Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang”.
Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun”.
Oleh Karenanya Ujar Direktur Hukum dan Kelembagaan LIMIT INDONESIA Syamian Rahman, SH. “Perwujudan kehendak warga negara secara bebas dalam menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan dan sebagainya harus tetap dipelihara agar seluruh layanan sosial dan kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur tetap terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum.
Selain dari itu ujarnya, tujuan dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum sehingga tidak menciptakan disintegrasi sosial, tetapi justru harus dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat. Namun Demikian kata Praktisi ini, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus pula dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Utamanya menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain, dan untuk itu ada pengecualian tempat-tempat yang tertentu untuk Melakukan demonstrasi sebagaimana perintah Undang-undang tuturnya.
Hal ini diungkapkan oleh Mantan Aktivis ini, beberapa hari yang lalu terdapat demontrasi di salah satu Depan pintu masuk Rumah sakit dan atas kejadian ini tentunya sangat miris dan disayangkan kenapa sampai terjadi. Sebab, di rumah Sakit seharusnya ada aturan main yang tegas Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan, tegas Syamian.
Adapun pengecualian sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 9 Tahun I998 Tentang kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Khususnya pada BAB IV Pasal 9 :
ayat (1) Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan: a. unjuk rasa atau demonstrasi; b. pawai; c. rapat umum; dan atau d. mimbar bebas. Sedangkan pada ayat (2) menegaskan Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum.
Adapun Larangan Kegiatan Demonstrasi di pertegas pada Pasal 10 yaitu dilarang dilakukan di tempat ibadah, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat; objek-objek vital nasional dalam radius kurang dari 500 meter dari pagar luar; instalasi militer dalam radius kurang dari 150 meter dari pagar luar; di lingkungan istana kepresidenan (Presiden dan Wakil Presiden) dalam radius kurang dari 100 meter dari pagar luar; melalui rute jalan yang melintasi wilayah Istana Kepresidenan dan tempat-tempat ibadah pada saat ibadah sedang berlangsung.
Selain dari itu ujar Syamian, dijamin pula Oleh Keputusan Kapolri melalui Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, yang menekankan Tentang asas kepentingan umum yang didahulukan, Kemudian asas musyawarah dan mufakat yang maksudnya kegiatan dilaksanakan dengan memperhatikan kesepakatan antara pihak-pihak yang terkait dan terkhusus lagi para pendemo wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (vide Pasal 28J ayat (1) UUD RI 1945). Tutupnya.(FJ*)
