MAKASSAR INVESTIGASI.ID| Luwu – Bupati H. Patahudding dan Wakil Bupati Muh. Dhevy Bijak di minta mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tidak transparansi dalam mengelola keuangan negara.
Mulyadi S.H aktivis senior sulsel di makassar angkat bicara saat dikonfirmasi mengatakan, bahwa apabila ada Kepala Dinas dan PPK (Pejabat Publik) tidak merespon adik-adik media atau lsm maupun aktivis mahasiswa berarti besar dugaan ada kejanggalan di dinas tersebut.
“Bupati dan Wakil Bupati harus segera mengevaluasi kinerja pejabat publik tersebut agar pemerintahan kedepannya semua berjalan dengan baik sesuai programnya, dan ini juga peluang para APH bahkan KPK bisa masuk Kabupaten Luwu karena sorotan atau kritikan tidak berhenti terpublikasikan di media online.” Ungkap Moel sapaan akrabnya
Mulyadi S.H sangat menyayangkan Kepala Dinas Pendidikan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kabupaten Luwu yang tidak menonjolkan sikapnya sebagai Pejabat publik.
“Itu dinas pendidikan berarti orang berpendidikan pejabat yang menduduki kursi tersebut, ini malah pejabat yang duduk sepertinya tidak berpendidikan karena tidak merespon adik-adik, emangnya uang yang dikelola dinas pendidikan kabupaten luwu uang pribadinya atau uang negara dari masyarakat dinda, coba sampaikan dulu.? kalau uang pribadinya dinda wajar dia tidak merespon.” Tegas Mulyadi S.H dengan nada kecewa
Selain itu, Aktivis muda lokal Muh. Rifky sapaan akrabnya ikki gribo menegaskan bahwa apabila Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu tidak mencopot Kepala Dinas Pendidikan berarti kami menduga ada indikasi persekongkolan dan pemufakatan jahat.
“Dalam waktu dekat ini kami akan turun aksi dijalan mendesak Kepala Dinas Pendidikan di copot dari jabatannya, dan meminta APH baik kepolisian dan kejaksaan memeriksa semua administrasi selama dia menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan.” Imbuh ikki gribo
Lanjut, Kami juga sudah agendakan untuk rapat konsolidasi sabtu 10/1/26 untuk pencopotan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu nantinya.
“Didalam aksi kami nantinya tuntutan bukan hanya Kepala Dinas Pendidikan yang kami minta dicopot tapi ada beberapa pejabat publik yang kami minta Bupati dan wakil bupati segera mengevaluasi kinerjanya.” Tutup ikki gribo
Team berupaya mengkonfirmasi Bupati dan Wakil Bupati hingga Sekda terkait kinerja kadis Pendidikan yang tidak ada transparansi namun belum ditanggapi. (**ML)
