KASSARINVESTIGASI.ID | Sinjai, Sulsel –Pengurus DPP Persatuan Mudah Berkarya Indonesia Sekaligus Warga Sinjai Mengecam Empat komisioner penyelenggara pemilu Kabupaten Sinjai yang laporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) oleh anggota DPRD Sinjai.
Dikutip dari sumber terpercaya, Laporan dan Pengaduan tersebut terkait dugaan pelanggaran kode etik pada pemilihan legislatif Februari lalu.
Anggota DPRD Sinjai yang mengadukan hal tersebut, saat dikonfirmasi, membenarkan aduan terhadap keempat komisioner penyelenggara pemilu di Sinjai.
Namun anggota DPRD dari fraksi Gerindra tersebut menyarankan untuk mengonfirmasi kuasa hukumnya.
“Iya, betul. Tapi, kalau mau tahu kelanjutannya, silakan hubungi kuasa hukum kami,” jelasnya.
Sementara kuasa hukum Nurfa Damayanti, Hizbullah, membenarkan laporan tersebut.
Meski begitu, advokat ternama di Sulsel itu hanya memberikan penjelasan singkat mengenai aduan terhadap keempat komisioner dari KPU dan Bawaslu Sinjai.
“Iya, ada empat orang komisioner penyelenggara, dari Bawaslu yaitu saudara Muhammad Naim, sementara dari KPU Sinjai ada saudara Awaluddin, Muhammad Rusmin, dan Makkarumpa Bahar. Aduan ini diajukan sesuai bukti dan fakta yang ada, yakni pelanggaran kode etik KPU dan Bawaslu terkait pemilu kemarin (Pilpres dan Legislatif). Sementara ini kami menunggu jadwal dari pihak terkait,” jelasnya singkat melalui pesan WhatsApp, Sabtu (15/6/2024).
Hal itu ditanggapi oleh Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Mudah Berkarya Indonesia (PMBI), Syamsul Bahri sapaan Dzoel Sb mengecam ke 4 (empat) Komisioner KPU dan Bawaslu Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Senin 24 Juni 2024.
“Kalau laporan atau pengaduan benar adanya, mengingat kpu menyelenggarakan pemilihan umum dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas independen yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum, siapa yang mau mengawasi dan diawasi bagaimana nasip demokrasi di bumi panrita kitta,”
Dia juga kembali mengambil contoh kinerja komisioner dan bawaslu di kabupaten sinjai dipemilu kemarin khusus di pemilihan legislatif.
“Itu kan bukan rahasia lagi dan sudah jadi bahan konsumsi publik, salah satu caleg legislatif tersandung kasus narkoba, jadi apa dengan dengan Komisioner KPU dan Bawaslu Sinjai,” jelasnya.
“Maka dari Itu saya atas nama pribadi mengecam dunia akhirat oknum oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin merusak demokrasi dibumi Panrita Kitta,” tegasnya.
“Pemilu tidak berarti manakala prosesnya surplus dengan ketidakjujuran dan defisit dalam keadilan, kalau bukan sekarang kita jaga jalannya pilkada Sinjai yang datang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi,” tutupnya
