MAKASSAR INVESTIGASI.ID| Luwu, Praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kabupaten Luwu kini memasuki babak baru yang mencoreng wajah institusi penegak hukum. Seorang oknum anggota kepolisian berinisial AK, yang diketahui saat ini bertugas di wilayah hukum Gorontalo, diduga kuat ikut bermain dalam pusaran tambang ilegal di Luwu sekaligus memanfaatkan statusnya untuk memungut sejumlah “uang koordinasi” dari beberapa pelaku tambang lainnya dengan dalih jaminan pengamanan dari penindakan Aparat Penegak Hukum (APH).
Temuan ini menguak adanya jaringan lintas wilayah yang membuat aktivitas pengerukan ilegal di sejumlah titik di Kabupaten Luwu terkesan kebal hukum dan terus beroperasi meski telah merusak ekosistem lingkungan.
Sorotan Tajam Presiden Koalisi LSM dan Pers: “Tindak Tegas Oknum Lintas Wilayah!”
Menanggapi dugaan praktik pungutan liar dan pembekingan tambang ilegal oleh oknum aparat tersebut, Presiden Koalisi LSM dan Pers, Mulyadi, S.H., melayangkan kecaman keras dan mendesak pimpinan Polri melakukan penindakan lintas polda.
“Ini adalah pengkhianatan nyata terhadap seragam dan sumpah Tribrata! Meski saat ini oknum berinisial AK tersebut bertugas di Gorontalo, jejak keterlibatannya bermain tambang ilegal di Luwu dan memungut uang koordinasi pengamanan APH dari para penambang lainnya adalah pelanggaran fatal. Praktik menjadikan pelaku PETI sebagai ‘sapi perah’ semacam inilah yang membuat hukum tumpul dan mafia tambang merajalela,” tegas Mulyadi, S.H. dengan sorotan tajam.
Mulyadi mendesak agar Divisi Propam Mabes Polri, Bidpropam Polda Gorontalo, serta Bidpropam Polda Sulawesi Selatan segera berkoordinasi untuk memeriksa, menangkap, dan memproses hukum oknum AK secara transparan di hadapan publik.
Rincian Aturan dan Pasal Hukum yang Diduga Dilanggar Oknum AK
Lebih lanjut, Mulyadi, S.H. memaparkan sejumlah regulasi internal kepolisian maupun pidana umum yang diduga keras telah dilanggar oleh oknum berinisial AK tersebut:
1. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri:
• Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c: Kewajiban setiap anggota Polri untuk menjaga citra, reputasi, dan kehormatan institusi Polri serta menaati norma hukum yang berlaku.
• Pasal 8 huruf c: Larangan menyalahgunakan kewenangan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
• Pasal 10 ayat (1) huruf a dan d: Larangan keras bagi anggota Polri untuk menjadi pelindung (beking), memfasilitasi, atau memungut imbalan dari kegiatan ilegal, yang ancaman sanksi maksimalnya adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri:
• Pasal 5 huruf a dan d: Larangan melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta larangan menyalahgunakan wewenang.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 12 huruf e):
• Jerat pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang (pungutan liar/pemerasan jabatan).
2. Pasal 158 jo. Pasal 161 UU No. 3 Tahun 2020 (UU Minerba) & Pasal 20 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru):
• Terkait keterlibatan aktif maupun pasif (turut serta/membantu) dalam membiayai, memfasilitasi, atau melindungi kegiatan penambangan tanpa izin resmi.
Ultimatum Pelaporan Resmi ke Mabes Polri
Koalisi LSM dan Pers memastikan telah mengantongi keterangan awal serta petunjuk aliran dana koordinasi tersebut dan siap menyerahkannya kepada tim pengawas internal kepolisian.
“Kami mendesak Kapolda Gorontalo dan Kapolda Sulsel tidak tutup mata. Jika oknum berinisial AK ini tidak segera diproses sidang kode etik maupun pidana umum, kami akan membawa laporan resmi beserta seluruh bukti dan saksi langsung ke Kadiv Propam Mabes Polri serta Kompolnas di Jakarta,” tutup Mulyadi, S.H.(**ML)






