MAKASSAR INVESTIGASI.ID| Makassar, Situasi penegakan hukum di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar, tengah menghadapi krisis legitimasi moral yang serius. Rentetan peristiwa kekerasan yang melibatkan aparat kepolisian bukan lagi dapat disederhanakan sebagai tindakan “oknum”, melainkan mencerminkan adanya persoalan sistemik dalam budaya penegakan hukum yang semakin jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.
Tragedi kemanusiaan yang menimpa Arianto Tawakal, seorang pelajar madrasah di Tual yang tewas secara tragis, hingga kasus terbaru penembakan terhadap saudara kita Bertrand Eka Prasetyo Radiman, menjadi bukti nyata bahwa moncong senjata aparat lebih sering diarahkan kepada rakyat daripada kepada pelaku kejahatan yang sesungguhnya.
Peristiwa-peristiwa ini bukan hanya melukai keluarga korban, tetapi juga melukai nurani publik. Negara tidak boleh memelihara aparat yang berubah menjadi alat kekerasan terhadap rakyatnya sendiri.
Berdasarkan hasil konsolidasi bersama berbagai organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Makassar, kami menyatakan sikap tegas dan tuntutan sebagai berikut:
Poin Tuntutan
1. Copot Kapolrestabes Makassar & Kapolsek Panakkukang Kami menilai pimpinan kepolisian di wilayah ini telah gagal melakukan pengawasan internal serta tidak mampu menjaga profesionalitas aparat di bawah komandonya. Secara moral dan institusional, pimpinan harus bertanggung jawab atas brutalitas yang terjadi.
2. Transparansi Proses Hukum Iptu Dr. Nasrullah Kami menuntut kejelasan dan transparansi penuh atas proses hukum yang melibatkan Iptu Dr. Nasrullah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas atau kepada sesama aparat.
3. Adili Pelaku Tanpa Pandang Bulu Kami menuntut agar seluruh pelaku penembakan dan kekerasan terhadap warga sipil segera ditangkap dan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Kami menolak segala bentuk penyelesaian tertutup, kompromi, ataupun sekadar sanksi etik ringan.
4. Bebaskan Aktivis & Hentikan Kriminalisasi Kami mendesak agar aparat kepolisian segera membebaskan kawan-kawan aktivis yang ditahan di Polda Sulawesi Selatan. Aktivisme bukanlah kejahatan, dan kritik terhadap kekuasaan adalah bagian dari demokrasi yang sehat.
5. Hentikan Pembungkaman Media Kebebasan pers merupakan salah satu pilar utama demokrasi. Segala bentuk intimidasi, tekanan, ataupun pembatasan terhadap jurnalis yang menjalankan tugas peliputan harus segera dihentikan.
Jenderal Lapangan Cipayung Plus Kota Makassar, Hariandi, menegaskan bahwa gerakan mahasiswa tidak akan berhenti sampai proses hukum berjalan secara terbuka dan adil.
“Gerakan ini tidak akan berhenti pada satu aksi saja. Kami akan mengawal kasus ini sampai tuntas. Jika keadilan tidak ditegakkan, maka gelombang perlawanan mahasiswa akan semakin besar. Jalanan Makassar akan terus menjadi ruang perjuangan sampai kebenaran ditegakkan,” tegas Hariandi.
Cipayung Plus Kota Makassar menegaskan bahwa jika tuntutan ini diabaikan, maka gelombang aksi mahasiswa akan terus meluas. Mahasiswa tidak akan membiarkan satu tetes darah rakyat tumpah tanpa adanya keadilan yang ditegakkan.
Kami akan terus mengawal kasus ini hingga kebenaran benar-benar menemukan jalannya.(**ML)
