarhumah Hajja Najmiah dan Abdullah sebagai tangan kanannya, hal itu bermula dari sengketa dan tindakan illegal yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dengan menerbitkan Surat Ukur diatas lahan garapan KMPTN tanpa alas hak yang jelas dan sah, sehingga tindakan sepihak tersebut yang memicu kami untuk mengambil Jalur Hukum demi mempertahankan Hak.
3. Bahwa penyerobotan yang dilakukan oleh pihak Korporasi memicu kami untuk mengajukan gugatan resmi ke Pengadilan pada tahun 2002 dan gugatan demi gugatan kami menangkan secara konsisten mulai dari Putusan Tingkat Pertama, Putusan Banding, hingga Putusan Kasasi di Mahkamah Agung RI dan seluruh keputusan tersebut telah berkekuatan Hukum tetap dan mutlak melalui putusan Inkrah pada Tahun 2024.
4. Bahwa perlu pula kami jelaskan, pada tahun 2003 oknum yang membantu KMPTN berkhianat dengan melakukan Rekayasa Kriminalisasi, hal tersebut diawali dengan bergulirnya perkara antara PT BARINDO dan PT BINTANG INDOLAND diatas objek tanah tersebut, bukan karena mereka memiliki alas hak yang sah namun hasil dari konspirasi jahat yang dilakukan dengan penghianatan pasca putusan tahun 2002 oleh pihak yang pertama kali membantu KMPTN dalam memenangkan perkara, faktanya adalah pada tahun 2003 pihak yang dulunya membantu KMPTN secara keji berkhianat dan membelot ke Almarhumah Hajja Najmiah, dari pembelotan tersebut mereka bersekongkol untuk melakukan kriminalisasi dengan memenjarakan penanggungjawab KMPTN, hal tersebut sengaja dilakukan guna memuluskan rencana jahat Almarhumah Hajja Najmiah dalam menguasai lahan tersebut dan dapat dengan leluasa melakukan penimbunan secara illegal diatas lahan milik KMPTN tanpa adanya perlawanan fisik.
5. Bahwa pada permasalahan lainnya ditahun 2010 pasca penghianatan dan persekongkolan, ditemukan adanya Cacat Administrasi atas Dokumen yang dikeluarkan oleh Walikota Makassar yang menjabat pada saat itu, perbuatan Walikota tersebut sangat jelas terindikasi Penyalahgunaan Wewenang, sebab menerbitkan Surat Ukur Baru dan Serifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) diatas lahan yang masih berstatus sengketa aktif (Zat Sengketa), sehingga sangat jelas kedua produk administrasi tersebut cacat hukum dan batal demi hukum karena sangat jelas melabrak Putusan Kasasi Tahun 2002, dan yang lebih konyolnya lagi Walikota tersebut juga mengeluarkan rekomendasi kepada PT INDOLAND untuk melakukan Pembebasan Lahan diatas Objek sengketa, sementara secara hukum rekomendasi pejabat publik tidak memiliki kekuatan hukum untuk menggugurkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI.
6. Bahwa Walikota yang menjabat pada saat itu juga mengeluarkan bantahan yang menyatakan bahwa gugatan kami SALAH OBJEK, dimana seharusnya Walikota tersebut tidak berhak menyatakan opini adanya salah objek karena tidak pernah mengikuti atau menghadiri satupun agenda sidang perkara pada tahun 2002, olehnya perlu kami jelaskan secara singkat bahwa berdasarkan Sidang Pemeriksaan Setempat (Descente) oleh Majelis Hakim atas objek yang dikuasai oleh pihak KMPTN dari tahun 1970 hingga dimenangkan secara Inkrah pada tahun 2024 adalah satu kesatuan objek fisik utuh yang terletak di Kelurahan Pannambungan Kecamatan Mariso Kota Makassar, sehingga adanya penggunaan dalih perbedaan nama Jalan Cenderawasih hanyalah Modus lama para Mafia Tanah untuk mengaburkan batas wilayah demi kepentingan korporasi dalam hal ini PT BINTANG INDOLAND dan PT BARINDO.
7. Bahwa perlu kami tegaskan Perkara PT BARINDO VS PT BINTANG INDOLAND berdasarkan putusan pengadilan sangat jelas ditolak dan tidak dapat diterima, sehingga kami membantah keras penyataan Mantan Walikota terdahulu yang berdalih dimedia bahwa perkara antara PT. BARINDO dan PT BINTANG INDOLAND saat ini masih bergulir di Pengadilan, kami menilai pernyataan tersebut merupakan pembohongan publik karena faktanya adalah Pengadilan Negeri Makassar memutuskan bahwa gugatan PT BARINDO dan PT BINTANG INDOLAND resmi diputus dengan amar GUGATAN DITOLAK dan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyidangkan gugatan PT BARINDO dan PT BINTANG INDOLAND memutus dengan Amar Putusan GUGATAN TIDAK DITERIMA (NO) sehingga kami memperingatkan kepada kedua korporasi dan Mantan Walikota Makassar agar menghentikan konspirasi dalam pembentukan opini sesat dimedia sebab sebagai Penasehat Hukum KMPTN kami tidak akan tinggal diam dan akan melakukan langkah yang komprehensif untuk membongkar tuntas segala bentuk kecurangan dan pemufakatan jahat yang melibatkan oknum-oknum Pemerintah dan Swasta serta Para Mafia Tanah ke Pihak Aparat Penegak Hukum khususnya ke Satgas Mafia Tanah.

Olehnya sebagai Penasehat hukum KMPTN kami menegaskan bahwa kami telah menjawab seluruh opini dan pemberitaan yang tidak benar dan menyesatkan masyarakat, serta menghimbau kepada seluruh Pimpinan Redaksi tanpa terkecuali agar dapat melakukan konfirmasi kepada pihak kami sebelum memuat pemberitaan atas permasalahan lahan yang saat ini kami kuasai baik secara Defacto maupun secara Deyure, hal itu guna mencegah terjadinya konflik yang dapat membenturkan kelompok-kelompok masyarakat yang ditunggangi oleh para Mafia Tanah dalam upaya menguasai lokasi yang telah kami menangkan diseluruh tingkatan peradilan sehingga tidak berdampak sistemik dan dapat menciptakan situasi yang tidak kondusif bagi masyarakat Kota Makassar. Tegas Ibu Hadriani, S.H.,M.H.,C.Me Penasehat Hukum KMPTN. (**ML)