MAKASSAR INVESTIGASI.ID| Luwu, Penanganan dugaan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, kembali menuai sorotan tajam.
Aktivitas pertambangan yang disebut-sebut telah berlangsung selama bertahun-tahun itu hingga kini masih menyisakan pertanyaan besar: siapa pemodalnya, siapa pengendalinya, siapa pemilik alat berat, dan mengapa belum ada tersangka yang diumumkan kepada publik?
Penyegelan 15 unit excavator oleh aparat gabungan pada 28 Oktober 2026 seharusnya menjadi momentum membongkar seluruh jaringan di balik dugaan aktivitas pertambangan ilegal tersebut.
Namun, perkembangan penanganan perkara justru memunculkan sejumlah tanda tanya. Penindakan telah dilakukan, alat berat telah disegel, tetapi aktor yang diduga berada di balik operasional tambang belum juga terungkap secara terbuka.
Situasi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas penegakan hukum. Jangan sampai penanganan PETI Bajo Barat hanya berhenti pada penyegelan alat berat, sementara pihak yang diduga mengendalikan kegiatan dan menikmati hasilnya belum tersentuh proses hukum.
Berdasarkan wawancara Tim Investigasi Koalisi LSM-Pers yang dipimpin oleh Sulfikar Rahman, SH (Yoka) dengan pihak polresta Luwu, dari wawancara tersebut ditemukan fakta bahwa ada Dua Perkara yang ditangani, dimana 5 (lima) Excavator disebut sebagai Barang Bukti, Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) Luwu, Kompol Misbah, didampingi KBO Satreskrim Polres Luwu, memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan perkara saat dikonfirmasi Kamis (12/11/2026).
Misbah menyebut terdapat dua perkara yang sedang ditangani Polres Luwu, masing-masing satu dalam tahap penyelidikan dan satu lainnya telah memasuki tahap penyidikan.
“Dari penanganan ini, ada dua yang diproses, baik di tingkat penyelidikan maupun penyidikan. Barang bukti total lima unit excavator, tiga masuk penyelidikan dan dua sudah dalam tahap penyidikan. Kasus ini baru kami tangani tahun ini,” jelas Misbah.
Pernyataan tersebut justru membuka pertanyaan baru. Jika aktivitas pertambangan di Bajo Barat disebut telah berlangsung bertahun-tahun, mengapa penanganan perkara baru disebut dilakukan tahun ini?
Apakah selama ini belum ada penelusuran terhadap pihak yang mengoperasikan, menguasai, membiayai, maupun mengambil keuntungan dari aktivitas tersebut?
Publik berhak mendapatkan penjelasan mengenai bagaimana aktivitas itu bisa berlangsung dalam waktu lama dan sejauh mana pengawasan serta penindakan sebelumnya dilakukan.
Disisi lain Ketua Tim Advokasi Lembaga Koalisi LSM-Pers Asrul Arifuddin,SH yang ikut hadir dalam konfirmasi tersebut, menanyakan 15 Excavator yang telah disegel, Mengapa Hanya Lima Masuk Penjelasan Perkara?
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah perbedaan jumlah alat berat yang disegel dengan jumlah barang bukti yang disampaikan Wakapolres Luwu.
Sebelumnya, aparat gabungan dilaporkan menyegel 15 unit excavator dari berbagai merek di lokasi dugaan PETI. Namun, dalam keterangannya, Misbah hanya menyebut lima unit excavator sebagai barang bukti dalam dua perkara yang ditangani Polres Luwu.
Lantas, bagaimana status 10 excavator lainnya?
Apakah telah diamankan, didata, atau masuk dalam penanganan perkara berbeda, termasuk yang ditangani Polda Sulsel?
Siapa pemilik masing-masing alat berat tersebut? Apakah seluruhnya telah diperiksa asal-usul kepemilikan dan keterkaitannya dengan aktivitas pertambangan?
Pertanyaan ini tidak bisa dianggap sepele. Kejelasan status 15 excavator tersebut merupakan bagian penting dari transparansi penegakan hukum.
Saat awak media meminta agar barang bukti excavator diperlihatkan sebagai bentuk transparansi, hingga konfirmasi berlangsung, barang bukti yang dimaksud belum diperlihatkan.
Sudah Naik Penyidikan, Mengapa Tersangka Belum Ditetapkan?
Konfirmasi terpisah juga dilakukan kepada Kanit Tipidter Polres Luwu, Riya Kurniawan.
Ia membenarkan bahwa terdapat dua perkara yang sedang ditangani, masing-masing satu dalam tahap penyelidikan dan satu lainnya telah memasuki tahap penyidikan.
“Untuk perkaranya yang ditangani ada dua, Pak. Satu masih proses lidik, satu sudah proses sidik,” ujarnya melalui pesan WhatsApp.
Terkait perkara yang telah memasuki tahap penyidikan, Riya menjelaskan bahwa penyidik telah memeriksa sejumlah saksi. Namun, penetapan tersangka belum dilakukan karena masih ada kelengkapan yang harus dipenuhi.
“Untuk yang kasus sidik kami sudah periksa beberapa saksi, tetapi kami belum sampai ke penetapan tersangka karena masih ada yang harus kami lengkapi sebelum ke tahapan itu, Pak,” jelasnya.
Penjelasan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan yang perlu dihormati. Namun, publik juga berhak mempertanyakan sejauh mana pengungkapan perkara telah berjalan.
Siapa pihak yang telah dimintai keterangan? Apakah pemilik alat berat, operator lapangan, pemodal, dan pihak yang diduga mengendalikan kegiatan sudah ditelusuri?
Jika perkara telah memasuki tahap penyidikan dan sejumlah saksi sudah diperiksa, perkembangan pengungkapan pihak yang bertanggung jawab perlu dijelaskan secara transparan sesuai batas-batas kepentingan penyidikan.
Jangan sampai perkara terus berjalan tanpa kepastian perkembangan yang dapat dipahami masyarakat.
Polda Sulsel Ikut Menangani, Jangan Ada Tumpang Tindih Penanganan
Dalam keterangannya, Misbah juga mengungkapkan bahwa penanganan dugaan PETI Bajo Barat tidak sepenuhnya dilakukan Polres Luwu. Polda Sulawesi Selatan disebut turut menangani sebagian perkara.
“Polda Sulsel juga ikut menangani kasus ini, sebagian kami juga tangani,” terangnya.
Pernyataan ini kembali memunculkan pertanyaan mengenai pembagian kewenangan dan koordinasi penanganan perkara.
Perkara mana yang ditangani Polres Luwu dan mana yang menjadi kewenangan Polda Sulsel? Apakah terdapat koordinasi dalam menelusuri pemilik excavator, operator, pemodal, hingga pihak yang diduga menjadi pengendali aktivitas pertambangan?
Keterlibatan Polda Sulsel semestinya membuat pengusutan semakin komprehensif. Jangan sampai pembagian penanganan justru membuat publik kesulitan memperoleh kejelasan mengenai perkembangan masing-masing perkara.
Yang dibutuhkan bukan sekadar pernyataan bahwa perkara sedang ditangani, melainkan hasil konkret berupa pengungkapan pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila alat bukti telah mencukupi.
Legalitas Pertambangan dan Nama Masmindo Perlu Diperjelas
Sorotan berikutnya menyangkut aspek legalitas kegiatan pertambangan yang dikaitkan dengan PT Masmindo Dwi Area.
Saat awak media meminta penjelasan mengenai legalitas dan perizinan perusahaan tersebut, Hasbi justru mempersilakan wartawan mengonfirmasi langsung kepada pihak PT Masmindo.
Jawaban tersebut belum menjawab substansi pertanyaan mengenai hubungan antara lokasi aktivitas yang disorot, batas wilayah operasional, dan legalitas kegiatan pertambangan.
Aparat penegak hukum perlu menjelaskan apakah aspek perizinan, batas wilayah, serta kemungkinan keterkaitan aktivitas yang dipersoalkan dengan wilayah atau kegiatan perusahaan telah ditelusuri.
Perlu ditegaskan, penyebutan PT Masmindo Dwi Area dalam pemberitaan ini bukan berarti perusahaan tersebut terbukti terlibat dalam dugaan PETI. Hubungan antara kegiatan yang disorot dengan wilayah maupun aktivitas perusahaan masih membutuhkan verifikasi dan klarifikasi dari pihak terkait.
Penelusuran juga perlu memperhatikan aspek lingkungan hidup, keselamatan masyarakat, serta potensi dampak aktivitas pertambangan terhadap kawasan sekitar.
Pengawalan Excavator Jangan Menimbulkan Persoalan Baru
Dalam konfirmasi yang sama, awak media turut mempertanyakan mekanisme pengawalan alat berat menuju lokasi pertambangan.
Menanggapi hal tersebut, Hasbi menyampaikan bahwa kepolisian akan melakukan pengawalan apabila terdapat surat permohonan resmi.
“Selama ada surat masuk untuk pengawalan, maka akan kami kawal,” tambahnya.
Pernyataan ini perlu diperjelas agar tidak menimbulkan tafsir berbeda di tengah masyarakat.
Bagaimana mekanisme pemeriksaan terhadap tujuan pengangkutan alat berat? Apakah legalitas kegiatan dan lokasi tujuan terlebih dahulu diverifikasi sebelum pengawalan diberikan?
Pengawalan aparat harus dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan hukum. Apalagi, ketika tujuan pengangkutan berkaitan dengan lokasi pertambangan yang legalitas aktivitasnya masih menjadi sorotan.
15 Excavator Pernah Disegel, Penindakan Jangan Berhenti di Garis Polisi
Sebagai catatan, pada 28 Oktober 2026, sebanyak 15 unit excavator dari berbagai merek, di antaranya SANY, Hitachi, Komatsu, LiuGong, dan SCMG, dilaporkan disegel aparat gabungan Brimob, Polri, dan TNI.
Penyegelan berlangsung di lokasi dugaan aktivitas PETI di Desa Merinding dan Tumbubara, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu.
Langkah tersebut patut dicatat sebagai bagian dari upaya penindakan. Namun, penyegelan bukanlah akhir dari proses penegakan hukum.
Aparat harus menelusuri secara menyeluruh siapa pemilik alat berat, siapa operatornya, siapa yang menyediakan modal, siapa yang mengendalikan operasional, serta siapa saja yang diduga memperoleh keuntungan dari aktivitas pertambangan tersebut.
Penindakan tidak boleh hanya menyasar alat yang digunakan di lapangan, tetapi juga harus mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab berdasarkan bukti dan hasil penyidikan.
Jika ditemukan bukti yang cukup, proses hukum harus dilanjutkan tanpa pandang bulu.
Kapolri Didesak Turun Tangan, PETI Bajo Barat Jangan Menjadi Kasus Tanpa Ujung
Melihat berbagai pertanyaan yang belum terjawab, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo didesak memberikan perhatian serius terhadap penanganan dugaan PETI di Bajo Barat.
Evaluasi menyeluruh terhadap proses penanganan perkara dinilai penting, termasuk memastikan koordinasi antara Polres Luwu dan Polda Sulsel berjalan efektif, transparan, serta profesional.
Kapolda Sulawesi Selatan juga diminta memastikan pengusutan tidak berhenti pada penyegelan alat berat, tetapi dilanjutkan dengan penelusuran terhadap seluruh mata rantai aktivitas pertambangan yang diduga melanggar hukum.
Jika benar aktivitas tersebut telah berlangsung bertahun-tahun, maka penyidikan harus mampu menjawab bagaimana kegiatan itu dapat terus berjalan, siapa yang berada di balik operasionalnya, dan apakah terdapat kelemahan pengawasan yang perlu dievaluasi.
Publik tidak cukup hanya mendengar bahwa perkara sedang diproses.
Publik menunggu jawaban konkret: siapa yang bertanggung jawab, bagaimana status 15 excavator yang disegel, mengapa baru lima unit disebut sebagai barang bukti dalam penanganan Polres Luwu, sejauh mana penyidikan berjalan, serta kapan perkembangan perkara dapat disampaikan secara terbuka.
Jangan sampai muncul persepsi bahwa dugaan PETI Bajo Barat kebal hukum hanya karena aktivitasnya disebut telah berlangsung bertahun-tahun, sementara aktor yang diduga bertanggung jawab belum terungkap.
Lembaga Koalisi LSM-Pers akan terus mengawal perkembangan penanganan dugaan PETI Bajo Barat. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Polres Luwu, Polda Sulsel, PT Masmindo Dwi Area, serta seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini demi menjaga prinsip keberimbangan dan akurasi informasi. Tegas Ketua Tim Advokasi Lembaga Koalisi LSM-Pers Asrul Arifuddin, SH. (**ML)
