MAKASSAR INVESTIGASI.ID| Makassar — Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PD KAMMI) Makassar menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Membaca Demokrasi: Wacana Pilkada Dipilih oleh DPRD, Legitimasi Rakyat atau Legitimasi Elit?” pada Sabtu, 7 Februari 2026, di Aula Rapat DPD RI Kota Makassar.
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang, di antaranya Junaedi, SE., ME (Tenaga Ahli Pimpinan DPD RI), Dr. Dede Arwinsyah, S.H., M.H (Ketua Bawaslu Makassar), Sapri, S.H., M.H (Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Makassar), Febrianto Syam, S.IP., M.Si (Pengamat Politik), serta Muhammad Imran, S.Sos (Tokoh Muda dan Aktivis Mahasiswa). Diskusi dipandu oleh Muhammad Ikhsan Abdullah selaku moderator.
Ketua Umum KAMMI Daerah Makassar, Muhammad Ilham, S.H, dalam pengantarnya menyampaikan bahwa diskursus mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah perlu dilihat secara komprehensif, tidak hanya dari aspek prosedural tetapi juga substansi demokrasi.
Ia menjelaskan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD memang masih berada dalam kerangka demokrasi perwakilan. Namun demikian, terdapat potensi berkurangnya legitimasi publik terhadap kepala daerah yang terpilih.
“Pilkada dipilih DPRD tetap bagian dari demokrasi. Namun berpotensi melahirkan delegitimasi rakyat, karena kepala daerah bisa dipersepsikan terpilih lebih karena kepentingan elite politik daripada aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Ilham juga menyoroti persoalan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif yang masih menjadi perhatian masyarakat.
“Masih adanya berbagai isu di lembaga legislatif membuat kepercayaan publik belum sepenuhnya kuat. Karena itu dikhawatirkan kepala daerah yang dipilih DPRD tidak benar-benar berdasarkan kepentingan rakyat,” lanjutnya.
Menurutnya, alasan efisiensi anggaran maupun potensi konflik tidak cukup menjadi dasar untuk mengubah mekanisme pilkada langsung. Ia menekankan pentingnya perbaikan sistem pemilu dan penguatan kaderisasi partai politik.
“Jika pilkada dipilih DPRD hanya karena alasan efisiensi dan menghindari konflik, maka yang perlu diperbaiki adalah sistem pemilu serta proses perkaderan partai. Partai politik harus menjadi inkubasi kepemimpinan yang melahirkan pemimpin berorientasi pada kepentingan rakyat,” tegas Ilham.
Melalui forum ini, KAMMI Makassar berharap ruang diskusi publik tetap terbuka sehingga arah demokrasi lokal tetap menjaga prinsip kedaulatan rakyat, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas kepemimpinan daerah.
FGD berlangsung interaktif dengan sesi pemaparan materi dan tanya jawab peserta, yang sebagian besar berasal dari kalangan mahasiswa dan pemuda di Kota Makassar.(**ML)
