MAKASSAR INVESTIGASI.ID| Makassar-Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Wilayah Sulawesi Selatan yang tergabung dalam Aliansi Koalisi Rakyat Sulsel bersama LMND Sulsel dan Gerakan Solidaritas Mahasiswa Toraja (GESMATOR), menyatakan sikap tegas terhadap kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dinilai gagal menjawab persoalan rakyat.
PW KAMMI Sulsel menilai bahwa kebijakan dan pernyataan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, sangat kontradiktif dengan kondisi riil di lapangan. Di tengah klaim stabilitas energi nasional, fakta di berbagai daerah, termasuk Sulawesi Selatan, justru menunjukkan kelangkaan BBM yang terus berulang dan merugikan masyarakat.
Dalam aksi yang digelar oleh Aliansi Koalisi Rakyat Sulsel, Koordinator Mimbar, Muh. Imran, dalam orasinya menegaskan bahwa Menteri ESDM harus segera dicopot karena gagal menyelesaikan berbagai persoalan strategis sektor energi dan sumber daya alam.
“Kami melihat terlalu banyak persoalan yang tidak kunjung diselesaikan. Mulai dari proyek geothermal di Toraja yang menuai polemik, tambang emas di Enrekang dan Luwu Utara yang mengancam lingkungan dan ruang hidup masyarakat, hingga kelangkaan BBM yang terus terjadi. Ini bukti nyata bahwa kebijakan Menteri ESDM tidak berpihak pada rakyat,” tegas Muh. Imran.
PW KAMMI Sulsel juga menyoroti maraknya pemberian izin tambang yang dinilai tidak terkendali dan cenderung mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan serta keselamatan masyarakat lokal. Aktivitas ekstraktif yang masif ini justru memperparah ketimpangan dan konflik sosial di berbagai wilayah.
Lebih jauh, kondisi distribusi BBM yang tidak merata dan sering mengalami kelangkaan menunjukkan adanya kegagalan tata kelola energi nasional. Hal ini bertolak belakang dengan pernyataan Menteri ESDM yang menyebut kondisi energi dalam keadaan aman dan terkendali.
Atas dasar tersebut, PW KAMMI Sulsel menyatakan:
1. Mendesak Presiden untuk segera mencopot Menteri ESDM karena gagal menjalankan tugasnya.
2. Mengevaluasi total kebijakan perizinan tambang yang merugikan rakyat dan lingkungan.
3. Menjamin distribusi BBM yang adil dan merata di seluruh wilayah, khususnya di daerah-daerah.
4. Menghentikan proyek-proyek ekstraktif yang bermasalah dan berpotensi merusak ruang hidup masyarakat.
PW KAMMI Sulsel menegaskan akan terus mengawal isu ini sebagai bentuk komitmen terhadap keadilan sosial dan keberpihakan kepada rakyat.
“Energi adalah hak rakyat, bukan alat kepentingan oligarki.”(**ML)
