• Blog
  • Contact
  • Home
  • Home 1
  • REDAKSI
  • Sample Page
  • Sample Page
Kamis, November 19, 2026
  • Login
No Result
View All Result
NEWSLETTER
MAKASSAR INVESTIGASI
  • NASIONAL
  • PEMERINTAHAN
  • DAERAH
  • ADVERTORIAL
    • RAGAM
    • Lifestyle
  • EKONOMI
  • POLITIK
  • PENDIDIKAN
  • HUKUM
    • Investigasi
    • PERISTIWA
    • KRIMINAL
  • NASIONAL
  • PEMERINTAHAN
  • DAERAH
  • ADVERTORIAL
    • RAGAM
    • Lifestyle
  • EKONOMI
  • POLITIK
  • PENDIDIKAN
  • HUKUM
    • Investigasi
    • PERISTIWA
    • KRIMINAL
No Result
View All Result
MAKASSAR INVESTIGASI
  • NASIONAL
  • PEMERINTAHAN
  • DAERAH
  • ADVERTORIAL
  • EKONOMI
  • POLITIK
  • PENDIDIKAN
  • HUKUM
Home DAERAH

DPP MIPP Tanggapi Positif Pelaksanaan Sosialisasi SLF Dan PBG Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Penataan Ruang Kota Makassar

November 19, 2026
in DAERAH, PEMERINTAHAN
DPP MIPP Tanggapi Positif Pelaksanaan Sosialisasi SLF Dan PBG Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Penataan Ruang Kota Makassar

Oplus_131072

477
VIEWS
FacebookTwitterWhatsapp

MAKASSAR INVESTIGASI.ID| Makassar, 19 November 2026 — Sosialisasi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dengan tema Penguatan Tata Kelola Dan Mitigasi Resiko Korupsi Dalam Pelayanan PBG dan SLF yang dilaksanakan pada hari Kamis, 19 November 2026 bertempat di Hotel Gammara Jalan Metro Tanjung Bunga Masyarakat Kota Makassar yang diikuti oleh Unsur Pemerintah Kota Makassar, LSM dan Media, dimana narasumber dalam sosialisasi tersebut dihadiri oleh Sekretaris Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar dan salah satu dari pihak Konsultan Perencana.

Kegiatan Sosialisasi tersebut juga dihadiri oleh salah satu Lembaga Sosial Kontrol dalam hal ini Ketua Dewan Pendiri Dewan Pimpinan Pusat Makassar Investigasi Dan Pengawasan Publik (DPP MIPP) Andi Sirajuddin, beliau mengatakan bahwa keberadaan PBG dan SLF dalam menjamin kelayakan bangunan sangat penting artinya bagi masyarakat dan pemerintah itu sendiri sehingga wajib dilakukan pengawasan baik oleh masyarakat maupun pihak Aparat Penegak Hukum.

Baca:

Koalisi LSM dan Pers “Sivitas Akademik Kampus UNM Makassar Berhak Desak Kemendiktisaintek Lanjutkan Pemilihan Rektor”, Ini Alasannya.

Apresiasi Mapolres Luwu, Mulyadi, S.H. Sinyalir Terduga Pemodal PETI Cari Bantuan Oknum di Polda Sulsel untuk Bebaskan Anggota dan 4 Ekskavator

Kekosongan Jabatan Rektor Defenitif “Rawan Dimanfaatkan Pejabat Tertentu, Masyarakat Pertanyakan Peran Kemendiktisaintek”

Bahwa tujuan dari sosialisasi SLF dan PBG agar masyarakat mengetahui aturan yang akan diterapkan nantinya untuk bangunan gedung negara maupun bangunan rumah masyarakat yang wajib laik fungsi, hal itu dimaksudkan untuk mengurangi kegagalan konstruksi pada pembangunannya sehingga tidak menimbulkan korban jiwa akibat rubuhnya bangunan tersebut.

Lanjut Andi Sirajuddin, keberadaan SLF adalah untuk menguji kelayakan huni bagi rumah maupun bangunan gedung negara, olehnya dihimbau kepada masyarakat agar dalam pengurusan baik ijin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) maupun Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dilakukan secara mandiri melalui sistem resmi guna terhindar dari risiko terlibat dalam praktik pidana korupsi.

Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah mengajukan permohonan secara mandiri melalui dua kanal resmi, yaitu Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) dan OSS (Online Single Submission). Kedua sistem ini merupakan layanan resmi pemerintah yang menjamin proses pengurusan berjalan transparan dan dapat dipantau kapan saja.

Selanjutnya, pemohon disarankan melengkapi seluruh dokumen teknis yang dipersyaratkan sejak awal pengajuan. Kelengkapan dokumen akan mempercepat proses verifikasi dan menghindari kendala di tengah jalan.

Hal yang tidak kalah penting adalah pembayaran retribusi. Seluruh pembayaran terkait PBG dan SLF wajib disalurkan hanya melalui kanal pembayaran resmi pemerintah daerah. Hindari menyerahkan uang kepada pihak perantara atau oknum tertentu yang menawarkan proses cepat dengan biaya di luar ketentuan resmi.

Dengan mengikuti jalur resmi ini, masyarakat tidak hanya menjamin keabsahan dokumen yang diperoleh, tetapi juga turut menjaga proses administrasi tetap bersih dari praktik yang dapat merugikan keuangan negara dan berpotensi menjerat ke dalam sanksi hukum pidana korupsi.

Agar pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) aman dan terhindar dari tindak pidana korupsi, ajukan permohonan secara mandiri melalui kanal resmi SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung) dan OSS, lengkapi dokumen teknis sejak awal, serta bayar retribusi hanya melalui kanal pembayaran resmi pemerintah daerah diantaranya :

  1. Jalur dan Sistem Resmi dengan mengajukan lewat SIMBG & OSS: Hindari perantara atau calo yang menjanjikan percepatan izin di luar prosedur dan pantau status secara digital dengan mencatat nomor registrasi permohonan dan pantau setiap tahapan verifikasi maupun konsultasi teknis secara transparan.
  2. Siapkan Dokumen dan Standar Teknis yang Akurat dengan melengkapi berkas sejak awal: Pastikan identitas pemilik, bukti kepemilikan tanah (SHM/HGB), KKPR/KRK, persetujuan lingkungan, serta gambar dan dokumen rencana teknis sudah sesuai ketentuan serta sesuaikan fisik dengan rencana: Pastikan pembangunan di lapangan mengikuti rencana teknis PBG agar pemeriksaan lapangan SLF berjalan objektif tanpa kompromi standar keselamatan.
  3. Tolak Pungli, Gratifikasi, dan Suap dengan membayar retribusi resmi saja, dimana seluruh biaya retribusi daerah harus dibayarkan sesuai tagihan resmi melalui kanal atau rekening kas daerah yang sah, bukan diserahkan tunai kepada oknum dan hindari pemberian imbalan: Jangan memberikan uang, barang, fasilitas, atau janji apa pun kepada pemeriksa, tim teknis, maupun aparat terkait untuk memuluskan persetujuan atau pemeriksaan serta simpan bukti transaksi: Arsipkan seluruh bukti pembayaran resmi, berita acara konsultasi, dan surat menyurat sebagai jejak audit yang jelas.
  4. Laporkan Jika Ada Indikasi Pemerasan atau Pungli sekiranya ada pihak yang meminta uang pelicin atau mempersulit proses di luar aturan, dokumentasikan permintaan tersebut (catatan waktu, identitas, bukti percakapan/dokumen) dan laporkan melalui kanal pengaduan resmi instansi terkait atau lembaga pengawas/penegak hukum.

Lebih jauh Andi Sirajuddin menjelaskan, bahwa untuk menjaga keamanan dan terhindar dari tindak pidana korupsi dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi, masyarakat diimbau mengajukan permohonan secara mandiri melalui sistem resmi SIMBG dan OSS. Lengkapi dokumen teknis sejak awal pengajuan, dan bayar retribusi hanya melalui kanal pembayaran resmi pemerintah daerah. Hindari perantara agar proses aman, transparan, dan terhindar dari jeratan hukum.

Kejaksaan memiliki peran strategis dalam pengawasan penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Pengawasan ini penting untuk menjamin proses perizinan berjalan bersih, transparan, dan bebas dari praktik suap serta penyalahgunaan wewenang dengan :

  1. Deteksi Dini dan Pengumpulan Informasi, dimana Kejaksaan mengumpulkan data dan memantau proses penerbitan PBG dan SLF di pemerintah daerah untuk mendeteksi sejak dini potensi penyimpangan, manipulasi dokumen, maupun praktik pungutan liar yang dapat merugikan negara maupun masyarakat.
  2. Pengamanan Pembangunan Strategis, dalam hal ini, Kejaksaan berperan mengawal agar seluruh tahapan perizinan dari pengajuan, verifikasi dokumen teknis, hingga penerbitan dan pembayaran retribusi berjalan sesuai koridor hukum dan peraturan yang berlaku.
  3. Penanganan Tindak Pidana Korupsi, jika ditemukan dugaan pelanggaran hukum, termasuk pemerasan, suap, atau pemalsuan dokumen dalam proses PBG dan SLF, Kejaksaan berwenang melakukan penyelidikan dan penuntutan sesuai ketentuan undang-undang .
  4. Koordinasi Lintas Instansi dimana Kejaksaan tergabung dalam Tim Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan bersama pemerintah daerah dan kepolisian, guna memastikan pengawasan berjalan terpadu dan tidak tumpang tindih.

PBG dan SLF bukan sekadar formalitas. PBG adalah persetujuan untuk membangun, mengubah, atau merawat bangunan sesuai standar teknis. Sedangkan SLF menyatakan bangunan telah memenuhi syarat kelaikan fungsi sebelum dimanfaatkan. Keduanya sangat rawan terhadap praktik percaloan, suap, dan manipulasi jika tidak diawasi dengan ketat.

Masyarakat juga berperan sebagai mitra pengawas dengan cara :

  • Mengajukan permohonan secara mandiri melalui SIMBG dan OSS
  • Melengkapi dokumen teknis secara jujur
  • Membayar retribusi hanya melalui kanal resmi pemerintah daerah
  • Melaporkan kepada Kejaksaan Negeri setempat jika menemukan indikasi pungutan liar atau penyalahgunaan wewenang

Andi Sirajuddin menegaskan bahwa pengawasan bukan untuk menakut-nakuti, melainkan memastikan setiap proses berjalan adil, bersih, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika ada yang mencurigakan, jangan diam laporkan,” tegasnya.

Previous Post

Koalisi LSM dan Pers “Sivitas Akademik Kampus UNM Makassar Berhak Desak Kemendiktisaintek Lanjutkan Pemilihan Rektor”, Ini Alasannya.

Related Posts

Koalisi LSM dan Pers “Sivitas Akademik Kampus UNM Makassar Berhak Desak Kemendiktisaintek Lanjutkan Pemilihan Rektor”, Ini Alasannya.

Koalisi LSM dan Pers “Sivitas Akademik Kampus UNM Makassar Berhak Desak Kemendiktisaintek Lanjutkan Pemilihan Rektor”, Ini Alasannya.

by Makassar Investigasi
November 19, 2026
0

MAKASSAR INVESTIGASI.ID| Makassar, 20 November 2026 — Sivitas akademika, termasuk dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, hingga organ kampus seperti Senat Akademik,...

Apresiasi Mapolres Luwu, Mulyadi, S.H. Sinyalir Terduga Pemodal PETI Cari Bantuan Oknum di Polda Sulsel untuk Bebaskan Anggota dan 4 Ekskavator

Apresiasi Mapolres Luwu, Mulyadi, S.H. Sinyalir Terduga Pemodal PETI Cari Bantuan Oknum di Polda Sulsel untuk Bebaskan Anggota dan 4 Ekskavator

by Makassar Investigasi
November 18, 2026
0

MAKASSAR INVESTIGASI.ID| Luwu, Presiden Koalisi LSM dan Pers Indonesia, Mulyadi, S.H., memberikan apresiasi tinggi atas operasi penindakan tegas jajaran Kepolisian...

Kekosongan Jabatan Rektor Defenitif “Rawan Dimanfaatkan Pejabat Tertentu, Masyarakat Pertanyakan Peran Kemendiktisaintek”

Kekosongan Jabatan Rektor Defenitif “Rawan Dimanfaatkan Pejabat Tertentu, Masyarakat Pertanyakan Peran Kemendiktisaintek”

by Makassar Investigasi
November 18, 2026
0

MAKASSAR INVESTIGASI.ID| Makassar, 18 November 2026 — Berlarut-larutnya ketiadaan rektor definitif di Universitas Negeri Makassar (UNM) semakin menimbulkan berbagai dugaan...

Apresiasi Mapolres Luwu, Mulyadi, S.H. Sinyalir Terduga Pemodal PETI Cari Bantuan Oknum di Polda Sulsel untuk Bebaskan Anggota dan 4 Ekskavator

Apresiasi Mapolres Luwu, Mulyadi, S.H. Sinyalir Terduga Pemodal PETI Cari Bantuan Oknum di Polda Sulsel untuk Bebaskan Anggota dan 4 Ekskavator

by Makassar Investigasi
November 17, 2026
0

MAKASSAR INVESTIGASI.ID| Luwu, Presiden Koalisi LSM dan Pers Indonesia, Mulyadi, S.H., memberikan apresiasi tinggi atas operasi penindakan tegas jajaran Kepolisian...

DPP LIRI Ingatkan Kemendiktisaintek “Penundaan Pemilihan Rektor UNM Tanpa Batas Waktu Dikhawatirkan Jadi Ajang Transaksional Oknum Tertentu”

DPP LIRI Ingatkan Kemendiktisaintek “Penundaan Pemilihan Rektor UNM Tanpa Batas Waktu Dikhawatirkan Jadi Ajang Transaksional Oknum Tertentu”

by Makassar Investigasi
November 16, 2026
0

MAKASSAR INVESTIGASI.ID| Makassar, 17 November 2026 — Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Independen Republik Indonesia (DPP LIRI) mengeluarkan pernyataan sikap terkait...

Antisipasi Adanya Calon Rektor Titipan Pasca Penundaan Pemilihan Rektor UNM, Koalisi LSM dan Pers Desak Kementiksaintek Agar Tidak Menambah Atau Mengurangi Jumlah Kandidat Calon Rektor Yang Telah Lolos Verifikasi.

Antisipasi Adanya Calon Rektor Titipan Pasca Penundaan Pemilihan Rektor UNM, Koalisi LSM dan Pers Desak Kementiksaintek Agar Tidak Menambah Atau Mengurangi Jumlah Kandidat Calon Rektor Yang Telah Lolos Verifikasi.

by Makassar Investigasi
November 15, 2026
0

MAKASSAR INVESTIGASI.ID| Makassar, 16 November 2026 — Lembaga Koalisi LSM dan Pers mengeluarkan pernyataan sikap terkait tertundanya proses pemilihan Rektor...

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Recommended

Dr. Efendi Resmi Jabat Direktur Poltekpel Barombong Baru, Gantikan Capt. Sidrotul Muntaha

1 bulan ago

Plt. Camat Ujung Pandang Bersama Tripika Turut Pantau Penerimaan Logistik Pilkada Tahun 2024

2 tahun ago

Popular News

    Connect with us

    Makassar Investigasi adalah media online dengan tagline media terpercaya

    Category

    • ADVERTORIAL
    • DAERAH
    • EKONOMI
    • HUKUM
    • Investigasi
    • KRIMINAL
    • Lifestyle
    • NASIONAL
    • PEMERINTAHAN
    • PENDIDIKAN
    • PERISTIWA
    • POLITIK
    • RAGAM
    • About
    • REDAKSI

    © 2023 Makassar Investigasi - Premium WordPress news & magazine theme by MI.

    No Result
    View All Result
    • Blog
    • Contact
    • Home
    • Home 1
    • REDAKSI
    • Sample Page
    • Sample Page

    © 2023 Makassar Investigasi - Premium WordPress news & magazine theme by MI.

    Welcome Back!

    Login to your account below

    Forgotten Password?

    Retrieve your password

    Please enter your username or email address to reset your password.

    Log In