MAKASSAR INVESTIGASI.ID| Makassar, 14 November 2026, Perselisihan berawal dari pembelian lahan seluas 2,2 hektar are dikawasan eks hotel mangkrak atau dijalan Metro Tanjung Bunga Kota Makassar, sengketa tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun kini bergulir ke Laporan Pidana dengan tuduhan pihak penjual menggunakan AJB Palsu ke Polda Sulawesi Selatan.
Berdasarkan hasil penelusuran kami menemukan informasi bahwa Ditreskrimum Polda Sulsel telah melakukan penyidikan dan penyelidikan atas laporan yang diajukan Ir. Soefian Abdullah selaku pihak penjual kepada Jonny Aldymoro selaku pihak Pembeli yang tercatat dengan nomor LP : STTLP/B/852/VII/2026/SPKT/Polda Sulsel tanggal 29 Juli 2026.
Awal dari laporan tersebut adalah jual beli tanah yang tidak disertai dengan pembayaran dan diduga ada pemalsuan dan pencantuman keterangan palsu dalam AJB yang dilakukan oleh terlapor saudara Jonny Aldymoro selaku pengembang properti, PT Bintang Indoland.
Bahwa jual beli tanah yang sangat mencurigakan setelah pihak pelapor menelusuri adanya Akta Jual Beli (AJB) yang diterbitkan, padahal proses pembayaran atas transaksi tersebut diklaim tidak pernah terjadi sama sekali. Dalam hukum jual beli, pembayaran merupakan unsur utama yang membuktikan adanya perikatan. Namun dalam kasus ini, AJB seolah-olah dibuat seakan transaksi telah selesai dan harga telah disepakati dan telah dibayarkan, padahal faktanya tidak ada pembayaran yang dilakukan. Hal ini memicu dugaan adanya pemalsuan dokumen dan keterangan palsu di dalam AJB tersebut.
“Berdasarkan fakta, Pelapor sama sekali tidak pernah menerima uang pembayaran apapun. Namun pada kenyataannya sudah ada AJB yang mensyaratkan telah dilakukannya jual beli. hal itu tidak benar, dan setelah kami telusuri keterangan di dalam dokumen itu ternyata tidak benar dan diduga kuat ada unsur pemalsuan di dalamnya”.
Seorang ahli hukum menjelaskan bahwa memasukkan keterangan yang tidak benar ke dalam dokumen resmi seperti AJB merupakan tindak pidana. “Jika isi AJB menyebutkan uang telah dibayarkan padahal faktanya tidak, maka itu termasuk keterangan palsu yang dapat dijerat dengan pasal pemalsuan dokumen dan memberikan keterangan palsu,” ujarnya.
Akibat tindakan ini, hak kepemilikan tanah terancam berpindah secara sepihak tanpa adanya kesepakatan dan pembayaran yang wajar. Pihak yang merasa dirugikan telah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian guna menelusuri siapa pihak yang bertanggung jawab atas pembuatan dokumen tersebut serta proses bagaimana AJB itu bisa diterbitkan.
Masyarakat diingatkan untuk selalu berhati-hati dalam setiap transaksi jual beli tanah. Pastikan pembayaran dilakukan dengan bukti yang sah dan dicatat dalam dokumen, serta kedua belah pihak benar-benar hadir dan menyepakati isi AJB sebelum ditandatangani.
Kasus dugaan pemalsuan dokumen dan keterangan palsu dalam transaksi jual beli tanah kini telah resmi dilaporkan ke pihak kepolisian. Laporan disampaikan langsung ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulawesi Selatan.
Karena dugaan pemalsuan dokumen resmi dan keterangan palsu yang diduga merugikan secara materiil maupun hukum, laporan kemudian diserahkan ke Ditreskrimum Polda Sulsel untuk ditindaklanjuti dan diselidiki lebih lanjut.
Kuasa hukum pelapor menyatakan, isi keterangan yang tidak sesuai fakta di dalam dokumen AJB merupakan perbuatan yang dapat dijerat dengan sanksi pidana. “Jika isi dokumen resmi ternyata berisi keterangan yang tidak benar, maka hal itu masuk ranah pidana. Kami berharap pihak kepolisian dapat menelusuri siapa saja pihak yang terlibat dan bagaimana proses AJB tersebut bisa terbit dengan isi yang tidak benar.
Pihak pelapor berharap penyelidikan dapat berjalan secara transparan dan tuntas, sehingga kebenaran dapat terungkap dan tidak ada lagi pihak yang dirugikan oleh praktik serupa. Sementara itu, masyarakat diingatkan untuk selalu teliti dan memastikan kesesuaian isi dokumen dengan fakta yang sebenarnya sebelum menandatangani setiap perjanjian jual beli tanah.(**ML)
