MAKASSAR INVESTIGASI.ID| Makassar, 16 November 2026 — Lembaga Koalisi LSM dan Pers mengeluarkan pernyataan sikap terkait tertundanya proses pemilihan Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM). Lembaga Koalisi meminta agar pihak penyelenggara maupun pihak terkait tidak terpengaruh oleh ulah oknum yang telah merencanakan pembatalan pemilihan Rektor UNM Makassar melalui laporan kecurangan dan aksi demonstrasi yang nantinya akan mendesak Kemendiktisaintek melakukan penambahan maupun pengurangan jumlah calon rektor yang telah dinyatakan lolos dalam tahap verifikasi administrasi.
Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi terhadap dugaan adanya upaya oknum-oknum tertentu memasukkan “calon rektor titipan” yang tidak melalui jalur prosedur yang sah. Koalisi menegaskan, melalui Ketua Tim Advokasi Koalisi LSM dan Pers Sulfikar Rahman, SH (Yoka) agar setiap calon yang telah lolos verifikasi berhak untuk melanjutkan ke tahap berikutnya tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, kecuali Kemendiktisaintek menemukan adanya kecurangan baik yang dilakukan oleh Panitia pemilihan maupun oleh calon itu sendiri serta oknum internal tertentu.
“Jumlah kandidat yang telah diumumkan lolos harus dipertahankan apa adanya. Jangan ada yang ditambahkan, dan jangan pula ada yang dikurangi dengan alasan apapun. Hal ini untuk menjaga proses pemilihan tetap kredibel dan transparan,” ujar Yoka.
Koalisi juga menyoroti adanya oknum dari internal UNM dan Oknum Kemendiktisaintek yang mendesain kekacauan yang bertujuan untuk mengubah daftar kandidat di tengah jalan dan memasukkan calon titipan, hal itu telah direncanakan secara matang dengan melakukan rekayasa atau pemufakatan tertentu untuk memenangkan Kontestasi pemilihan rektor, sehingga bukan yang dipilih berdasarkan kualitas dan dukungan akademik, namun berdasarkan ambisi para oknum-oknum tersebut, hal itu dapat dilihat dari pergerakan mereka lakukan seakan-akan telah terjadi kecurangan dalam meloloskan Calon Rektor.
Agar gerakan tersebut terlihat nyata dan tidak tendensius, mereka mendramatisir gerakan dengan melakukan Aksi Demonstrasi dan merekayasa laporan baik laporan kecurangan atas tahapan pemilihan rektor maupun laporan pidana yang tidak terbukti secara hukum, sehingga tidak ada alasan lain Kemendiktisaintek menunda jalannya pemilihan rektor UNM Makassar.
Pihak koalisi berharap proses pemilihan Rektor UNM berjalan sesuai aturan dan prinsip demokrasi kampus, sehingga nantinya pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang memiliki legitimasi kuat dari sivitas akademika dan dapat dipercaya untuk memajukan universitas di masa mendatang.
Sulfikar Rahman, SH menegaskan pentingnya menjaga integritas proses pemilihan Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) dan meminta pihak Kemendiktisaintek untuk tidak melakukan penambahan maupun pengurangan jumlah calon rektor yang telah dinyatakan lolos dalam tahap verifikasi administrasi pasca penghentian sementara Pemilihan Rektor.
Permintaan ini, menurut koalisi, bukan sekadar tuntutan keadilan prosedural, melainkan hal yang wajib dilaksanakan karena sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pendidikan tinggi dalam pemilihan pimpinan perguruan tinggi.
“Jumlah kandidat yang telah diumumkan lolos harus dipertahankan apa adanya. Tidak boleh ada yang ditambahkan, dan tidak boleh ada yang dikurangi dengan alasan apa pun. Hal ini bukan kehendak kami semata, melainkan ketentuan yang sudah tertulis dalam aturan,” ungkapnya.
“Jika aturan sudah menetapkan siapa yang berhak melanjutkan, maka itulah yang harus dijalankan. Menambah atau mengurangi berarti menyimpang dari SOP dan peraturan yang berlaku. Hal itu justru merusak kepercayaan publik terhadap kredibilitas lembaga,” tambahnya.
Langkah ini, ditegaskan koalisi, bukan sekadar tuntutan semata, melainkan kewajiban yang harus dijalankan karena sesuai dengan SOP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan utama yang mengatur pengangkatan dan pemberhentian rektor di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) saat ini berlandaskan pada Permen Ristekdikti Nomor 19 Tahun 2017, yang telah mencabut Permen Ristekdikti Nomor 1 Tahun 2015 yang menjadi dasar hukum utama proses ini.
“Jika peraturan sudah menetapkan prosedur dan tahapan, maka harus diikuti sepenuhnya. Menambah atau mengurangi jumlah kandidat yang sudah lolos berarti melanggar asas legalitas yang diatur dalam Permen Ristekdikti Nomor 19 Tahun 2017. Proses yang tidak sesuai aturan hukum, maka hasilnya pun tidak memiliki keabsahan hukum,” tambahnya.
Peraturan utama yang mengatur pengangkatan dan pemberhentian pemimpin atau rektor pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia saat ini berlandaskan pada Permen Ristekdikti Nomor 19 Tahun 2017 (yang mencabut Permen Ristekdikti No. 1/2015) dengan syarat pemilihan antara lain :
- Hak Suara Dalam proses pemilihan rektor di PTN yang melalui pemungutan suara tertutup, porsi hak suara dibagi menjadi dua pihak. Senat Perguruan Tinggi: Memiliki 65% dari total hak suara. Menteri (Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi / pejabat berwenang): Memiliki 35% dari total hak suara.
- Tahapan Pemilihan Rektor di lingkungan PTN meliputi Penjaringan Pendaftaran dan pemeriksaan kelengkapan berkas bakal calon rektor. Penyaringan Senat melakukan seleksi dan penyaringan bakal calon hingga menyisakan 3 nama calon rektor. Pemilihan Rapat senat tertutup bersama menteri (atau kuasa menteri) untuk melakukan pemungutan suara akhir. Penetapan dan Pelantikan serta Pengangkatan resmi calon terpilih.
- Persyaratan Umum Bakal Calon Rektor berdasarkan ketentuan teknis di PTN, adalah Berstatus sebagai PNS atau Dosen Tetap, Memiliki jenjang pendidikan Doktor (S3), Memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala, Batas usia maksimal (biasanya kurang dari 60 tahun bagi non-guru besar atau sesuai ketentuan senat universitas masing-masing) dan menyerahkan LHKPN/LHKASN serta syarat integritas lainnya (bebas sanksi disiplin, bebas plagiarisme, dan sehat jasmani/rohani).
Koalisi berharap seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemilihan Rektor UNM senantiasa berpedoman pada aturan hukum yang berlaku, sehingga proses berjalan transparan, akuntabel, dan menghasilkan pemimpin yang sah secara prosedural maupun hukum.
Olehnya, kami akan terus mengawal penundaan ini sampai Kemendiktisaintek kembali melanjutkan pemilihan Rektor UNM Makassar. Tegas Yoka. (**ML)
