MAKASSAR INVESTIGASI.ID| Makassar, 23 November 2026 — Koalisi Lembaga LSM dan Pers mengemukakan dugaan kuat adanya pemufakatan jahat yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif terkait berlarut-larutnya penundaan pemilihan Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM). Dugaan ini dipertegas dengan sikap diam dan bungkam yang ditunjukkan sebagian besar sivitas akademik UNM Makassar dalam menyikapi penundaan yang tidak memiliki batas waktu tersebut.
Hal itu diungkapkan oleh Koordinator Umum Koalisi LSM dan Pers Mulyadi, SH, beliau menilai jika dilihat dari sudut pandang tata kelola perguruan tinggi, penundaan yang terus berlanjut tanpa kejelasan ini, sangat merugikan kegiatan operasional serta kemajuan institusi kampus UNM Makassar. Ketiadaan rektor definitif menghambat penyusunan kebijakan strategis, perencanaan jangka panjang, hingga pengambilan keputusan penting yang berdampak langsung pada kemajuan Kampus.
“Ketiadaan rektor definitif ini bukan terjadi secara kebetulan, melainkan sengaja dirancang untuk melanggengkan kekuasaan Pelaksana Tugas (PLT) Rektor yang sedang menjabat. Bahkan lebih jauh, terbuka kemungkinan adanya upaya untuk memasukkan calon rektor baru,” ungkapnya.
Jika dugaan ini terbukti benar, maka proses pemilihan yang telah berjalan secara demokratis dan transparan akan kehilangan maknanya. Masyarakat sipil menegaskan, keenam calon yang telah lolos verifikasi memiliki hak yang sah untuk melanjutkan kontestasi, dan mengubah daftar kandidat di tengah proses, sama dengan mencederai prinsip keadilan dan kepastian hukum.
Kami dari Koalisi LSM dan Pers mendesak Sivitas Akademik UNM Makassar untuk segera menindaklanjuti penundaan ini dan mengambil sikap tegas agar Kemendiktisaintek mencabut penundaan tanpa batas waktu, menjadwalkan ulang tahapan pemilihan, serta menjamin tidak ada intervensi yang mengubah daftar calon yang telah sah lulus verifikasi. Transparansi dan kepastian waktu adalah kunci agar kepercayaan publik terhadap tata kelola UNM dapat dipulihkan.
Sivitas Akademik yang diam dan bungkam memperkuat dugaan hal itu sengaja dilakukan untuk melanggengkan jabatan PLT Rektor atau mungkin saja ada calon baru yang akan dimasukkan diluar dari 6 kandidat Calon yang lolos verifikasi, sehingga kami khawatir jangan-jangan ada pihak yang mempunyai pengaruh besar menekan Kemendiktisaintek. Kecugiaan terhadap adanya oknum tertentu yang melakukan manuver sangatlah beralasan, hal itu terlihat jelas dimana pada saat pemilihan rektor akan mencapai tahap akhir, tiba-tiba muncul aksi unjuk rasa serta adanya laporan kecurangan seakan-akan hal tersebut merupakan desakan masyarakat yang membuat Kemendiktisaintek melakukan penundaan pemilihan tanpa batas waktu.
Berlarut-larutnya penundaan pemilihan rektor Universitas Negeri Makassar disertai dengan sikap bungkam sivitas akademik UNM memicu pertanyaan besar di masyarakat. Banyak pihak menilai, keheningan yang terjadi justru memperkuat dugaan bahwa situasi ini telah dirancang khusus untuk menguntungkan pihak atau oknum tertentu.
Jika pemilihan rektor merupakan hal yang sangat krusial bagi kelangsungan dan kemajuan roda pemerintahan kampus, mengapa justru sivitas akademika UNM Makassar tampak pasrah dan hanya menunggu keputusan dari Kemendiktisaintek? Pertanyaan ini terus bergema di tengah masyarakat yang memprihatinkan atas ketidakpastian yang berlangsung.
Sementara itu, terkait laporan eksternal yang menjadi dasar penundaan, muncul pertanyaan jika panitia pemilihan rektor merasa yakin bahwa tidak ada pelanggaran dalam proses yang dilaksanakan, seharusnya panitia berani melakukan justifikasi terbuka atas tuduhan tersebut ke public, bukannya membiarkan penundaan berlarut-larut tanpa kejelasan.
Diamnya berbagai elemen di lingkungan kampus UNM Makassar dan tidak adanya klarifikasi resmi dari pihak yang menyelenggarakan pemilihan, membuat masyarakat semakin curiga bahwa ketidakpastian ini dibiarkan berlanjut dengan maksud-maksud tertentu yang belum terungkap sepenuhnya.
Jika posisi Rektor definitif kosong secara berlarut-larut, tata kelola perguruan tinggi akan terhambat karena jabatan sementara (Pelaksana Tugas/Plt.) memiliki batasan kewenangan hukum dan administratif yang ketat, sehingga akan mengakibatkan :
- Lumpuhnya Pengambilan Keputusan Strategis, dimana sesuai ketentuan hukum administrasi negara dan aturan kepegawaian (seperti Surat Edaran Kepala BKN Nomor 2/SE/VII/2019), Plt. Rektor hanya bertugas menjalankan operasional rutin. Plt. dilarang mengambil keputusan strategis yang mengubah status hukum, meliputi :
- Tidak berwenang mengangkat, memindahkan, atau memberhentikan pejabat struktural kampus (seperti Wakil Rektor, Dekan, atau Kepala Biro).
- Terbatas dalam mengesahkan alokasi anggaran strategis baru atau proyek pengembangan jangka panjang yang di luar rutinitas.
- Tidak dapat merombak struktur organisasi, membuka program studi baru, atau mengubah statuta kampus.
- Terjadi Krisis Legitimasi dan Ketidakpastian Internal, dimana polarisasi Sivitas Akademika akibat terjadinya kekosongan yang dipicu konflik pilrek sering memecah belah dosen, guru besar, senat, hingga mahasiswa ke dalam kubu-kubu yang berseberangan.
Konflik Kepentingan akan terjadi jika Plt. yang ditunjuk berasal dari luar kampus, muncul risiko penyalahgunaan wewenang atau ketidaknetralan dalam mengawal proses pemilihan ulang yang akan memicu menurunnya kepercayaan public, dimana ketidakpastian kepemimpinan dapat menurunkan reputasi institusi di mata calon mahasiswa baru, mitra kerja sama (industri maupun kampus luar negeri), serta lembaga pemberi dana hibah riset.
- Terhambatnya Layanan Akademik dan Karir Dosen, hal tersebut akan mengakibatkan proses administrasi melambat, dimana diketahui meskipun Plt. tetap berwenang menandatangani dokumen rutin (seperti ijazah, kenaikan gaji berkala, atau cuti), birokrasi sering kali berjalan lambat karena pejabat sementara cenderung bersikap sangat hati-hati agar tidak melampaui wewenang, sehingga akan mengakibatkan tertundanya jabatan fungsional, dimana pengusulan atau penetapan kebijakan terkait pengembangan karir dosen dan tenaga kependidikan yang membutuhkan persetujuan pimpinan puncak definitif bisa ikut tersendat.
Olehnya kami menegaskan, jika memang Sivitas Akademik Kampus UNM Makassar tidak mampu berbuat banyak dan masih diam seribu bahasa, maka demi menyelamatkan Kampus UNM Makassar yang menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan atas nama masyarakat penyelamat pendidikan kami akan turun aksi besar-besaran didepan kampus UNM Makassar mendesak pihak UNM untuk turun tangan mendesak Pihak Kemendiktisaintek agar mengakhiri kekosongan pemimpin di UNM Makassar, kami akan melakukan konsolidasi dengan beberapa Lembaga dan Media yang tergabung dalam Koalisi LSM dan Pers untuk menetapkan waktu yang tepat untuk turun aksi. Tegasnya. (**ML)






