MAKASSARINVESTIGASI.ID takalar — Salah satu tim investigasi DPP LKKN, yakni sdr.Nasrullah memberikan keterangan hasil investigasi kepada koalisi anti korupsi, terkait pembangunan kamar mandi yang berada di desa kalenna bontongape kec.galesong kab.takalar, yang diduga telah terjadi pengurangan volume pekerjaan dan markup harga pada setiap kegiatan tersebut.
pada hari senin 18 okt 2021 koalisi anti korupsi yang tergabung LSM LKKN, LIRI, dan Salah satu awak Media Makassar Invetigasi, mendatangi dinas kesahatan kab.Takalar meminta klarifikasi terkait paket pekerjaan kamar mandi yang di peruntukan untuk setiap warga yang berada beberapa di desa kalenna bontongape kec.galesong kab.takalar.
team koalisi anti korupsi, yang diterima oleh pihak dinkes kab.takalar, yakni kepala dinas, kepala seksi dan kabag program dinkes kab.takalar memberikan keterangan dan membenarkan adanya pekerjaan tersebut yang mana kegiatan ini berjalan di bulan september dan berakhir bulan november tahun 2021 dan paket pekerjaan ini tersebut aliran dananya bukan dana dari dinkes kab.takalar melaikan dari DAK oleh kementerian kesehatan RI, Yang mana aliran dana tersebut tidak masuk di dinkes kesahatan kab.takalar, tetapi langsung ke rekening pihak desa yang lebih tepatnya ke KKM (Kelompok Keswadayaan Masyarakat).
kepala seksi dinkes kab.takalar memberikan penjelasan terkait kegiatan pembangunan kamar mandi /sanitasi tersebut, ada empat desa yang mendapatkan bantuan desa galesong kota, desa kalenna bontongape, desa bontomangape desa campagaya, dalam setiap desa tersebut mendapatkan sedikitnya 15 unit pembangunan kamar mandi/sanitasi, anggaran sekitar 7 juta rupiah satu unitnya, dan untuk mendapatkan pembagunan kamar mandi/sanitasi persyaratannya tersebut yang pertama itu harus masyarakat miskin, kedua terkait ada anaknya yang stunting dan ketiga rumahnya tidak layak huni miskin dan sebagainya dan juga belum memiliki kamar mandi. selain itu pihak dinkes mengatakan bahwa kegiatan ini harus sesuai dengan kreteria yang menjadi persyaratan dari pihak KKM desa untuk mendapatkan fasilitas pembagunan kamar mandi/sanitasi tersebut.
kepala dinas menerangkan fungsi dari dinkes kab.takalar adalah memantau, dan untuk pencairan pertamanya telah cair dan kepala seksi mengatakan kepada aparat KKM desa bahwa selesai tahap satu kami akan turun minitoring apakah betul sudah rampung, dan itu untuk RAB kegiatannya di buat oleh KKM desa, selain itu pihak KKM desa jika sudah menyelesaikan tahap pertama akan membuat laporan yang akan di tembuskan kepada kemenkes RI dan dinkes kab.takalar hasil kegiatan pembagunan kamar mandi/sanitasi. dan terkait tentang klarifikasi team koalisi anti korupsi akan adanya dugaan tidak sesuai bestek rab pekerjaan ini, pihak dinkes belum mengetahui perihal tersebut mengigat pihak dinkes belum turun memantau hasil kegiatan KKM desa ujar kepala seksi dinkes kab.takalar.
selain itu ditempat terpisah koalisi anti korupsi dihari yang sama mendatangi kantor KKM desa kalenna bontongape kec.galesong kab.takalar, sebagai pihak yang mengerjakan kegiatan kamar mandi/sanitasi, team koalisi anti korupsi diterima oleh sekretaris desa, dikarenakan kepala desa tidak ada ditempat, dalam hal ini sekretaris desa memberikan keterangan paket pekerjaan ini untuk setiap dusunnya tidak sama dipa nya kerena kami ceritanya disini bersinerji dengan puskesmas kitakan target odf, odf itu bebas buang air sembarang, ada data dari puskesmas itu kita yang sinerjikan dari puskesmas bontongape, kemudian ditambah yang memang warga yang belum memiliki kamar mandi, bahwa masih ada yang belum dapat yaa kami akui karena belum maksimal tetapi kami akan kejar itu utang yang di odf nya untuk menyanggupi.
jadi untuk kamar mandi/sanitasi ini satu paket inikan program dari kementerian kesehatan RI di kesehatan lingkungan, jadi selain kamar mandi ada tempat sampah ada tempat cuci tangannya, tapi karena pencairanya ini kami kan baru 70 persen saat ini, dan ini belum rampung 100 persen kegiatannya karena satu paketnya tempat sampah dan tempat cuci tangan.
Sekdes kalenna bontongape menerangkan anggaran yang di kuncurkan dari kemenkes RI setiap KKM desa adalah sebesar 150 juta Rupiah setiap KKM desa dan membangun sedikitnya 15 unit kamar mandi/sanitasi, dan anggarnya perunitnya ini satu paket 10 juta rupiah yakni tempat cuci tangan, tempat sampah dan bangunan kamar mandi/sanitasi per desa dan pencairan pertamanya ini cair sekitar 105 juta Rupiah selain itu dana tersebut akan di kenakan pajak dewan 1 setengah persen yang dipotong langsung dari pusat kemenkes sesuai dengan aturan yg berlaku berarti sisanya 103 juta rupiah lebih ujar sekdes kalenna bontongape kec.galesong kab.takalar.
team koalisi anti korupsi menduga telah terjadi pengurangan volume yakni di bagian pembesian/sloof beton dan pondasi sesuai foto dokumentasi hasil pekerjaan kamar mandi/sanitasi yang dikerjakan KKM desa kalenna bontongape, dan diduga tidak menutup kemungkinan telah terjadi hal yang sama di desa yang berbeda yang mendapatkan kuncuran dana dari kementerian kesehatan RI oleh kesehatan lingkungan untuk pekerjaan pembangunan kamar mandi/sanitasi di kabupaten takalar.
dari keterangan pihak pemdes kalenna bontongape kab.takalar, koalisi anti korupsi menduga jika memang anggaran 150 juta rupiah per unitnya, dan kenapa dinkes menerangkan 7 juta rupiah perunitnya.. kami menduga ada pengurangan anggaran yang mana seharusnya per unitnya adalah 15 juta rupiah tetapi pada kenyataanya terbalik.. sesuai dengan keterangan pihak dinkes kab.takalar.
Dan pihak dinas kesehatan kab. Takalar tidak dapat memperlihatkan RAB paket pekerjaan pembangunan kamar Mandi/sanitasi begitu pula dengan pemerintah Desa tidak dapat memperlihatkan RAB kegiatan tersebut.
team koalisi anti korupsi akan melakukan pelaporan resmi kepada Aparat Penegak Hukum (APH), terkait kuat dugaan adanya pengurangan volume dan markup harga pembagunan kamar mandi/sanitasi di setiap desa yang dikerjakan oleh pihak KKM desa kab,takalar ujar ketua umum DPP LIRI sirajuddin.
