MAKASSAR INVESTIGASI.ID| Makassar, 18 November 2026 — Berlarut-larutnya ketiadaan rektor definitif di Universitas Negeri Makassar (UNM) semakin menimbulkan berbagai dugaan dan pertanyaan publik. Kekosongan jabatan ini dikhawatirkan sengaja dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, yang pada akhirnya sangat merugikan seluruh sivitas akademika UNM Makassar.
Hal itu dikatakan oleh Ketua DPP LIRI andi Muh. Fajar, SH, disela-sela kesibukannya saat ditemui wartawan Makassar Investigasi beliau mengatakan, berlarut-larutnya ketiadaan pemimpin defenitif dilingkup UNM Makassar akan memunculkan adanya dugaan permainan dan konflik kepentingan di lingkungan kampus yang membuat masyarakat luas mulai mempertanyakan langkah yang diambil oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). “Ada apa dengan Kemendiktisaintek?” Kata Andi Fajar.
Beliau lebih jauh menjelaskan bahwa ada dugaan Rekayasa Penundaan yang telah didesain secara khusus untuk melanggengkan masa jabatan Pelaksana Tugas (PLT) Rektor yang sedang menjabat serta telah didesain oleh oknum tertentu baik di lingkup UNM itu sendiri maupun dilingkup Kemendiktisaintek untuk menunda proses pemilihan, yang bertujuan agar pihak PLT Rektor tetap berkuasa dalam jangka waktu yang tidak ditentukan.
Penundaan yang dilakukan tanpa batas waktu yang jelas dinilai merupakan bentuk tindakan otoriter yang tidak dapat dibiarkan begitu saja. Sivitas akademika UNM Makassar diharapkan melakukan langkah justifikasi dan perlawanan hukum atas penundaan yang dinilai menghilangkan azas kepastian dan azas keadilan.
Perlu dipahami bahwa penundaan pemilihan rektor UNM Makassar sejauh ini banyak menimbulkan polemik dilingkup Civitas Akademika, berbagai macam spekulasi timbul yang membuat suasana kampus seakan penuh ketidakpasian, sehingga kebijakan Kemendiktisaintek atas penundaan diduga semata-mata merupakan kebijakan yang justru memicu ketidakpercayaan masyarakat, walaupun penundaan itu dilaksanakan dengan alasan untuk meredam masalah yang muncul akibat adanya laporan dugaan kecurangan dan money politik oleh pihak Eksternal.
Sementara sampai saat ini, Kemendiktisaintek belum memberikan kejelasan pasti apakah laporan-laporan eksternal yang dijadikan alasan penundaan tersebut terbukti kebenarannya atau tidak. Sikap ini memicu kecurigaan yang semakin kuat seakan-akan kementerian sengaja menunda-nunda proses pemilihan demi mengakomodasi kepentingan pihak tertentu.
Jika Penundaan Pemilihan Rektor ini berlarut-larut, maka wajib adanya desakan untuk Transparansi dan Kepastian, dimana Masyarakat dan sivitas akademika wajib mendesak Kemendiktisaintek untuk segera memberikan penjelasan yang transparan, terbuka, dan jelas terkait status laporan yang diterima serta jadwal pasti kelanjutan pemilihan rektor UNM Makassar. Penundaan tanpa alasan hukum yang sah dan tanpa batas waktu yang jelas hanya akan semakin memperkuat dugaan adanya ketidakberesan dan kerugian yang dialami oleh institusi pendidikan serta seluruh warga kampus.
Ketiadaan rektor definitif di UNM Makassar diduga mulai dimanfaatkan oleh pihak tertentu, yang sangat merugikan sivitas akademika yang ada UNM Makassar, yang memunculkan dugaan adanya permainan dan konflik kepentingan, sehingga masyarakat mulai bertanya-tanya, ada apa dengan Kemendiktisaintek? Apakah penundaan ini didesain khusus untuk melanggengkan jabatan PLT, atau justru ada oknum kementerian yang bekerjasama dengan pihak tertentu? Perlu diingat, penundaan ini bukan karena aturan hukum, melainkan kebijakan sepihak kementerian.
Penundaan pemilihan rektor bukanlah hak prerogatif mutlak Kemendiktisaintek, melainkan kewenangan administratif dan pengawasan (diskresi) yang dijalankan oleh kementerian berdasarkan regulasi yang berlaku,
dan seharusnya pihak PLT Rektor UNM Makassar lebih pro aktif mendesak Kemendiktisaintek untuk segera menyelesaikan hasil investigasinya agar pemilihan Rektor bisa dilanjutkan kembali, sebab PLT mempunyai tugas penting yang diantaranya adalah menyelenggarakan proses pemilihan rektor defenitif yang merupakan mandat utama serta mengawal tahapan pemilihan dan pelantikan rektor defenitif serta menjaga netralitas dan objektivitas tata kelola.
Bahwa perlu diketahui, dalam tata kelola Perguruan Tinggi Negeri (PTN), istilah “hak prerogatif” lebih tepat merujuk pada kekuasaan mutlak tanpa perlu persetujuan pihak lain (seperti hak prerogatif Presiden mengangkat menteri), sedangkan pemilihan rektor terikat pada aturan main yang membagi peran antara Senat Universitas dan Kementerian.
Dasar Kewenangan Kemendiktisaintek dalam Penundaan
- Mempunyai Fungsi Pengawasan dan Penjaminan Mutu, dimana Kemendiktisaintek bertanggung jawab memastikan proses pemilihan rektor berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari pelanggaran prosedur. Jika masuk laporan atau pengaduan (seperti indikasi pelanggaran etik, kecurangan, atau ketidaknetralan), kementerian berwenang menangguhkan sementara tahapan pemilihan untuk melakukan klarifikasi atau pemeriksaan.
- Porsi Hak Suara dan Penetapan, dimana berdasarkan regulasi pengangkatan pemimpin PTN (seperti Permenristekdikti No. 19 Tahun 2017 serta perubahannya), Menteri memiliki 35% hak suara dalam tahap pemilihan, sementara 65% hak suara dimiliki oleh Senat. Setelah terpilih, Menteri pulalah yang memiliki kewenangan menerbitkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan dan melantik rektor.
- Koordinasi dengan Senat, dimana Kementerian tidak serta-merta membatalkan sepihak tanpa mekanisme organisasi. Biasanya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) mengirimkan surat resmi berisi instruksi penundaan kepada Senat Perguruan Tinggi. Senat kemudian menindaklanjutinya melalui rapat pleno untuk menunda tahapan secara resmi.
Alasan Penundaan Umumnya Terjadi
- Munculnya laporan dari masyarakat, civitas akademika, atau pihak eksternal terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan panitia maupun bakal calon rektor.
- Kementerian membutuhkan waktu tambahan untuk memverifikasi kelayakan dan integritas para bakal calon sebelum masuk ke tahap penyaringan akhir.
- Adanya ketidaksesuaian jadwal atau aturan main di tingkat panitia pemilihan kampus yang dinilai berpotensi menggugurkan legitimasi rektor terpilih di kemudian hari.
Olehnya, Kemendiktisaintek memiliki otoritas administratif untuk menginstruksikan penundaan demi menjaga integritas dan legitimasi pemilihan, namun begitu, tindakan tersebut bukan hak prerogatif yang bisa digunakan sewenang-wenang tanpa dasar, melainkan terikat pada Standar Operasional Prosedur (SOP) pemeriksaan laporan dan peraturan menteri mengenai tata cara pemilihan pimpinan perguruan tinggi, dan perlu diketahui kewenangan tertinggi berada pada Majelis Wali Amanat atau MWA, di mana Menteri duduk sebagai salah satu anggotanya dengan porsi suara tertentu sesuai statuta masing-masing kampus, dimana seharusnya penundaan tersebut wajib mempunyai batas waktu, sehingga ada kepastian kapan pemilihan itu dilanjutkan kembali agar tidak memicu konflik interest berlarut-larut.
Andi Fajar menegaskan, agar pihak Kemendiktisaintek segera menuntaskan investigasinya terhadap adanya dugaan kecurangan dalam Pemilihan Rektor UNM Makassar sehingga Pemilihan Rektor dapat segera dilaksanakan kembali, sebab jika penundaan tersebut berlarut-larut maka yang diuntungkan hanya pihak PLT Rektor dan Jajarannya, yang dikhawatirkan akan memunculkan masalah baru. Tegasnya. (**ML)






