Husniah Talenrang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan perkara pemerasan, pungutan liar (pungli), gratifikasi pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta perizinan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Selain pidana korupsi, penyidik juga tengah mengusut rangkaian kasus ini ke arah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Hasil Penyidikan Bersama dan Penggeledahan

Kasus ini diusut melalui metode penyidikan bersama (joint investigation) yang melibatkan tiga unsur kepolisian:

– Kortas Tipidkor Polri

– Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan

– Satreskrim Polresta Gowa

Hingga saat ini, tim penyidik gabungan telah memeriksa sedikitnya 30 orang saksi dan 4 orang ahli, yang meliputi ahli pidana, ahli bahasa, ahli hukum perusahaan, serta ahli pemerintahan daerah.

Selain memeriksa saksi, petugas juga telah menggeledah empat lokasi penting di antaranya Rumah Jabatan Bupati Gowa, Kantor Bupati Gowa, serta kediaman dua saksi penting berinisial HA dan RP. Penetapan HT sebagai tersangka diputuskan setelah forum penyidik menyepakati hasil gelar perkara.

Modus Operandi Potongan Per Rumah

Salah satu modus operandi yang ditemukan penyidik berkaitan dengan pengurusan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) oleh pengembang perumahan.

“HT meminta daftar pemohon dan hasil pembahasan PKKPR dilaporkan kepadanya. Selanjutnya, HT disebut memerintahkan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) untuk meminta uang kepada pengembang,” ujar Brigjen Pol. Roberthus Yohannes.

Tarif pungutan liar yang dipatok berkisar antara Rp1 juta hingga Rp1,5 juta per unit rumah yang akan dibangun. Dari hasil penyidikan sementara, perantara yang diduga merupakan sopir pribadi HT telah menerima setoran tunai dari beberapa pengembang, di antaranya:

– PT Royal Persada: Menyerahkan uang sebesar Rp100 juta.

– PT Renjana: Menyerahkan uang sebesar Rp50 juta.

Penyidik gabungan saat ini masih terus melakukan pendalaman untuk menelusuri aliran dana lain serta keterlibatan pihak-pihak tambahan dalam pusaran kasus korupsi perizinan di Kabupaten Gowa ini.

Forum ini menjadi ruang bersama untuk memperkuat silaturahmi, komunikasi, dan kolaborasi antarikatan alumni pesantren, sekaligus menjadi wadah koordinasi dalam menyambut dan menyukseskan rangkaian Hari Santri 2026.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh IKDH (Ikatan Keluarga Darul Huffadh), IKA DHI (Ikatan Alumni Darul Hikmah Indonesia), IAPMIM (Ikatan Alumni Pesantren IMMIM), IKA PP TASSBEH BQ (Ikatan Alumni Pondok Pesantren Tassbeh Baitul Qur’an), IKA RIBAT (Ikatan Alumni Risalah Batetangnga), IKA RAMA (Ikatan Alumni Rahmatul Asr), IKA PHY (Ikatan Alumni Pesantren Hasan Yamani), dan Forum Alumni Riyadhusholihin.

Dalam persiapan Hari Santri, forum membahas sejumlah rangkaian kegiatan yang meliputi agenda keagamaan, seminar, silaturahmi, olahraga dan seni, serta kegiatan sosial dan kemasyarakatan.

FORIS SUL-SEL BAR juga akan membangun komunikasi dan melakukan audiensi dengan sejumlah lembaga terkait, di antaranya Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Kementerian Agama Kota Makassar, MUI Provinsi Sulawesi Selatan, dan MUI Kota Makassar.

Pembentukan forum ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat jejaring antarikatan alumni pesantren dan menghadirkan kolaborasi yang lebih luas bagi santri, alumni, dan masyarakat. (**ML)

FORIS SULSELBAR

Forum Ikatan Santri Sulawesi Selatan dan Barat

“Bersatu dalam ukhuwah, berilmu dalam perjuangan, berkhidmat untuk umat.”

Kedatangan pengurus LSM LIRI tersebut diterima langsung oleh pihak Kejati Sulsel dalam sebuah forum audiensi resmi. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Sulsel Riyadi B.K., Kepala Seksi Perdata (Kasi Perdata) Bambang, serta Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Soetarmi. Sementara dari pihak pelapor, hadir Ketua Umum DPP LIRI Sulsel Sirajuddin didampingi penasihat hukumnya, Andi Fajar, S.H.

Dalam audiensi tersebut, perwakilan hukum DPP LIRI, Andi Fajar, S.H., menyampaikan kekecewaannya dan mempertanyakan kejelasan penanganan laporan yang mereka masukkan. Menurutnya, laporan tersebut seolah mandek dan kehilangan arah selama dua tahun terakhir tanpa adanya ekspose perkara yang jelas dari pihak kejaksaan.

“Setahu kami, pelaporan ini sudah kami masukkan sebanyak tiga kali ke Kejati Sulsel. Surat pertama didisposisi oleh Kajati ke Asintel, surat kedua diarahkan ke Aspidsus, dan surat ketiga justru bermuara di Asdatun. Kami bingung kenapa laporan terkait proyek senilai 153 miliar rupiah ini tidak kunjung ditindaklanjuti secara pidana,” ujar Andi Fajar.

Menanggapi hal tersebut, Kasi Perdata Datun Kejati Sulsel, Bambang, memberikan klarifikasi dari sudut pandang hukum perdata. Dirinya menjelaskan bahwa bidang Datun Kejati Sulsel sebelumnya memang menerima permohonan resmi untuk melakukan Pendampingan Hukum (Legal Assistance) oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) terhadap proyek SPAM Mamminasata tersebut.

Bambang menegaskan bahwa pendampingan hukum dilakukan secara ketat dan profesional berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 7 Tahun 2021. Sebelum pendampingan disetujui, pihaknya telah melakukan pemeriksaan internal guna memastikan tidak ada benturan kepentingan (conflict of interest).

“Dalam proses pendampingan tersebut, kami melewati beberapa tahapan yang rigid, mulai dari rapat awal, rapat monitoring dan evaluasi (monev), rapat koordinasi, hingga rapat penentuan (defining meeting). Seluruh rangkaian pendampingan hukum untuk proyek IPA tersebut kini telah resmi berakhir dan ditutup melalui Exit Meeting per tanggal 17 Februari 2025,” jelas Bambang.

Kendati pihak Kejati Sulsel menyatakan proses pendampingan hukum perdata telah selesai, Ketua Umum DPP LIRI Sulsel, Sirajuddin, menyatakan tetap menyayangkan hasil investigasi lapangan yang dilakukan timnya. LIRI menduga kuat telah terjadi praktik pengurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi kontrak yang berpotensi merugikan keuangan negara hingga puluhan miliar rupiah.

“Kami sangat menyayangkan jika dugaan pengurangan volume ini dibiarkan. Hasil investigasi kami menduga adanya pemasangan pipa yang tidak sesuai spesifikasi, kedalaman galian yang hanya 2 meter, serta beberapa item pekerjaan lain yang disinyalir menyimpang dari kontrak kerja. Kami sudah mengawal kasus ini siang dan malam, bahkan menyertakan bukti foto dan video dalam laporan kami,” tegas Sirajuddin.

Sirajuddin menambahkan, sebelum menempuh jalur audiensi ini, massanya telah menggelar aksi unjuk rasa damai sepanjang tahun 2024 demi mendesak penegakan hukum yang serius.

Menutup audiensi, pihak DPP LIRI menyatakan tidak akan berhenti sampai di sini. Mereka berencana melayangkan surat permintaan audiensi kedua untuk bertemu langsung dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel, Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., beserta Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulsel guna meminta dilakukannya audit investigatif menyeluruh. Tak hanya itu, tembusan surat laporan ini juga akan segera dikirimkan ke Kejaksaan Agung RI, Mabes Polri, KPK RI, hingga Kementerian PUPR di Jakarta. Pungkasnya

MAKASSAR INVESTIGASI.ID| Makassar, 21/09/2026 — Sejumlah organisasi ikatan alumni pesantren dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menyepakati pembentukan FORIS SULSELBAR (Forum Ikatan Santri Sulawesi Selatan dan Barat) dalam rapat perdana di Makassar.

Forum ini menjadi ruang bersama untuk memperkuat silaturahmi, komunikasi, dan kolaborasi antarikatan alumni pesantren, sekaligus menjadi wadah koordinasi dalam menyambut dan menyukseskan rangkaian Hari Santri 2026.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh IKDH (Ikatan Keluarga Darul Huffadh), IKA DHI (Ikatan Alumni Darul Hikmah Indonesia), IAPMIM (Ikatan Alumni Pesantren IMMIM), IKA PP TASSBEH BQ (Ikatan Alumni Pondok Pesantren Tassbeh Baitul Qur’an), IKA RIBAT (Ikatan Alumni Risalah Batetangnga), IKA RAMA (Ikatan Alumni Rahmatul Asr), IKA PHY (Ikatan Alumni Pesantren Hasan Yamani), dan Forum Alumni Riyadhusholihin.

Dalam persiapan Hari Santri, forum membahas sejumlah rangkaian kegiatan yang meliputi agenda keagamaan, seminar, silaturahmi, olahraga dan seni, serta kegiatan sosial dan kemasyarakatan.

FORIS SUL-SEL BAR juga akan membangun komunikasi dan melakukan audiensi dengan sejumlah lembaga terkait, di antaranya Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Kementerian Agama Kota Makassar, MUI Provinsi Sulawesi Selatan, dan MUI Kota Makassar.

Pembentukan forum ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat jejaring antarikatan alumni pesantren dan menghadirkan kolaborasi yang lebih luas bagi santri, alumni, dan masyarakat.

FORIS SULSELBAR

Forum Ikatan Santri Sulawesi Selatan dan Barat

“Bersatu dalam ukhuwah, berilmu dalam perjuangan, berkhidmat untuk umat.”

Aksi tersebut dipimpin langsung oleh Jenderal Lapangan Febri Tiring. Massa membawa grand isu “Makassar Gelap: Migas Sulit dan Rakyat Menjerit”, sebagai bentuk kritik terhadap kondisi distribusi energi yang dianggap belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Aksi berlangsung alot. Massa mendesak agar pihak Pertamina tidak sekadar memberikan penjelasan normatif, tetapi berani mengambil langkah konkret terhadap persoalan kelangkaan BBM dan LPG serta berbagai persoalan distribusi yang dipersoalkan.

Setelah melalui dinamika aksi, massa akhirnya diterima oleh sejumlah pihak dari Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi. Dalam pertemuan tersebut, enam tuntutan Cipayung Plus Kota Makassar akhirnya ditandatangani oleh pihak yang menemui massa.

Namun, bagi Cipayung Plus, tanda tangan bukanlah akhir perjuangan.

Enam tuntutan tersebut justru menjadi awal pengawalan terhadap komitmen Pertamina.

Cipayung Plus Kota Makassar menuntut :

1. Usut tuntas mafia migas.
2. Buka transparansi pendistribusian migas.
3. Berikan sanksi tegas terhadap oknum yang memainkan harga untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
4. Hentikan pengisian BBM bagi kendaraan perusahaan yang tidak memiliki SPBP.
5. Buka transparansi data pemilik setiap SPBU di Kota Makassar, sebagai bahan tindak lanjut dialog dengan pimpinan EGM Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi.
6. Copot EGM Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi apabila dalam waktu 3×24 jam persoalan belum teratasi.

Febri Tiring : Kami Akan Kawal, Bukan Sekadar Menonton

Jenderal Lapangan Cipayung Plus Kota Makassar, Febri Tiring, menegaskan pihaknya tidak akan berhenti setelah pertemuan dengan Pertamina.

Menurutnya, enam tuntutan yang telah ditandatangani harus diterjemahkan menjadi langkah nyata. Ia menegaskan mahasiswa akan mengawal setiap perkembangan penyelesaian persoalan BBM dan LPG di Kota Makassar.

“Kami akan mengawal langkah pihak Pertamina untuk menuntaskan masalah kelangkaan BBM dan LPG di Kota Makassar. Penandatanganan tuntutan ini harus dibuktikan dengan tindakan nyata,” tegas Febri Tiring.

Cipayung Plus mempertanyakan bagaimana distribusi migas dapat berjalan apabila masyarakat masih harus menghadapi persoalan kelangkaan dan antrean panjang. Bagi mereka, persoalan ini tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan teknis distribusi, tetapi harus dibuka secara transparan agar publik mengetahui titik persoalannya.

Mahasiswa juga mendesak adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap rantai distribusi BBM dan LPG. Jika ditemukan pelanggaran atau permainan harga oleh oknum, Cipayung Plus meminta sanksi tegas diberikan tanpa pandang bulu.

Ultimatum 3×24 Jam Jadi Sorotan

Paling keras, Cipayung Plus memberikan tekanan waktu 3×24 jam kepada Pertamina untuk menunjukkan perkembangan penyelesaian persoalan yang mereka tuntut.

Apabila tuntutan tersebut tidak ditindaklanjuti sebagaimana yang diharapkan, Cipayung Plus menyatakan akan mempertanyakan kembali posisi pimpinan Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, termasuk tuntutan pencopotan EGM.

Ultimatum tersebut menjadi sinyal bahwa gerakan mahasiswa belum selesai.

Bagi Cipayung Plus, tanda tangan di atas kertas tidak cukup. Yang ditunggu masyarakat adalah BBM tersedia, LPG tidak langka, distribusi transparan, dan tidak ada ruang bagi praktik yang merugikan masyarakat.

Dengan membawa slogan “Makassar Gelap, Migas Sulit dan Rakyat Menjerit”, Cipayung Plus menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga terdapat langkah konkret dari pihak Pertamina.

Kini, sorotan berada di tangan Pertamina: apakah enam tuntutan itu akan berhenti sebagai hasil pertemuan, atau benar-benar menjadi awal pembenahan tata kelola migas.(**ML)

Desakan tersebut menyusul persoalan antrean panjang dan sulitnya masyarakat memperoleh BBM di sejumlah SPBU di Kota Makassar. Di tengah kondisi tersebut, masyarakat juga menemukan adanya penjualan BBM eceran dengan harga yang jauh lebih tinggi.

Diketahui Pertamax eceran di Jalan Asal Mula, Kecamatan Tamalanrea, Makassar, dijual hingga Rp20.000 per liter pada 11 September 2026. Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan pihak terkait.

Muhammad Ikhsan Abdullah menegaskan, kesulitan masyarakat memperoleh BBM tidak boleh menjadi ruang bagi pihak tertentu untuk mencari keuntungan secara tidak wajar.

“Ketika masyarakat kesulitan mendapatkan BBM, jangan sampai ada oknum yang justru memanfaatkan situasi ini untuk memainkan harga dan mendapatkan keuntungan pribadi. Jika terbukti ada pelanggaran, kami mendesak agar diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Ikhsan.

Menurutnya, pemerintah dan Pertamina perlu memperkuat pengawasan terhadap seluruh rantai distribusi BBM, mulai dari terminal hingga SPBU dan titik penjualan kepada masyarakat.

Ikhsan juga menyoroti temuan Satgas Tertib Pengisian BBM di Sulawesi Selatan terkait dugaan pelanggaran dalam pengisian BBM, seperti penggunaan tangki modifikasi, pengisian berulang, serta penggunaan barcode yang tidak sesuai dengan nomor polisi kendaraan.

“Pengawasan jangan hanya diarahkan kepada masyarakat sebagai konsumen. Seluruh mata rantai distribusi harus diawasi. Kalau ditemukan penyimpangan, jangan berhenti pada teguran. Harus ada pemeriksaan dan sanksi yang memberikan efek jera,” ujarnya.

KAMMI Komisariat UIN Alauddin Makassar menilai persoalan BBM tidak hanya menyangkut ketersediaan energi, tetapi juga menyangkut keadilan pelayanan publik.

BBM merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat, terutama pekerja, mahasiswa, pelaku UMKM, pengemudi transportasi, nelayan, petani, dan masyarakat yang bergantung pada kendaraan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.

Karena itu, Ikhsan meminta agar setiap indikasi penimbunan, penyalahgunaan distribusi, permainan harga, maupun bentuk pelanggaran lainnya diusut secara transparan.

“Kami tidak ingin menuduh pihak tertentu tanpa bukti. Tetapi setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa secara serius. Kalau terbukti ada oknum yang sengaja memanfaatkan kelangkaan atau kesulitan distribusi untuk memperoleh keuntungan pribadi, maka jangan ragu memberikan sanksi tegas,” katanya.

Ia juga meminta Pertamina membuka informasi secara transparan terkait distribusi BBM, terutama mengenai pasokan, kuota, dan mekanisme penyaluran ke SPBU.

Menurut Ikhsan, transparansi penting agar masyarakat dapat ikut mengawasi dan mengetahui apakah distribusi BBM telah berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.

Tiga Tuntutan KAMMI Komisariat UIN Alauddin Makassar

Atas kondisi tersebut, KAMMI Komisariat UIN Alauddin Makassar menyampaikan tuntutan:

1. Mengusut tuntas setiap dugaan permainan harga dan penyimpangan distribusi BBM yang merugikan masyarakat.
2. Memberikan sanksi tegas kepada oknum yang terbukti memainkan harga, menimbun, menyalahgunakan distribusi, atau melakukan pelanggaran lainnya untuk kepentingan pribadi.
3. Membuka transparansi distribusi BBM kepada publik dan memperkuat pengawasan dari tingkat terminal hingga SPBU.

Ikhsan menegaskan bahwa tuntutan tersebut merupakan bentuk keberpihakan KAMMI terhadap kepentingan masyarakat.

“BBM adalah kebutuhan rakyat. Jangan sampai kesulitan rakyat justru menjadi keuntungan bagi oknum tertentu. Kami meminta Pertamina dan aparat penegak hukum memastikan distribusi BBM berjalan transparan, adil, dan sesuai aturan. Jika ada yang bermain, usut dan tindak tegas,” tutup Muhammad Ikhsan Abdullah.(**ML)

Pemilihan tersebut menjadi bagian dari rangkaian MUSDA IX KAMMI Daerah Makassar yang menjadi forum tertinggi organisasi di tingkat daerah dalam melakukan evaluasi kepengurusan, merumuskan arah gerak organisasi, serta menentukan kepemimpinan untuk periode selanjutnya.

MUSDA IX juga menjadi momentum regenerasi kepemimpinan sekaligus konsolidasi kader dalam memperkuat peran KAMMI Daerah Makassar, khususnya dalam aspek kaderisasi, dakwah, dan kontribusi sosial kemasyarakatan.

Ketua Umum KAMMI Daerah Makassar periode 2025–2026, Muhammad Ilham, S.H., M.H., menyampaikan bahwa pergantian kepemimpinan merupakan bagian penting dari keberlanjutan perjuangan organisasi.

“Pergantian kepemimpinan merupakan bagian dari proses regenerasi dan keberlanjutan perjuangan organisasi. Apa yang telah dibangun selama satu periode hendaknya menjadi pijakan untuk melanjutkan perjuangan pada periode berikutnya.”

Muhammad Ilham berharap kepemimpinan baru mampu menjaga semangat kaderisasi sekaligus menghadirkan penguatan dalam gerakan KAMMI di Kota Makassar.

“Semoga kepemimpinan selanjutnya dapat membawa KAMMI Daerah Makassar semakin solid, memperkuat kualitas kaderisasi, serta menghadirkan kontribusi yang nyata bagi umat dan masyarakat. Yang tidak kalah penting, mari terus menjaga ukhuwah dan semangat perjuangan bersama.”

Sementara itu, Ketua Umum KAMMI Daerah Makassar terpilih periode 2026–2027, Sahrul Ariansyah, menyampaikan rasa syukur sekaligus kesadaran atas besarnya amanah yang diberikan kepadanya.

“Amanah ini merupakan sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab. Semoga dalam melanjutkan amanah ini, saya diberikan kemampuan, keteguhan, dan keikhlasan untuk membawa KAMMI Daerah Makassar senantiasa berada di jalan kebaikan dan perjuangan.”

Sahrul menegaskan komitmennya untuk menjadikan KAMMI sebagai ruang pembinaan dan proses bagi kader dalam mengembangkan kapasitas serta mengambil peran di tengah masyarakat.

“Saya berharap KAMMI Daerah Makassar dapat terus menjadi ruang pembinaan, pengabdian, dan ladang proses bagi setiap kader untuk belajar, bertumbuh, menempa diri, serta mengambil peran dalam memberikan kontribusi terbaik bagi umat, bangsa, dan masyarakat.”

Menurut Sahrul, kepemimpinan organisasi tidak dapat berjalan secara individual. Karena itu, ia mengajak seluruh kader untuk membangun kebersamaan dan kolaborasi dalam menjalankan amanah kepengurusan periode mendatang.

“Amanah ini tidak mungkin saya jalankan seorang diri. Dibutuhkan kebersamaan, kolaborasi, dan kontribusi seluruh kader KAMMI Daerah Makassar. Mari bersama-sama memperkuat ukhuwah, meningkatkan kualitas kaderisasi, dan menjadikan setiap proses sebagai bagian dari perjalanan perjuangan kita.”

Terpilihnya Sahrul Ariansyah menandai berlanjutnya estafet kepemimpinan KAMMI Daerah Makassar untuk periode 2026–2027. Kepemimpinan baru diharapkan mampu melanjutkan capaian kepengurusan sebelumnya sekaligus menghadirkan gagasan dan gerakan baru yang menjawab kebutuhan kader serta tantangan masyarakat.

MUSDA IX KAMMI Daerah Makassar menjadi momentum untuk memperkuat kembali komitmen perjuangan, kaderisasi, dan kontribusi organisasi dalam menghadirkan kebermanfaatan bagi umat dan masyarakat.

Bismillah, estafet perjuangan dilanjutkan. (**ML)

Dukungan tersebut disampaikan menyikapi dinamika informasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait situasi keamanan di kawasan Gunung Botak. Pemuda adat Buru menilai kehadiran aparat keamanan memiliki peran strategis dalam mencegah potensi gangguan keamanan, aktivitas ilegal, serta berbagai bentuk provokasi yang dapat memicu konflik sosial.

Menurut pemuda adat, pengamanan yang dilakukan secara terukur dan sesuai ketentuan hukum diperlukan untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif bagi masyarakat. Terlebih, kawasan Gunung Botak memiliki dinamika sosial dan ekonomi yang membutuhkan perhatian serta pengawasan dari berbagai pihak.

Adapun beberapa poin penting yang disampaikan pemuda adat Buru, antara lain :

1. Menjaga Stabilitas Keamanan

Keberadaan Pos PAM dinilai dapat membantu menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus mencegah berbagai bentuk pelanggaran hukum dan aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) yang berpotensi menimbulkan persoalan sosial maupun kerusakan lingkungan.

2. Mendorong Masyarakat Bersikap Objektif

Pemuda adat mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, khususnya yang beredar melalui media sosial. Masyarakat diharapkan dapat mengedepankan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Mendukung Penataan Kawasan Gunung Botak

Keberadaan pengamanan diharapkan dapat berjalan seiring dengan upaya penataan kawasan eks tambang emas Gunung Botak agar menjadi lebih tertib, aman, dan memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat serta daerah.

“Gunung Botak membutuhkan informasi yang benar serta situasi yang kondusif, bukan narasi yang justru memancing kegaduhan di tengah masyarakat,” ujar salah satu perwakilan pemuda adat Buru.

Pemuda adat juga menegaskan bahwa menjaga keamanan dan ketertiban Gunung Botak merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, sinergi antara masyarakat, pemangku adat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan dinilai perlu terus diperkuat.

Dukungan tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya bersama dalam menjaga ketertiban hukum, mencegah konflik sosial, serta menciptakan kondisi yang aman dan kondusif di wilayah Buru.

Gunung Botak adalah bagian dari bumi Bupolo yang perlu dijaga bersama, dengan mengedepankan keamanan, ketertiban, kepastian hukum, dan kepentingan masyarakat.(**ML)

Prestasi tersebut diraih oleh Taufiqur Rahmat, guru PPM Al-Fityan Gowa, dan Anfarishi Sokkisha Anwar, santri Madrasah Aliyah (MA) PPM Al-Fityan Gowa. Keduanya berhasil menjadi juara 1 pada kategori masing-masing dalam OBA 9 tingkat Sulawesi Selatan yang digelar di PPM Al-Fityan Gowa, Sabtu (29/8/2026).

OBA 9 tingkat Sulawesi Selatan diselenggarakan oleh Forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bahasa Arab dan diikuti oleh peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Kegiatan tersebut juga dihadiri langsung oleh Ketua Forum MGMP Bahasa Arab Sulawesi Selatan serta Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan.

Bagi PPM Al-Fityan Gowa, prestasi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pembelajaran Bahasa Arab yang melibatkan guru dan santri secara berkelanjutan.

“Alhamdulillah kami bersyukur atas capaian ini. Dua juara 1 berhasil diraih oleh keluarga besar PPM Al-Fityan. Ini menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan pembinaan Bahasa Arab,” ungkap Amiruddin selaku Pimpinan PPM Al-Fityan Gowa.

Menurutnya, kompetisi seperti OBA menjadi salah satu ruang penting untuk mengukur kemampuan sekaligus menumbuhkan semangat belajar Bahasa Arab. Prestasi yang diraih guru dan santri diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi seluruh warga pesantren untuk terus mengembangkan kemampuan dan berani berkompetisi.

“Kami berharap prestasi ini tidak berhenti pada dua juara ini. Justru ini menjadi pemantik bagi guru dan santri lainnya untuk semakin serius belajar Bahasa Arab dan mengembangkan potensi masing-masing,” lanjutnya.

Setelah meraih juara 1 di tingkat Sulawesi Selatan, Taufiqur Rahmat dan Anfarisi Sokkisah akan melanjutkan perjuangan sebagai perwakilan Sulawesi Selatan pada OBA 9 tingkat nasional yang rencananya digelar Oktober mendatang.

PPM Al-Fityan Gowa pun bersiap memberikan dukungan dan pembinaan untuk menghadapi kompetisi nasional tersebut.

“Tentu tantangan di tingkat nasional akan lebih besar. Kami akan memberikan dukungan dan pembinaan sebaik mungkin agar keduanya dapat mempersiapkan diri dan memberikan hasil terbaik untuk Sulawesi Selatan,” tutupnya.(**ML)

Kegiatan Madatukar ini dirancang bukan sekadar sebagai tradisi awal masuk kampus, melainkan sebagai fondasi utama dalam menempa karakter, menanamkan kedisiplinan yang tinggi, memperkuat mental, serta menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Seluruh elemen tersebut dinilai krusial demi mencetak insan transportasi laut yang tangguh, kompeten, dan berintegritas di masa depan.

Dalam arahannya, Direktur PIP Makassar menyampaikan pesan motivasi mendalam agar para Calon Taruna/i Angkatan XLVII tidak mudah menyerah dalam menghadapi setiap tantangan. Proses pendidikan di asrama dan lapangan harus dijadikan sumber kekuatan serta bekal utama untuk meraih kesuksesan di industri maritim global.

“Pantang menyerah, terus melangkah, dan tunjukkan bahwa kalian siap menjadi generasi emas insan transportasi!” tegasnya.

Dengan dimulainya Madatukar ini, para tunas muda transportasi laut resmi memasuki gerbang pengabdian dan siap berproses menjadi perwira pelayaran yang membanggakan bangsa dan negara.