MAKASSAR INVESTIGASI.ID| Makassar, 19 November 2026 — Sosialisasi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dengan tema Penguatan Tata Kelola Dan Mitigasi Resiko Korupsi Dalam Pelayanan PBG dan SLF yang dilaksanakan pada hari Kamis, 19 November 2026 bertempat di Hotel Gammara Jalan Metro Tanjung Bunga Masyarakat Kota Makassar yang diikuti oleh Unsur Pemerintah Kota Makassar, LSM dan Media, dimana narasumber dalam sosialisasi tersebut dihadiri oleh Sekretaris Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar dan salah satu dari pihak Konsultan Perencana.
Kegiatan Sosialisasi tersebut juga dihadiri oleh salah satu Lembaga Sosial Kontrol dalam hal ini Ketua Dewan Pendiri Dewan Pimpinan Pusat Makassar Investigasi Dan Pengawasan Publik (DPP MIPP) Andi Sirajuddin, beliau mengatakan bahwa keberadaan PBG dan SLF dalam menjamin kelayakan bangunan sangat penting artinya bagi masyarakat dan pemerintah itu sendiri sehingga wajib dilakukan pengawasan baik oleh masyarakat maupun pihak Aparat Penegak Hukum.
Bahwa tujuan dari sosialisasi SLF dan PBG agar masyarakat mengetahui aturan yang akan diterapkan nantinya untuk bangunan gedung negara maupun bangunan rumah masyarakat yang wajib laik fungsi, hal itu dimaksudkan untuk mengurangi kegagalan konstruksi pada pembangunannya sehingga tidak menimbulkan korban jiwa akibat rubuhnya bangunan tersebut.
Lanjut Andi Sirajuddin, keberadaan SLF adalah untuk menguji kelayakan huni bagi rumah maupun bangunan gedung negara, olehnya dihimbau kepada masyarakat agar dalam pengurusan baik ijin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) maupun Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dilakukan secara mandiri melalui sistem resmi guna terhindar dari risiko terlibat dalam praktik pidana korupsi.
Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah mengajukan permohonan secara mandiri melalui dua kanal resmi, yaitu Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) dan OSS (Online Single Submission). Kedua sistem ini merupakan layanan resmi pemerintah yang menjamin proses pengurusan berjalan transparan dan dapat dipantau kapan saja.
Selanjutnya, pemohon disarankan melengkapi seluruh dokumen teknis yang dipersyaratkan sejak awal pengajuan. Kelengkapan dokumen akan mempercepat proses verifikasi dan menghindari kendala di tengah jalan.
Hal yang tidak kalah penting adalah pembayaran retribusi. Seluruh pembayaran terkait PBG dan SLF wajib disalurkan hanya melalui kanal pembayaran resmi pemerintah daerah. Hindari menyerahkan uang kepada pihak perantara atau oknum tertentu yang menawarkan proses cepat dengan biaya di luar ketentuan resmi.
Dengan mengikuti jalur resmi ini, masyarakat tidak hanya menjamin keabsahan dokumen yang diperoleh, tetapi juga turut menjaga proses administrasi tetap bersih dari praktik yang dapat merugikan keuangan negara dan berpotensi menjerat ke dalam sanksi hukum pidana korupsi.
Agar pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) aman dan terhindar dari tindak pidana korupsi, ajukan permohonan secara mandiri melalui kanal resmi SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung) dan OSS, lengkapi dokumen teknis sejak awal, serta bayar retribusi hanya melalui kanal pembayaran resmi pemerintah daerah diantaranya :
- Jalur dan Sistem Resmi dengan mengajukan lewat SIMBG & OSS: Hindari perantara atau calo yang menjanjikan percepatan izin di luar prosedur dan pantau status secara digital dengan mencatat nomor registrasi permohonan dan pantau setiap tahapan verifikasi maupun konsultasi teknis secara transparan.
- Siapkan Dokumen dan Standar Teknis yang Akurat dengan melengkapi berkas sejak awal: Pastikan identitas pemilik, bukti kepemilikan tanah (SHM/HGB), KKPR/KRK, persetujuan lingkungan, serta gambar dan dokumen rencana teknis sudah sesuai ketentuan serta sesuaikan fisik dengan rencana: Pastikan pembangunan di lapangan mengikuti rencana teknis PBG agar pemeriksaan lapangan SLF berjalan objektif tanpa kompromi standar keselamatan.
- Tolak Pungli, Gratifikasi, dan Suap dengan membayar retribusi resmi saja, dimana seluruh biaya retribusi daerah harus dibayarkan sesuai tagihan resmi melalui kanal atau rekening kas daerah yang sah, bukan diserahkan tunai kepada oknum dan hindari pemberian imbalan: Jangan memberikan uang, barang, fasilitas, atau janji apa pun kepada pemeriksa, tim teknis, maupun aparat terkait untuk memuluskan persetujuan atau pemeriksaan serta simpan bukti transaksi: Arsipkan seluruh bukti pembayaran resmi, berita acara konsultasi, dan surat menyurat sebagai jejak audit yang jelas.
- Laporkan Jika Ada Indikasi Pemerasan atau Pungli sekiranya ada pihak yang meminta uang pelicin atau mempersulit proses di luar aturan, dokumentasikan permintaan tersebut (catatan waktu, identitas, bukti percakapan/dokumen) dan laporkan melalui kanal pengaduan resmi instansi terkait atau lembaga pengawas/penegak hukum.
Lebih jauh Andi Sirajuddin menjelaskan, bahwa untuk menjaga keamanan dan terhindar dari tindak pidana korupsi dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi, masyarakat diimbau mengajukan permohonan secara mandiri melalui sistem resmi SIMBG dan OSS. Lengkapi dokumen teknis sejak awal pengajuan, dan bayar retribusi hanya melalui kanal pembayaran resmi pemerintah daerah. Hindari perantara agar proses aman, transparan, dan terhindar dari jeratan hukum.
Kejaksaan memiliki peran strategis dalam pengawasan penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Pengawasan ini penting untuk menjamin proses perizinan berjalan bersih, transparan, dan bebas dari praktik suap serta penyalahgunaan wewenang dengan :
- Deteksi Dini dan Pengumpulan Informasi, dimana Kejaksaan mengumpulkan data dan memantau proses penerbitan PBG dan SLF di pemerintah daerah untuk mendeteksi sejak dini potensi penyimpangan, manipulasi dokumen, maupun praktik pungutan liar yang dapat merugikan negara maupun masyarakat.
- Pengamanan Pembangunan Strategis, dalam hal ini, Kejaksaan berperan mengawal agar seluruh tahapan perizinan dari pengajuan, verifikasi dokumen teknis, hingga penerbitan dan pembayaran retribusi berjalan sesuai koridor hukum dan peraturan yang berlaku.
- Penanganan Tindak Pidana Korupsi, jika ditemukan dugaan pelanggaran hukum, termasuk pemerasan, suap, atau pemalsuan dokumen dalam proses PBG dan SLF, Kejaksaan berwenang melakukan penyelidikan dan penuntutan sesuai ketentuan undang-undang .
- Koordinasi Lintas Instansi dimana Kejaksaan tergabung dalam Tim Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan bersama pemerintah daerah dan kepolisian, guna memastikan pengawasan berjalan terpadu dan tidak tumpang tindih.
PBG dan SLF bukan sekadar formalitas. PBG adalah persetujuan untuk membangun, mengubah, atau merawat bangunan sesuai standar teknis. Sedangkan SLF menyatakan bangunan telah memenuhi syarat kelaikan fungsi sebelum dimanfaatkan. Keduanya sangat rawan terhadap praktik percaloan, suap, dan manipulasi jika tidak diawasi dengan ketat.
Masyarakat juga berperan sebagai mitra pengawas dengan cara :
- Mengajukan permohonan secara mandiri melalui SIMBG dan OSS
- Melengkapi dokumen teknis secara jujur
- Membayar retribusi hanya melalui kanal resmi pemerintah daerah
- Melaporkan kepada Kejaksaan Negeri setempat jika menemukan indikasi pungutan liar atau penyalahgunaan wewenang
Andi Sirajuddin menegaskan bahwa pengawasan bukan untuk menakut-nakuti, melainkan memastikan setiap proses berjalan adil, bersih, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika ada yang mencurigakan, jangan diam laporkan,” tegasnya.






