MAKASSAR INVESTIGASI.ID| Luwu, 10 November 2026 – Kasus dugaan penggelapan mobil yang dilaporkan oleh Hamsiruddin, S.E. kini menjadi sorotan tajam setelah terkatung-katung tanpa kejelasan hukum yang pasti. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B/207/VIII/RES.1.11./2026/Reskrim, pihak kepolisian sebenarnya telah resmi menetapkan Ayu Ardina alias Mamanya Aqila binti Alimin sebagai tersangka sejak tanggal 18 Agustus 2026.
Tersangka dijerat dengan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 486 UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Baru) atas peristiwa yang terjadi pada Selasa, 20 Mei 2026 di Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu. Namun, hingga saat ini tersangka masih bebas berkeliaran dan belum juga dilakukan penahanan. Kondisi ini memicu dugaan kuat adanya “permainan” atau profesionalisme semu dari oknum penyidik Unit II Polres Luwu
Kekecewaan Mendalam dan Langkah Tegas Pelapor
Pelapor, Hamsiruddin, S.E., mengungkapkan rasa kekecewaan yang sangat mendalam atas lambatnya proses eksekusi penahanan terhadap tersangka.
“Saya sudah menempuh jalur hukum secara terhormat sesuai aturan negara. Statusnya sudah jelas tersangka sejak Agustus 2026 berdasarkan surat resmi dari Polres Luwu, dan pasal yang dilanggar pun jelas menggunakan KUHP Baru. Tapi kenapa sampai sekarang dia (tersangka) tidak ditahan? Ini sangat mencederai rasa keadilan saya sebagai korban. Karena tidak adanya kepastian hukum dan transparansi di Unit II Polres Luwu, dalam waktu dekat saya bersama penasihat hukum akan resmi melaporkan para penyidik yang menangani kasus ini ke Divisi Propam Polda Sulsel,” ujar Hamsiruddin dengan nada kecewa.
LBH Sukardi Sulkarnain, S.H. Desak Copot Kanit Tipidter dan Penyidik
Menyikapi tidak jalannya roda keadilan pidana ini, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sukardi Sulkarnain, S.H. menuntut reformasi struktural segera di tubuh Satreskrim Polres Luwu.
“Kami meminta secara tegas kepada Kapolres Luwu dan Kapolda Sulawesi Selatan untuk segera mencopot Kanit Tipidter beserta penyidik pembantu yang menangani perkara ini! Membiarkan seorang tersangka penggelapan melenggang bebas tanpa alasan penahanan yang objektif dan transparan adalah bentuk pembangkangan terhadap asas kepastian hukum. Ini bukan sekadar kelalaian administrative, melainkan indikasi ketidakprofesionalan akut. Jika pimpinan Polri tidak segera mengambil tindakan tegas untuk membersihkan oknum-oknum bermasalah ini, citra institusi di mata masyarakat Luwu akan runtuh total,” tegas perwakilan LBH Sukardi Sulkarnain, S.H.
Komentar Keras Presiden Koalisi Indonesia: Potret Buram Hukum
Presiden Koalisi Indonesia, Mulyadi, S.H., memberikan analisis hukum yang menohok sekaligus kecaman keras terhadap penanganan perkara di Mapolres Luwu yang dinilai “masuk angin”.
“Ini adalah preseden buruk yang mempertontonkan profesionalisme semu. Tersangka sudah ditetapkan lewat mekanisme gelar perkara resmi berbasis pasal KUHP Baru, lalu hambatan apa lagi yang membuat penahanan ini mandek? Kami mengendus adanya aroma penyalahgunaan wewenang secara pasif di tubuh Unit II Polres Luwu. Kapolres jangan membiarkan institusi kalah oleh kompromi-kompromi terselubung. Evaluasi total harus segera dilakukan,” ujar Mulyadi, S.H.
Mulyadi, S.H. menjabarkan rangkaian instrumen hukum dan regulasi internal yang diduga kuat telah dilanggar secara berlapis oleh oknum penyidik:
1. Pasal 421 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama) / Pasal 338 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru)
• Dugaan Pelanggaran: Penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik. Penyidik diduga dengan sengaja mengabaikan atau menunda-nunda kewajiban hukumnya untuk melakukan proses peradilan secara tuntas, yang secara langsung merugikan hak kepastian hukum pelapor.
2. Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia
• Pasal 5 ayat (1) huruf a dan c: Kewajiban anggota Polri untuk menjaga citra, reputasi, dan kehormatan institusi, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat secara profesional dan transparan.
• Pasal 10 ayat (1) huruf a: Larangan bagi penyidik untuk melakukan penyalahgunaan wewenang dalam menangani perkara pidana (obstruction of justice secara pasif melalui penundaan proses).
3. Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
• Dugaan Pelanggaran: Ketidakpatuhan terhadap asas kepastian hukum serta asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Membiarkan tersangka tetap bebas tanpa alasan objektif pasca-gelar perkara menunjukkan ketidakpatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) penyidikan yang akuntabel.
Pihak korban, Hamsiruddin, mendesak agar Polda Sulawesi Selatan (Propam Polda Sulsel) segera turun tangan melakukan supervisi dan memeriksa para penyidik Unit II Polres Luwu yang menangani kasus ini. Jika tidak ada tindakan tegas, kasus ini akan dibawa ke tingkat Mabes Polri demi menuntut keadilan yang telah dirampas selama lebih dari 24 bulan.(**ML)
