MAKASSAR INVESTIGASI.ID| Makassar, Ketua Umum KAMMI Daerah Makassar, Sahrul Ariansyah, menyatakan dukungan terhadap tuntutan Pimpinan Wilayah KAMMI Sulawesi Selatan terkait evaluasi menyeluruh terhadap kinerja manajemen PT Pertamina Patra Niaga menyusul persoalan antrean panjang dan sulitnya masyarakat memperoleh BBM di sejumlah SPBU.
Menurutnya, antrean panjang yang terjadi di Makassar dan sejumlah wilayah Sulawesi Selatan tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Kondisi tersebut merupakan persoalan pelayanan publik yang membutuhkan penanganan serius, terukur, dan berkelanjutan.
“Kami mendukung penuh tuntutan PW KAMMI Sulsel agar Pertamina melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen Pertamina Patra Niaga. Jika hasil evaluasi menunjukkan adanya kegagalan manajerial dalam memastikan distribusi BBM berjalan efektif, maka pencopotan Direktur Utama harus menjadi opsi yang dipertimbangkan secara serius.” tegas Sahrul.
Ia menekankan bahwa keberhasilan tata kelola distribusi BBM tidak cukup hanya diukur dari ketersediaan stok di terminal atau tangki penyimpanan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat memperoleh BBM secara wajar di SPBU.
“Rakyat tidak membutuhkan sekadar pernyataan bahwa stok aman. Rakyat membutuhkan BBM yang tersedia, pelayanan yang baik, dan kepastian bahwa mereka tidak harus mengantre berjam-jam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.” ujarnya.
Sahrul menilai, pemerintah dan Pertamina perlu melakukan audit menyeluruh terhadap rantai distribusi BBM, mulai dari terminal, armada mobil tangki, jadwal pengiriman, kapasitas SPBU, hingga kesiapan operator di lapangan.
“Jangan sampai masyarakat terus diminta bersabar, sementara akar persoalan tidak segera dibenahi. Kalau ada persoalan armada, tambah armada. Kalau kapasitas pelayanan tidak memadai, tingkatkan kapasitasnya. Kalau masalahnya pada manajemen distribusi, maka benahi sistemnya.” katanya.
Ketua KAMMI Daerah Makassar tersebut juga meminta agar persoalan antrean BBM tidak semata-mata dibebankan kepada masyarakat dengan alasan panic buying. Menurutnya, imbauan kepada masyarakat harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab Pertamina dalam menghadirkan pelayanan yang efektif dan kepastian distribusi.
“Kami tidak menolak imbauan agar masyarakat tidak panic buying. Namun, jangan sampai alasan tersebut menjadi pembenaran untuk mengabaikan evaluasi internal. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan energi yang layak, dan Pertamina wajib memastikan kebutuhan tersebut terpenuhi.” tegasnya.
Lebih lanjut, Sahrul menyatakan bahwa KAMMI Daerah Makassar mendukung langkah PW KAMMI Sulsel dalam mendorong transparansi informasi terkait stok, distribusi, kuota, serta langkah konkret penanganan antrean BBM.
“Kami berharap persoalan ini tidak berhenti pada penambahan operator atau optimalisasi nozzle sebagai langkah sementara. Yang dibutuhkan adalah pembenahan sistem distribusi secara menyeluruh agar persoalan serupa tidak terus berulang dan menjadi beban rakyat.” tutup Ketua Umum KAMMI Daerah Makassar. (**ML)
