MAKASSARINVESTIGASI.ID Makassar | Bahwa Rapat Dengar Pendapat yang digelar pada hari senin 11 September 2023 jam 14:00 oleh Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Lsm Dpp LI-RI, Wakajati Sulsel, Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulsel serta beberapa unsur dari anggota Komisi B DPRD Prov. Sulsel, dimana dalam RDP tersebut membahas tentang kerugian Negara pada paket Pengadaa bibit porang pada Dinas Tanam Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang tidak sesuai ketentuan atas pengadaan bibit porang yang diperuntukkan kepada kelompok tani, dimana diketahui penganggaran Dinas Tanam Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian dan kegiatan pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman terdapat anggaran untuk diserahkan kepada masyarakat yaitu pengadaan bibit porang sebesar Rp. 20.000.000.000,- dengan volume barang sebesar 9.523.810 biji/katak dengan satuan harga Rp. 2.100/biji yang mana diduga diketahui penerima bibit tersebut tidak mempunyai daftar nama-nama kelompok tani penerima bantuan bibit porang dan pada dasarnya kegiatan tersebut bukanlah usulan dari Dinas Tanam Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, melainkan usulan aspirasi anggota DPRD.
Bahwa pada intinya komisi B dalam penjelasannya melalui ketua komisi membantah hasil audit BPK RI Tahun 2021 atas pengadaan bibit porang tersebut dengan mengatakan bahwa tidak ada kerugian Negara yang timbul, sebab belum ada pembayaran, dan belum layak dikatakan adanya kerugian Negara jika tidak terbukti unsur penyalahgunaan wewenangnya, dan sebagai langkah awal penyelesaian masalah pembayaran terhadap para penyedia, maka ditunggu hasil sidang gugatan perdata yang dilakukan oleh salah satu penyedia guna proses pembayaran nantinya.
Hal tersebut langsung dibantah oleh Wakil Presiden Koalisi Anti Korupsi LSM dan Press Ketua Dari Dpp LI-RI saudara Andi Muh. Fajar, SH dengan menjelaskan bahwa hasil dari putusan peradilan perdata tidak boleh dijadikan dasar untuk pembayaran secara kolektif kepada 49 penyedia, sebab sudah sangat jelas hasil putusannya hanya mengarah kepada satu penyedia saja dan bukan secara kolektif, dan jika itu tetap dilaksanakan, maka kami akan melakukan upaya hukum termasuk melakukan aksi besar-besaran didepan kantor DPRD Prov. Sulsel.
Jika ingin menyelesaikan utang atau melakukan pembayaran atas kerugian tersebut, maka pihak DPRD harus bersurat ke BPK RI untuk meminta BPK RI membuat Justifikasi untuk mereviu hasil audit tahun 2021, atau meminta ke 49 penyedia untuk melakukan gugatan Perdata.
Andi Fajar S.H menambahkan, bahwa kami menduga terdapat unsur tindak pidana korupsi dimana salah satu perbuatan yang dapat dijadikan sebagai pintu masuk APH melakukan penyidikan dan penyelidikan, bahwa diduga adalah metode pemilihan penyedia atas kegiatan pengadaan bibit porang, yang mengalami 3 (tiga) kali perubahan, dimana pada aplikasi sirup tahap awal pengadaan menggunakan metode e-purcashing, diubah menjadi tender, dan terakhir diubah menjadi pemilihan langsung, hal ini sudah merupakan akal-akalan dengan modus persekongkolan, itu sangat mudah dibuktikan karena jika tetap dilaksanakan dengan metode e- purcashing, maka para penyedia tidak dapat diarahkan begitu pula dengan metode lelang/tender, sehingga jalan satu-satunya agar para penyedia tertentu dapat diarahkan sebagai pemenang, maka metode pengadaannya diubah menjadi metode pemilihan langsung. Ungkap A.Fajar
Hal senada dikatakan oleh Direktur Investigasi dan monitoring Koalisi Anti Korupsi LSM dan Press Ketua Umum Dpp LI-RI saudara Andi Sirajuddin, mengatakan bahwa kami menduga terdapat unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Komisi B DPRD Prov. Sulsel, dimana dari 49 paket penyedia terpilih dengan jumlah 66 paket, dimana mekanisme pengadaan langsung tidak ditentukan melalui pejabat pengadaan pada Dinas Tanam Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, namun nama-nama penyedia telah ditentukan oleh anggota DPRD pada saat akan dimulainya kegiatan pengadaan bibit porang dan pejabat PPTK hanya menerima company profile serta menandatangani dokumen pengadaan sebagai kelengkapan administrasi, dan dari 49 penyedia diduga dicurigai ada beberapa penyedia yang mendapatkan 2 s/d 3 paket pekerjaan.
Bahwa Direktur Analisis Data saudara Andi Sofyan Ichal menghimbau agar APH jangan tinggal diam dengan permasalahan tersebut sebab bukan tidak mungkin akan terjadi lagi perbuatan yang sama disetiap tahun anggaran baru dan ditahun-tahun yang akan datang jika tidak segera ditindaki, bahwa dengan adanya 3 unsur Indikasi Tindak Pidana Korupsi sudah dapat dijadikan dasar untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan atas permasalahan tersebut, sebab jika APH tidak segera bertindak maka jangan salahkan kami jika kami melakukan aksi besar-besaran didepan Mapolda dan Kejati serta terus mengawal permasalahan sampai ketingkat pusat, guna mencegah terjadinya hal serupa dan mencegah terjadinya kerugian Negara/daerah yang lebih besar.
