Husniah Talenrang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan perkara pemerasan, pungutan liar (pungli), gratifikasi pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta perizinan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Selain pidana korupsi, penyidik juga tengah mengusut rangkaian kasus ini ke arah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Hasil Penyidikan Bersama dan Penggeledahan

Kasus ini diusut melalui metode penyidikan bersama (joint investigation) yang melibatkan tiga unsur kepolisian:

– Kortas Tipidkor Polri

– Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan

– Satreskrim Polresta Gowa

Hingga saat ini, tim penyidik gabungan telah memeriksa sedikitnya 30 orang saksi dan 4 orang ahli, yang meliputi ahli pidana, ahli bahasa, ahli hukum perusahaan, serta ahli pemerintahan daerah.

Selain memeriksa saksi, petugas juga telah menggeledah empat lokasi penting di antaranya Rumah Jabatan Bupati Gowa, Kantor Bupati Gowa, serta kediaman dua saksi penting berinisial HA dan RP. Penetapan HT sebagai tersangka diputuskan setelah forum penyidik menyepakati hasil gelar perkara.

Modus Operandi Potongan Per Rumah

Salah satu modus operandi yang ditemukan penyidik berkaitan dengan pengurusan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) oleh pengembang perumahan.

“HT meminta daftar pemohon dan hasil pembahasan PKKPR dilaporkan kepadanya. Selanjutnya, HT disebut memerintahkan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) untuk meminta uang kepada pengembang,” ujar Brigjen Pol. Roberthus Yohannes.

Tarif pungutan liar yang dipatok berkisar antara Rp1 juta hingga Rp1,5 juta per unit rumah yang akan dibangun. Dari hasil penyidikan sementara, perantara yang diduga merupakan sopir pribadi HT telah menerima setoran tunai dari beberapa pengembang, di antaranya:

– PT Royal Persada: Menyerahkan uang sebesar Rp100 juta.

– PT Renjana: Menyerahkan uang sebesar Rp50 juta.

Penyidik gabungan saat ini masih terus melakukan pendalaman untuk menelusuri aliran dana lain serta keterlibatan pihak-pihak tambahan dalam pusaran kasus korupsi perizinan di Kabupaten Gowa ini.

Kedatangan pengurus LSM LIRI tersebut diterima langsung oleh pihak Kejati Sulsel dalam sebuah forum audiensi resmi. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Sulsel Riyadi B.K., Kepala Seksi Perdata (Kasi Perdata) Bambang, serta Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Soetarmi. Sementara dari pihak pelapor, hadir Ketua Umum DPP LIRI Sulsel Sirajuddin didampingi penasihat hukumnya, Andi Fajar, S.H.

Dalam audiensi tersebut, perwakilan hukum DPP LIRI, Andi Fajar, S.H., menyampaikan kekecewaannya dan mempertanyakan kejelasan penanganan laporan yang mereka masukkan. Menurutnya, laporan tersebut seolah mandek dan kehilangan arah selama dua tahun terakhir tanpa adanya ekspose perkara yang jelas dari pihak kejaksaan.

“Setahu kami, pelaporan ini sudah kami masukkan sebanyak tiga kali ke Kejati Sulsel. Surat pertama didisposisi oleh Kajati ke Asintel, surat kedua diarahkan ke Aspidsus, dan surat ketiga justru bermuara di Asdatun. Kami bingung kenapa laporan terkait proyek senilai 153 miliar rupiah ini tidak kunjung ditindaklanjuti secara pidana,” ujar Andi Fajar.

Menanggapi hal tersebut, Kasi Perdata Datun Kejati Sulsel, Bambang, memberikan klarifikasi dari sudut pandang hukum perdata. Dirinya menjelaskan bahwa bidang Datun Kejati Sulsel sebelumnya memang menerima permohonan resmi untuk melakukan Pendampingan Hukum (Legal Assistance) oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) terhadap proyek SPAM Mamminasata tersebut.

Bambang menegaskan bahwa pendampingan hukum dilakukan secara ketat dan profesional berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 7 Tahun 2021. Sebelum pendampingan disetujui, pihaknya telah melakukan pemeriksaan internal guna memastikan tidak ada benturan kepentingan (conflict of interest).

“Dalam proses pendampingan tersebut, kami melewati beberapa tahapan yang rigid, mulai dari rapat awal, rapat monitoring dan evaluasi (monev), rapat koordinasi, hingga rapat penentuan (defining meeting). Seluruh rangkaian pendampingan hukum untuk proyek IPA tersebut kini telah resmi berakhir dan ditutup melalui Exit Meeting per tanggal 17 Februari 2025,” jelas Bambang.

Kendati pihak Kejati Sulsel menyatakan proses pendampingan hukum perdata telah selesai, Ketua Umum DPP LIRI Sulsel, Sirajuddin, menyatakan tetap menyayangkan hasil investigasi lapangan yang dilakukan timnya. LIRI menduga kuat telah terjadi praktik pengurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi kontrak yang berpotensi merugikan keuangan negara hingga puluhan miliar rupiah.

“Kami sangat menyayangkan jika dugaan pengurangan volume ini dibiarkan. Hasil investigasi kami menduga adanya pemasangan pipa yang tidak sesuai spesifikasi, kedalaman galian yang hanya 2 meter, serta beberapa item pekerjaan lain yang disinyalir menyimpang dari kontrak kerja. Kami sudah mengawal kasus ini siang dan malam, bahkan menyertakan bukti foto dan video dalam laporan kami,” tegas Sirajuddin.

Sirajuddin menambahkan, sebelum menempuh jalur audiensi ini, massanya telah menggelar aksi unjuk rasa damai sepanjang tahun 2024 demi mendesak penegakan hukum yang serius.

Menutup audiensi, pihak DPP LIRI menyatakan tidak akan berhenti sampai di sini. Mereka berencana melayangkan surat permintaan audiensi kedua untuk bertemu langsung dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel, Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., beserta Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulsel guna meminta dilakukannya audit investigatif menyeluruh. Tak hanya itu, tembusan surat laporan ini juga akan segera dikirimkan ke Kejaksaan Agung RI, Mabes Polri, KPK RI, hingga Kementerian PUPR di Jakarta. Pungkasnya

Kegiatan Madatukar ini dirancang bukan sekadar sebagai tradisi awal masuk kampus, melainkan sebagai fondasi utama dalam menempa karakter, menanamkan kedisiplinan yang tinggi, memperkuat mental, serta menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Seluruh elemen tersebut dinilai krusial demi mencetak insan transportasi laut yang tangguh, kompeten, dan berintegritas di masa depan.

Dalam arahannya, Direktur PIP Makassar menyampaikan pesan motivasi mendalam agar para Calon Taruna/i Angkatan XLVII tidak mudah menyerah dalam menghadapi setiap tantangan. Proses pendidikan di asrama dan lapangan harus dijadikan sumber kekuatan serta bekal utama untuk meraih kesuksesan di industri maritim global.

“Pantang menyerah, terus melangkah, dan tunjukkan bahwa kalian siap menjadi generasi emas insan transportasi!” tegasnya.

Dengan dimulainya Madatukar ini, para tunas muda transportasi laut resmi memasuki gerbang pengabdian dan siap berproses menjadi perwira pelayaran yang membanggakan bangsa dan negara.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Direktur Politeknik Pelayaran Barombong, Capt. Sidrotul Muntaha, M.Si., M.Mar. Dalam momentum tersebut, kehadiran pimpinan instansi menjadi bagian penting dari rangkaian pelaksanaan peringatan hari kemerdekaan. Upacara ini menjadi wadah bagi seluruh civitas akademika untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus memperkuat semangat nasionalisme, persatuan, disiplin, dan tanggung jawab.

Rangkaian inti upacara meliputi pengibaran bendera Sang Merah Putih dan pembacaan teks Proklamasi. Seluruh peserta mengikuti jalannya upacara dengan tertib sebagai bentuk penghormatan nyata terhadap perjuangan para pendiri bangsa.

Setelah upacara selesai, kemeriahan berlanjut dengan agenda pemberian hadiah kepada para pemenang berbagai perlombaan yang sebelumnya telah diselenggarakan. Acara ini digelar untuk menyemarakkan HUT RI sekaligus memberikan apresiasi atas kreativitas, sportivitas, dan partisipasi seluruh peserta.

Melalui kegiatan ini, Politeknik Pelayaran Barombong berharap dapat terus mempererat hubungan kekeluargaan antarcivitas akademika, menumbuhkan semangat gotong royong, serta meneguhkan komitmen dalam membangun lingkungan pendidikan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan.

Melalui unggahan resmi di media sosial, manajemen PIP Makassar mengusung tema “Dirgahayu Republik Indonesia ke-81: Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”. Pesan ini merefleksikan refleksi mendalam atas perjalanan panjang bangsa serta komitmen lembaga pendidikan pelayaran tersebut dalam mengisi kemerdekaan.

“81 tahun Indonesia terus melangkah, tumbuh, dan berkarya. Semangat kemerdekaan menjadi inspirasi bagi kita untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara,” tulis pihak manajemen PIP Makassar dalam takarir (caption) unggahannya.

Dalam momentum bersejarah ini, PIP Makassar juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya para taruna-taruni dan tenaga pendidik, untuk menjadikan hari kemerdekaan sebagai pengingat pentingnya menjaga persatuan. Semangat gotong royong dinilai menjadi kunci utama untuk bersama-sama mewujudkan visi Indonesia yang semakin maju di masa depan.

Gema pekik kemerdekaan juga menutup pesan resmi tersebut sebagai simbol optimisme yang kuat. “Merdeka! Merdeka! Merdeka!” tutupnya.

Pernyataan resmi tersebut disampaikan sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan terhadap para korban dan masyarakat yang terdampak langsung oleh bencana alam ini.

“Semoga saudara-saudari kita yang terdampak senantiasa diberikan kekuatan, keselamatan, ketabahan, dan perlindungan dalam menghadapi musibah ini,” tulis manajemen PIP Makassar dalam keterangan resminya.

Selain menyampaikan belasungkawa, pihak PIP Makassar juga berharap agar seluruh proses penanganan darurat, evakuasi, dan pemulihan di lokasi bencana dapat berjalan dengan lancar. Mereka juga mendoakan agar masyarakat NTT diberikan kemudahan serta kekuatan untuk segera bangkit kembali dari masa sulit ini.

“Doa kami menyertai untuk Nusa Tenggara Timur,” tutup pernyataan tersebut.

Pencapaian akademis tertinggi ini menjadi kebanggaan besar sekaligus motivasi nyata bagi institusi dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya di sektor transportasi dan kepelabuhanan.

Manajemen PIP Makassar berharap agar ilmu, pengalaman, serta kepakaran yang telah diperoleh Dr. Capt. Rudy Susanto dapat memberikan kontribusi konkret. Utamanya bagi kemajuan lembaga, pengembangan sektor transportasi nasional, serta membawa manfaat luas bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Selamat dan sukses, terus berkarya serta menginspirasi!

Acara yang berlangsung pada Selasa (22/7/2026) ini dibuka dengan sambutan dari Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Ibu Dr. Nila Mutia, S.Pd., M.T. Dalam arahannya, Dr. Nila menegaskan bahwa investasi strategis terbaik untuk membangun ASN yang profesional, adaptif, dan siap menjawab tantangan organisasi adalah melalui pengembangan kompetensi di jalur pendidikan. Beliau juga mengajak seluruh peserta untuk memaksimalkan peluang ini demi peningkatan kapasitas individu sekaligus mendukung target organisasi.

Kegiatan ini menghadirkan Kepala Bagian Manajemen Talenta SDM Biro SDM dan Organisasi Kementerian Perhubungan, Bapak Agus Sugiharto, S.Psi., M.B.A., sebagai narasumber utama. Dalam paparannya, Agus mengupas tuntas regulasi pengembangan kompetensi jalur pendidikan, mekanisme pengusulan tugas belajar dan izin belajar, serta integrasinya dengan sistem manajemen talenta ASN terkini.

Materi yang disampaikan diharapkan mampu menjadi panduan praktis bagi seluruh peserta dalam merencanakan dan mengoptimalkan pengembangan kompetensi pegawai yang selaras dengan kebutuhan instansi serta jenjang karier mereka.

Melalui agenda ini, Poltekpel Barombong memperkuat komitmennya untuk mendukung penuh implementasi kebijakan Kementerian Perhubungan. Sebagai pusat pelaksanaan untuk Wilayah Timur, Poltekpel Barombong diharapkan menjadi wadah sinergi dan ruang berbagi praktik baik (best practices) demi mencetak SDM transportasi yang unggul, kompeten, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Kolaborasi lintas negara ini dirancang sebagai wujud nyata komitmen PIP Makassar dalam memperluas jejaring global. Kerja sama kedua institusi akan berfokus pada penguatan sektor pendidikan, riset, inovasi, serta pengembangan teknologi maritim yang mutakhir.

Melalui kemitraan ini, PIP Makassar membuka peluang lebar untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia (SDM) maritim agar siap bersaing di tingkat global. Sinergi tanpa batas ini diharapkan mampu mencetak generasi maritim Indonesia yang unggul, profesional, dan berdaya saing internasional demi memajukan dunia maritim dunia.

Kegiatan ini digelar dalam rangka mendukung peningkatan efisiensi birokrasi. Selain itu, agenda ini bertujuan untuk memperkuat manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Fokus pada Integrasi Data dan PPPK

Tahun ini, Collaboration Series #2 mengusung tema “Sosialisasi Percepatan Pengintegrasian Data DMS, Penyusunan ANJAB & ABK, serta Persiapan Perpanjangan Perjanjian Kerja PPPK”. Melalui tema tersebut, kegiatan ini difungsikan sebagai wadah untuk:

• Menyamakan persepsi antarsatuan kerja.

• Memperkuat koordinasi internal BPSDMP.

• Meningkatkan kualitas tata kelola sumber      daya manusia.

Wujudkan Pelayanan Publik Profesional

Melalui kolaborasi dan sinergi yang berkelanjutan, seluruh satuan kerja di bawah BPSDMP diharapkan mampu mewujudkan tata kelola ASN yang semakin profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk membangun birokrasi yang lebih modern demi kemajuan pelayanan transportasi di Indonesia.