BELOPA – Praktik penyalahgunaan fasilitas negara dan kemerdekaan pers di Kabupaten Luwu resmi dibawa ke ranah hukum. Tepat pada hari ini, Selasa, 10 November 2026, gabungan lembaga dari DPW Pemuda Solidaritas Merah Putih (PSMP) Sulsel bersama Koalisi LSM & Pers Indonesia resmi mendaftarkan laporan pengaduan hukum secara paralel kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwu dan Bupati Luwu.
Bundel laporan pengaduan masyarakat (Lapdu) yang diserahkan hari ini membongkar gurita pelanggaran wewenang terstruktur: komersialisasi rumah dinas sekolah oleh Kepala Sekolah SDN 476 Makalua, Hasma, serta tindakan gerilya Kepala Bidang Pembinaan SD, Anchy S Karennu, yang diduga melakukan percobaan penyuapan materiil sebesar Rp2.000.000 (Dua Juta Rupiah) demi membungkam wartawan dan menghapus berita.
Tanda Terima Sah: Berkas Resmi Masuk ke Kejari dan Bagian Umum Pemkab Luwu
Berdasarkan dokumen otentik tanda terima surat yang diperoleh dari lapangan, berkas laporan telah dinyatakan lengkap dan diterima secara resmi oleh otoritas dua lembaga tertinggi daerah:
1. Di Kejaksaan Negeri Luwu: Berkas perkara diserahkan langsung oleh jurnalis investigasi mewakili Koalisi Indonesia Mulyadi S.H yakni Isnurandi, dan diterima secara resmi oleh staf Kejari Luwu bernama Andini.
2. Di Kantor Bupati Luwu: Dokumen tuntutan pencopotan jabatan akibat pelanggaran disiplin berat PNS diterima oleh staf Bagian Umum dan Protokol Pemkab Luwu bernama Ombong Campawa, lengkap dengan pembubuhan cap stempel basah Pemerintah Kabupaten Luwu tertanggal 10 November 2026.
Kluster I: Skandal Kepala Sekolah Sewakan Rumah Dinas Sekolah ke Pihak Ketiga
Tim investigasi menyerahkan bukti materiil krusial yang mengonfirmasi bahwa Kepala SDN 476 Makalua, Hasma, diduga kuat telah menyalahgunakan wewenang jabatan dengan mengomersialkan aset Barang Milik Daerah (BMD) berupa rumah dinas sekolah secara ilegal kepada pihak ketiga, yaitu PLN Nusadaya (rekanan PT Masmindo Dwi Area), selama kurun waktu 2 bulan.
Berdasarkan bukti rekaman video konfirmasi media, Mandor PLN Nusadaya mengakui secara gamblang bahwa transaksi sewa tempat tersebut berkisar sekitar Rp4.000.000 (Empat Juta Rupiah) per bulan dan telah dibayarkan secara resmi via transfer ke rekening perorangan (Ibu Nur). Tindakan sepihak ini secara telak menabrak aturan hukum tata kelola aset negara, di mana pemanfaatan BMD wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemerintah Daerah dan hasilnya harus disetorkan langsung ke Kas Daerah, bukan dikelola secara pribadi untuk keuntungan personal.
Kluster II: Manuver Telepon 11 Menit Kabid SD dan Dugaan Pidana Suap Pembungkaman Pers
Konstruksi laporan semakin berat setelah tim hukum menyertakan jejak digital gerilya bawah tangan yang dilakukan oleh Kabid SD, Anchy S Karennu, pasca-investigasi lapangan bergulir pada 21 Oktober 2026:
• kontak resmi Kabid SD, Anchy S Karennu sapaan akrabnya (+62 813-5545-****), terbukti melakukan panggilan telepon duluan kepada jurnalis selama 11 menit 31 detik untuk mengondisikan temuan sebelum surat pemanggilan formal instansi dibuat keesokan harinya.
• Bukti Chat WA Penolakan Uang Lobi: Pasca-panggilan tersebut, muncul tawaran dana pengondisian senilai Rp2 juta agar berita dihapus. Pihak media secara tegas menolak melalui pesan tertulis: “Jngn mi kak klu 2 rb bnyk mi ksh naik ii, lillahita’ala tdk cukup dikkana mau dibagi2 na mau semua di suruh hapus ii 🙏”.
Mulyadi, S.H: “Ini Korupsi BMD Berlapis Pidana Suap Aktif dan Obstruction of Justice!”
Presiden Koalisi Indonesia, Mulyadi, S.H., menegaskan bahwa perbuatan kedua oknum ini merupakan kejahatan jabatan yang serius dan saling berkaitan.
“Hari ini, 10 November 2026, bertepatan dengan Hari Pahlawan, kami resmi mengunci alibi dinas. Kepala Sekolah menyalahgunakan wewenang mengomersialkan aset negara untuk keuntungan pribadi, sementara Kabid SD-nya bergerilya melakukan percobaan penyuapan aktif dan upaya merintangi hukum (obstruction of justice) demi menutupi bobrok bawahannya. Ini murni permufakatan jahat berlapis yang menabrak Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 4 jo Pasal 18 UU Pers No. 40/1999,” tegas Mulyadi, S.H.
Mulyadi mendesak Bupati Luwu untuk segera bertindak nyata menegakkan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dengan menerbitkan SK pencopotan jabatan tingkat berat bagi Kabid SD dan Kepsek Makalua.
“Bola panas sekarang ada di meja Kepala Kejaksaan Negeri Luwu dan Bupati Luwu. Seluruh aliansi lembaga dan puluhan media akan mengawal ketat laporan ini dari hari ke hari. Jika dalam pekan-pekan ke depan penanganan kasus ini jalan di tempat atau terindikasi ‘masuk angin’, kami pastikan akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran dan meneruskan laporan ini langsung ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar,” pungkas Mulyadi, S.H. secara agresif.(**ML)
