• Blog
  • Contact
  • Home
  • Home 1
  • REDAKSI
  • Sample Page
  • Sample Page
Kamis, November 19, 2026
  • Login
No Result
View All Result
NEWSLETTER
MAKASSAR INVESTIGASI
  • NASIONAL
  • PEMERINTAHAN
  • DAERAH
  • ADVERTORIAL
    • RAGAM
    • Lifestyle
  • EKONOMI
  • POLITIK
  • PENDIDIKAN
  • HUKUM
    • Investigasi
    • PERISTIWA
    • KRIMINAL
  • NASIONAL
  • PEMERINTAHAN
  • DAERAH
  • ADVERTORIAL
    • RAGAM
    • Lifestyle
  • EKONOMI
  • POLITIK
  • PENDIDIKAN
  • HUKUM
    • Investigasi
    • PERISTIWA
    • KRIMINAL
No Result
View All Result
MAKASSAR INVESTIGASI
  • NASIONAL
  • PEMERINTAHAN
  • DAERAH
  • ADVERTORIAL
  • EKONOMI
  • POLITIK
  • PENDIDIKAN
  • HUKUM
Home Investigasi

Koalisi LSM dan Pers “Sivitas Akademik Kampus UNM Makassar Berhak Desak Kemendiktisaintek Lanjutkan Pemilihan Rektor”, Ini Alasannya.

November 19, 2026
in Investigasi, NASIONAL, PEMERINTAHAN, PENDIDIKAN, PERISTIWA
Koalisi LSM dan Pers “Sivitas Akademik Kampus UNM Makassar Berhak Desak Kemendiktisaintek Lanjutkan Pemilihan Rektor”, Ini Alasannya.

Oplus_131072

476
VIEWS
FacebookTwitterWhatsapp

MAKASSAR INVESTIGASI.ID| Makassar, 20 November 2026 — Sivitas akademika, termasuk dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, hingga organ kampus seperti Senat Akademik, memiliki hak penuh untuk menyampaikan aspirasi dan mendesak agar proses pemilihan rektor yang tertunda segera dilanjutkan. Namun, perlu dipahami bahwa desakan tersebut bersifat aspiratif dan tidak secara otomatis membatalkan status penundaan tanpa keputusan resmi dari otoritas yang berwenang.

Berlarut-larutnya ketiadaan pemimpin defenitif dilingkup UNM Makassar akan memunculkan adanya dugaan permainan dan konflik kepentingan di lingkungan kampus, seharusnya sivitas akademika (dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, hingga organ kampus seperti Senat) berhak dan dapat menyampaikan aspirasi atau desakan agar pemilihan rektor yang tertunda segera dilanjutkan. Namun, langkah desakan tersebut bersifat aspiratif dan tidak secara otomatis membatalkan penundaan tanpa persetujuan otoritas yang berwenang.

Baca:

DPP MIPP Tanggapi Positif Pelaksanaan Sosialisasi SLF Dan PBG Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Penataan Ruang Kota Makassar

Apresiasi Mapolres Luwu, Mulyadi, S.H. Sinyalir Terduga Pemodal PETI Cari Bantuan Oknum di Polda Sulsel untuk Bebaskan Anggota dan 4 Ekskavator

Kekosongan Jabatan Rektor Defenitif “Rawan Dimanfaatkan Pejabat Tertentu, Masyarakat Pertanyakan Peran Kemendiktisaintek”

Hal tersebut dikatakan oleh Koordinator Lembaga Koalisi LSM dan Pers (Mulyadi,SH) pada awak media Makassar Investigasi (20/11/2026), bahwa diamnya para elemen kampus di UNM Makassar seakan mempertegas bahwa penundaan itu telah direncanakan jauh sebelum tahapan pencalonan rektor UNM Makassar, padahal keputusan untuk mencabut status penundaan dan menjadwalkan ulang tahapan berada di tangan organ penentu kebijakan kampus (seperti Senat atau Majelis Wali Amanat/MWA) serta kementerian atau yayasan yang menaungi perguruan tinggi tersebut.

Mul juga menjelaskan bahwa mekanisme dan jalur yang dapat ditempuh sivitas akademika dapat mendorongan percepatan melalui beberapa saluran resmi sesuai tata kelola perguruan tinggi :

  1. Audiensi dengan Senat Akademik dan Panitia Pemilihan. Sivitas dapat meminta penjelasan resmi mengenai alasan penundaan dan mendorong Senat untuk segera menyelesaikan kendala administratif. Di perguruan tinggi negeri (PTN), Senat memiliki peran sentral dalam mengatur tahapan penjaringan dan penyaringan.
  2. Koordinasi atau Audiensi ke Kementerian/Yayasan. Jika penundaan terjadi akibat instruksi atau proses verifikasi di tingkat pusat (seperti Kemendiktisaintek, Kemenag, atau yayasan pada PTS), perwakilan Senat maupun sivitas dapat mengajukan audiensi resmi untuk meminta kepastian jadwal.
  3. Pernyataan Sikap Terbuka. Mahasiswa (melalui BEM atau organisasi kemahasiswaan) dan forum dosen sering kali menyampaikan pernyataan sikap atau petisi publik untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, serta memastikan tidak ada kekosongan kepemimpinan definitif yang berkepanjangan.

Bahwa meskipun aspirasi sivitas sangat penting untuk menjaga iklim demokrasi kampus, pelaksanaannya tetap terikat pada aturan main yang berlaku antara lain :

  1. Kepatuhan pada Tahapan Formal. Percepatan pemilihan tetap wajib memenuhi seluruh tahapan formal yang diatur dalam statuta kampus dan peraturan menteri (seperti tahap penjaringan, penyaringan, pemilihan, hingga penetapan) agar hasil pemilihan sah secara hukum.
  2. Penyelesaian Sengketa atau Laporan. Apabila penundaan disebabkan oleh adanya laporan pelanggaran prosedur, audit keanggotaan senat, atau gugatan administratif, proses klarifikasi dan investigasi oleh kementerian/yayasan biasanya harus dituntaskan terlebih dahulu sebelum tahapan dapat dilanjutkan kembali.
  3. Menjaga Kondusivitas Akademik. Seluruh bentuk penyampaian aspirasi diharapkan berjalan secara tertib, konstruktif, dan bebas dari intervensi pihak luar yang dapat mengganggu stabilitas kegiatan perkuliahan.

Sehingga keputusan untuk mencabut penundaan dan menjadwalkan ulang tahapan pemilihan berada di tangan organ penentu kebijakan kampus, seperti Senat Akademik atau Majelis Wali Amanat (MWA), serta kementerian atau yayasan yang menaungi perguruan tinggi tersebut, namun begitu para civitas akademika perlu mempunyai alasan-alasan kuat yang dapat disampaikan secara tertulis maupun dalam audiensi ke Kemendiktisaintek antara lain :

  1. Pelanggaran Asas Kepastian Hukum, dimana penundaan tanpa batas waktu yang jelas bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mewajibkan setiap tindakan pemerintahan berlandaskan hukum dan memuat kejelasan batas waktu. Perpanjangan penundaan yang bersifat “sampai waktu yang belum ditentukan” telah dinyatakan oleh PTUN bertentangan dengan asas kepastian hukum.
  2. Proses Sudah Berjalan Sesuai Aturan, dimana tahapan penjaringan dan penyaringan telah dilaksanakan berdasarkan Permen Ristekdikti No. 19 Tahun 2017 dan Statuta Universitas. Calon-calon yang lolos telah diverifikasi secara sah oleh organ yang berwenang. Menghentikan proses yang sudah berjalan sesuai prosedur sama dengan mengabaikan hasil kerja organ kampus yang sah.
  3. Mencegah Kekosongan Kepemimpinan yang Berkepanjangan, dimana penundaan yang berlarut-larut menyebabkan ketidakpastian dalam arah kebijakan strategis universitas. Rektor yang menjabat dalam masa transisi/penundaan memiliki keterbatasan kewenangan dalam mengambil keputusan jangka panjang, yang pada akhirnya menghambat kemajuan institusi .
  4. Menjaga Integritas dan Demokrasi Kampus, dimana penundaan yang tidak jelas alasannya dapat menimbulkan dugaan adanya intervensi luar, rekayasa, atau upaya memanipulasi hasil kontestasi. Hal ini berpotensi merusak kepercayaan sivitas akademika terhadap proses demokrasi di lingkungan perguruan tinggi negeri .
  5. Penundaan Tanpa Alasan Tertulis yang Sah Merugikan Hak Konstitusional Calon, dimana para kandidat yang telah lolos verifikasi memiliki hak yang sah untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Penundaan yang tidak disertai alasan hukum tertulis dan batas waktu yang jelas dapat dianggap merugikan hak-hak para calon rektor yang telah berkompetisi secara sah.
  6. Tidak Ada Sengketa/Investigasi yang Memerlukan Waktu Tanpa Batas, sehingga jika alasan penundaan adalah laporan/pengaduan, maka investigasi harus memiliki jangka waktu penyelesaian yang jelas. Menunda proses pemilihan tanpa menetapkan batas waktu penyelesaian investigasi tidak memiliki dasar hukum yang sah.
  7. Mencegah Biaya dan Kerugian yang Semakin Besar sebab setiap penundaan menimbulkan biaya sosial, akademik, dan administratif yang tidak perlu. Semakin lama tertunda, semakin besar kerugian yang ditanggung oleh seluruh sivitas akademika dan pemangku kepentingan.

Olehnya, berdasarkan alasan-alasan di atas, civitas akademika atau seluruh element kampus UNM Makassar dapat memohon, agar Kemendiktisaintek segera menetapkan kepastian jadwal kelanjutan pemilihan rektor, mencabut penundaan yang tidak memiliki batas waktu, serta memastikan proses berjalan sesuai Permen Ristekdikti No. 19 Tahun 2017 dan asas kepastian hukum. Demi kemajuan perguruan tinggi dan menjaga kepercayaan publik.” Tutup Mulyadi. (**ML)

Previous Post

Apresiasi Mapolres Luwu, Mulyadi, S.H. Sinyalir Terduga Pemodal PETI Cari Bantuan Oknum di Polda Sulsel untuk Bebaskan Anggota dan 4 Ekskavator

Next Post

DPP MIPP Tanggapi Positif Pelaksanaan Sosialisasi SLF Dan PBG Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Penataan Ruang Kota Makassar

Related Posts

DPP MIPP Tanggapi Positif Pelaksanaan Sosialisasi SLF Dan PBG Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Penataan Ruang Kota Makassar

DPP MIPP Tanggapi Positif Pelaksanaan Sosialisasi SLF Dan PBG Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Penataan Ruang Kota Makassar

by Makassar Investigasi
November 19, 2026
0

MAKASSAR INVESTIGASI.ID| Makassar, 19 November 2026 — Sosialisasi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dengan tema Penguatan Tata Kelola Dan Mitigasi Resiko...

Apresiasi Mapolres Luwu, Mulyadi, S.H. Sinyalir Terduga Pemodal PETI Cari Bantuan Oknum di Polda Sulsel untuk Bebaskan Anggota dan 4 Ekskavator

Apresiasi Mapolres Luwu, Mulyadi, S.H. Sinyalir Terduga Pemodal PETI Cari Bantuan Oknum di Polda Sulsel untuk Bebaskan Anggota dan 4 Ekskavator

by Makassar Investigasi
November 18, 2026
0

MAKASSAR INVESTIGASI.ID| Luwu, Presiden Koalisi LSM dan Pers Indonesia, Mulyadi, S.H., memberikan apresiasi tinggi atas operasi penindakan tegas jajaran Kepolisian...

Kekosongan Jabatan Rektor Defenitif “Rawan Dimanfaatkan Pejabat Tertentu, Masyarakat Pertanyakan Peran Kemendiktisaintek”

Kekosongan Jabatan Rektor Defenitif “Rawan Dimanfaatkan Pejabat Tertentu, Masyarakat Pertanyakan Peran Kemendiktisaintek”

by Makassar Investigasi
November 18, 2026
0

MAKASSAR INVESTIGASI.ID| Makassar, 18 November 2026 — Berlarut-larutnya ketiadaan rektor definitif di Universitas Negeri Makassar (UNM) semakin menimbulkan berbagai dugaan...

Apresiasi Mapolres Luwu, Mulyadi, S.H. Sinyalir Terduga Pemodal PETI Cari Bantuan Oknum di Polda Sulsel untuk Bebaskan Anggota dan 4 Ekskavator

Apresiasi Mapolres Luwu, Mulyadi, S.H. Sinyalir Terduga Pemodal PETI Cari Bantuan Oknum di Polda Sulsel untuk Bebaskan Anggota dan 4 Ekskavator

by Makassar Investigasi
November 17, 2026
0

MAKASSAR INVESTIGASI.ID| Luwu, Presiden Koalisi LSM dan Pers Indonesia, Mulyadi, S.H., memberikan apresiasi tinggi atas operasi penindakan tegas jajaran Kepolisian...

DPP LIRI Ingatkan Kemendiktisaintek “Penundaan Pemilihan Rektor UNM Tanpa Batas Waktu Dikhawatirkan Jadi Ajang Transaksional Oknum Tertentu”

DPP LIRI Ingatkan Kemendiktisaintek “Penundaan Pemilihan Rektor UNM Tanpa Batas Waktu Dikhawatirkan Jadi Ajang Transaksional Oknum Tertentu”

by Makassar Investigasi
November 16, 2026
0

MAKASSAR INVESTIGASI.ID| Makassar, 17 November 2026 — Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Independen Republik Indonesia (DPP LIRI) mengeluarkan pernyataan sikap terkait...

Antisipasi Adanya Calon Rektor Titipan Pasca Penundaan Pemilihan Rektor UNM, Koalisi LSM dan Pers Desak Kementiksaintek Agar Tidak Menambah Atau Mengurangi Jumlah Kandidat Calon Rektor Yang Telah Lolos Verifikasi.

Antisipasi Adanya Calon Rektor Titipan Pasca Penundaan Pemilihan Rektor UNM, Koalisi LSM dan Pers Desak Kementiksaintek Agar Tidak Menambah Atau Mengurangi Jumlah Kandidat Calon Rektor Yang Telah Lolos Verifikasi.

by Makassar Investigasi
November 15, 2026
0

MAKASSAR INVESTIGASI.ID| Makassar, 16 November 2026 — Lembaga Koalisi LSM dan Pers mengeluarkan pernyataan sikap terkait tertundanya proses pemilihan Rektor...

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Recommended

Dr. Efendi Resmi Jabat Direktur Poltekpel Barombong Baru, Gantikan Capt. Sidrotul Muntaha

1 bulan ago

Plt. Camat Ujung Pandang Bersama Tripika Turut Pantau Penerimaan Logistik Pilkada Tahun 2024

2 tahun ago

Popular News

    Connect with us

    Makassar Investigasi adalah media online dengan tagline media terpercaya

    Category

    • ADVERTORIAL
    • DAERAH
    • EKONOMI
    • HUKUM
    • Investigasi
    • KRIMINAL
    • Lifestyle
    • NASIONAL
    • PEMERINTAHAN
    • PENDIDIKAN
    • PERISTIWA
    • POLITIK
    • RAGAM
    • About
    • REDAKSI

    © 2023 Makassar Investigasi - Premium WordPress news & magazine theme by MI.

    No Result
    View All Result
    • Blog
    • Contact
    • Home
    • Home 1
    • REDAKSI
    • Sample Page
    • Sample Page

    © 2023 Makassar Investigasi - Premium WordPress news & magazine theme by MI.

    Welcome Back!

    Login to your account below

    Forgotten Password?

    Retrieve your password

    Please enter your username or email address to reset your password.

    Log In