Husniah Talenrang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan perkara pemerasan, pungutan liar (pungli), gratifikasi pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta perizinan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Selain pidana korupsi, penyidik juga tengah mengusut rangkaian kasus ini ke arah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Hasil Penyidikan Bersama dan Penggeledahan

Kasus ini diusut melalui metode penyidikan bersama (joint investigation) yang melibatkan tiga unsur kepolisian:

– Kortas Tipidkor Polri

– Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan

– Satreskrim Polresta Gowa

Hingga saat ini, tim penyidik gabungan telah memeriksa sedikitnya 30 orang saksi dan 4 orang ahli, yang meliputi ahli pidana, ahli bahasa, ahli hukum perusahaan, serta ahli pemerintahan daerah.

Selain memeriksa saksi, petugas juga telah menggeledah empat lokasi penting di antaranya Rumah Jabatan Bupati Gowa, Kantor Bupati Gowa, serta kediaman dua saksi penting berinisial HA dan RP. Penetapan HT sebagai tersangka diputuskan setelah forum penyidik menyepakati hasil gelar perkara.

Modus Operandi Potongan Per Rumah

Salah satu modus operandi yang ditemukan penyidik berkaitan dengan pengurusan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) oleh pengembang perumahan.

“HT meminta daftar pemohon dan hasil pembahasan PKKPR dilaporkan kepadanya. Selanjutnya, HT disebut memerintahkan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) untuk meminta uang kepada pengembang,” ujar Brigjen Pol. Roberthus Yohannes.

Tarif pungutan liar yang dipatok berkisar antara Rp1 juta hingga Rp1,5 juta per unit rumah yang akan dibangun. Dari hasil penyidikan sementara, perantara yang diduga merupakan sopir pribadi HT telah menerima setoran tunai dari beberapa pengembang, di antaranya:

– PT Royal Persada: Menyerahkan uang sebesar Rp100 juta.

– PT Renjana: Menyerahkan uang sebesar Rp50 juta.

Penyidik gabungan saat ini masih terus melakukan pendalaman untuk menelusuri aliran dana lain serta keterlibatan pihak-pihak tambahan dalam pusaran kasus korupsi perizinan di Kabupaten Gowa ini.

Bahwa secara hukum mengambil barang milik Negara tanpa melalui prosedur perundang-undangan yang berlaku, dapat dikategorikan sebagai bentuk penggelapan BMN, dimana diketahui berdasarkan pengakuan beberapa narasumber dilingkup BBPP Batangkaluku mengatakan bahwa material bongkaran pada paket pekerjaan direhabilitasi Rujab Ka.Balai tidak dilaporkan ke KPKNL untuk dilelang dan selanjutnya hasil dari penjualan tersebut akan disetorkan ke kas negara sebagai PNBP namun pada kenyataannya diambil dan digunakan secara pribadi oleh Kepala Balai BBPP Batangkuluku.

Koordinator Investigasi Koalisi LSM dan Perss (Sofyang Ichal) yang lebih akrab disapa Ichal mengatakan dihadapan awak media Makassar Investigasi (Rabu, 23/09/2026) sempat kecewa dengan lembaga yang digunakannya untuk membuat pelaporan atas permasalahan yang ada di BBPP Batangkaluku, lembaga tersebut melalui sekretaris DPW Sulsel sempat melakukan intervensi terhadap temuan kami serta mengancam kami akan melaporkan balik jika apa yang kami sikapi tidak terbukti, namun ichal enggan menyebutkan nama lembaga tersebut, dan saat ini Ichal menggunakan lembaga yang menanungi LSM dan Perss untuk membongkar dugaan tindak pidana Korupsi yang terjadi di BBPP Batangkaluku.

Ichal menegaskan, kami tidak akan pernah mundur apalagi menghentikan pelaporan sebab apa yang dilakukan oleh pihak BBPP Batangkaluku diduga melanggar peraturan perundangan-undangan khususnya tentang Barang Milik Negara yang mana seharusnya seluruh hasil dari bongkaran material atas renovasi rumah jabatan kepala BBPP Batangkaluku wajib dilaporkan untuk selanjutnya dilelang, namun hal itu tidak dilakukan sehingga hal tersebut merupakan pelanggaran hukum, sebab mengambil hasil bongkaran bangunan gedung negara secara ilegal tanpa melalui prosedur pemindahtanganan atau penghapusan Barang Milik Negara (BMN) merupakan perbuatan melawan hukum.

Ichal melanjutkan, atas pelanggaran tersebut Kepala Balai BBPP Batangkaluku dapat dijerat sanksi pidana berat berupa pencurian, penggelapan, atau tindak pidana korupsi, dimana sanksi hukum Pidana dapat dijatuhkan hukuman sesuai KUHP yang menyatakan “Mengambil material bongkaran dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dikategorikan sebagai pencurian (Pasal 477 KUHP), ancaman hukumannya 7 tahun penjara juncto Sanksi Pidana Penggelapan sesuai Pasal 486 KUHP yang menyatakan jika tindakan ini dilakukan oleh oknum pegawai atau pejabat yang diberi wewenang menguasai atau mengurus gedung tersebut, perbuatan mengalihkan aset untuk kepentingan pribadi dijerat pasal penggelapan.

Berdasarkan pendapat hukum kami, apa yang dilakukan oleh Kepala Balai BBPP Batangkaluku diduga masuk dalam kategori Tindak Pidana Korupsi karena material bongkaran gedung negara mempunyai nilai ekonomis dan merupakan aset yang dibiayai APBN, tindakan mengambilnya untuk keuntungan pribadi telah menimbulkan kerugian keuangan negara, sehingga Kepala Balai BBPP Batangkaluku bisa dikenakan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana pihak yang terlibat wajib mengembalikan aset atau mengganti kerugian senilai barang milik negara yang diambil melalui mekanisme Tuntutan Perbendaharaan namun pengembalian dan ganti rugi tidak dapat menghilangkan pidananya.

Perlu diketahui mekanisme pengelolaan hasil bongkaran bangunan gedung negara atau Barang Milik Negara (BMN) diawali dengan penilaian nilai wajar material, dilanjutkan dengan proses penghapusan dari daftar inventaris, dan diakhiri dengan penjualan melalui mekanisme lelang atau pemusnahan jika sudah tidak bernilai ekonomis.

Tahapan mekanisme bongkaran adalah pendataan dan penilaian yang dimulai dari pengguna barang mendata material sisa bongkaran yang masih laku dijual (seperti besi, kayu, atau genteng dan lainnya) serta meminta taksiran harga dari instansi penilai, setelah melalui tahapan tersebut pihak BBPP Batangkaluku membuat permohonan penghapusan dengan mengajukan proses penghapusan aset bangunan ke pejabat berwenang atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), sehingga sisa material wajib dijual lewat mekanisme lelang resmi negara jika masih memiliki nilai ekonomis dan uang hasil penjualan lelang material bongkaran disetorkan langsung ke Kas Negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Kami menduga apa yang dilakukan oleh Kepala Balai BBPP Batangkaluku diketahui dan disetujui oleh Kabag Umum serta bagian pemeliharaan aset milik negara, sehingga patut diduga kuat telah terjadi pemufakatan dan konspirasi jahat dalam mengambil secara illegal (menggelapkan) barang milik negara dilingkup Kementerian Pertanian tanpa melalui mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dugaan pelanggaran lainnya juga terjadi pada paket pekerjaan yang menggunakan anggaran pemeliharaan, yang kesemuanya diproporsikan untuk kerabat dekat serta orang-orang tertentu yang dekat dengan Kepala Balai, Kabag Umum, Pejabat PBJ dan Bendahara Pengeluaran, yang berimbas pada rendahnya kwalitas pekerjaan apalagi menggunakan anggaran pemeliharaan untuk suatu pekerjaan yang tidak substansional.

Berdasarkan informasi yang kami himpun dari berbagai sumber menyatakan seluruh penunjukan langsung atas paket pekerjaan pemeliharaan tidak berdasarkan alur birokrasi yang sebenarnya, hal itu dapat dibuktikan dari seluruh paket pekerjaan yang tidak lagi melalui verifikasi pengajuan SPJ oleh Ketua Tim Kerja Barang Milik Negara (Katimker BMN) namun lansung ke Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara membayarkan langsung ke pihak pelaksana (kerabat dekat) tanpa melapor ke katimker BMN, hal itu terjadi atas perintah dari Kepala Balai, Kabag Umum dan Pejabat PBJ, dimana seharusnya Katimker BMN memanggil pelaksana untuk menghitung biaya pekerjaan, setelah itu pelaksana mengajukan usulan alat dan bahan yang akan dipakai atau digunakan untuk bekerja, setelah itu Katimker BMN menyetujui dan menandatanganinya, lalu persetujuan itu dibawa ke Kabag Umum untuk diverifikasi, jika telah disetujui maka pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan, namun pada kenyataannya hal itu dilaksanakan diluar dari pada alur birokrasi yang semestinya, sehingga patut diduga kuat telah terjadi pemufakatan jahat antara Kepala Balai, Kabag Umum, Pejabat PBJ dan Bendahara Pengeluaran untuk membagi paket-paket pekerjaan kepada orang dekat maupun kerabat mereka.

Hal yang paling mengherankan adalah Pihak Kepala Balai, Kabag Umum, Pejabat PBJ meminta Konsultan Perencana untuk menghitung paket pekerjaan untuk membuat RAB sesuai standarisasi harga satuan nasional, namun setelah RAB dibuat justru harga satuannya diubah menjadi lebih murah agar bisa mendapatkan selisih keuntungan, padahal dalam RAB yang dibuat oleh Konsultan Perencana telah ada keuntungan penyedia yang masuk dalam hitungan, yang lebih mengherankan lagi adalah seluruh paket pekerjaan tersebut dikerjakan sendiri dengan memanggil satpam kantor sebagai tenaga pekerja sekaligus juru hitung untuk merubah RAB yang telah mengikuti standarisasi nasional, namun pada akhirnya RAB yang dibuat oleh Konsultan Perencana yang dijadikan laporan kegiatan ke pusat, sehingga akibat dari perubahan harga satuan yang lebih murah akan berimbas pada kualitas pekerjaan sangat buruk apalagi untuk suatu bangunan negara.

Kongkalikong dan pemufakatan jahat yang dilakukan oleh para pejabat di BBPP Batangkaluku, dapat dibuktikan dari beberapa paket pekerjaan yang menyebabkan amburadulnya birokrasi penggunaan anggaran pemeliharaan karena tidak mengikuti kategori peruntukannya serta mengerjakan pekerjaan yang tidak terlalu mendesak dan tidak substansional, dimana diketahui bahwa anggaran pemeliharaan dengan metode swakelola dibagi beberapa kategori dimana salah satu kategori wajib dilaksanakan oleh pihak pelaksana teknis namun pada kenyataannya diberikan dan dikerjakan oleh orang dekat Kepala Balai dan Kabag Umum yang sama sekali tidak mengetahui secara spesifik pekerjaan secara teknis dan tidak mempunyai kompetensi dalam mengerjakan pekerjaan fisik.

Ichal menegaskan seluruh kegiatan yang menggunakan anggaran pemeliharaan yang ada di Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku dilaksanakan tidak sesuai SOP dan Peraturan tentang pengadaan barang/jasa dan sengaja melabrak peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal itu dapat dibuktikan dari seluruh paket pekerjaan yang hanya diproporsikan kepada orang-orang tertentu tanpa melibatkan tenaga teknis serta mengambil barang milik negara tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku, sehingga terindikasi telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang mengarah kepada tindak pidana korupsi yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif.

Olehnya kami mendesak Kementerian Pertanian melalui Menteri Pertanian dan Inspektorat Jenderal untuk melakukan audit investigasi terhadap seluruh permasalahan yang ada di BBPP Batangkaluku, guna mencegah terjadi kerugian negara yang lebih besar serta mencegah kembali terjadinya hal serupa, dan dalam waktu dekat kami akan melakukan pelaporan resmi ke Aparat Penegak Hukum dan mengawal laporan tersebut dengan aksi turun kejalan. Tegas Ichal;(**SFN)

Forum ini menjadi ruang bersama untuk memperkuat silaturahmi, komunikasi, dan kolaborasi antarikatan alumni pesantren, sekaligus menjadi wadah koordinasi dalam menyambut dan menyukseskan rangkaian Hari Santri 2026.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh IKDH (Ikatan Keluarga Darul Huffadh), IKA DHI (Ikatan Alumni Darul Hikmah Indonesia), IAPMIM (Ikatan Alumni Pesantren IMMIM), IKA PP TASSBEH BQ (Ikatan Alumni Pondok Pesantren Tassbeh Baitul Qur’an), IKA RIBAT (Ikatan Alumni Risalah Batetangnga), IKA RAMA (Ikatan Alumni Rahmatul Asr), IKA PHY (Ikatan Alumni Pesantren Hasan Yamani), dan Forum Alumni Riyadhusholihin.

Dalam persiapan Hari Santri, forum membahas sejumlah rangkaian kegiatan yang meliputi agenda keagamaan, seminar, silaturahmi, olahraga dan seni, serta kegiatan sosial dan kemasyarakatan.

FORIS SUL-SEL BAR juga akan membangun komunikasi dan melakukan audiensi dengan sejumlah lembaga terkait, di antaranya Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Kementerian Agama Kota Makassar, MUI Provinsi Sulawesi Selatan, dan MUI Kota Makassar.

Pembentukan forum ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat jejaring antarikatan alumni pesantren dan menghadirkan kolaborasi yang lebih luas bagi santri, alumni, dan masyarakat. (**ML)

FORIS SULSELBAR

Forum Ikatan Santri Sulawesi Selatan dan Barat

“Bersatu dalam ukhuwah, berilmu dalam perjuangan, berkhidmat untuk umat.”

Kedatangan pengurus LSM LIRI tersebut diterima langsung oleh pihak Kejati Sulsel dalam sebuah forum audiensi resmi. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Sulsel Riyadi B.K., Kepala Seksi Perdata (Kasi Perdata) Bambang, serta Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Soetarmi. Sementara dari pihak pelapor, hadir Ketua Umum DPP LIRI Sulsel Sirajuddin didampingi penasihat hukumnya, Andi Fajar, S.H.

Dalam audiensi tersebut, perwakilan hukum DPP LIRI, Andi Fajar, S.H., menyampaikan kekecewaannya dan mempertanyakan kejelasan penanganan laporan yang mereka masukkan. Menurutnya, laporan tersebut seolah mandek dan kehilangan arah selama dua tahun terakhir tanpa adanya ekspose perkara yang jelas dari pihak kejaksaan.

“Setahu kami, pelaporan ini sudah kami masukkan sebanyak tiga kali ke Kejati Sulsel. Surat pertama didisposisi oleh Kajati ke Asintel, surat kedua diarahkan ke Aspidsus, dan surat ketiga justru bermuara di Asdatun. Kami bingung kenapa laporan terkait proyek senilai 153 miliar rupiah ini tidak kunjung ditindaklanjuti secara pidana,” ujar Andi Fajar.

Menanggapi hal tersebut, Kasi Perdata Datun Kejati Sulsel, Bambang, memberikan klarifikasi dari sudut pandang hukum perdata. Dirinya menjelaskan bahwa bidang Datun Kejati Sulsel sebelumnya memang menerima permohonan resmi untuk melakukan Pendampingan Hukum (Legal Assistance) oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) terhadap proyek SPAM Mamminasata tersebut.

Bambang menegaskan bahwa pendampingan hukum dilakukan secara ketat dan profesional berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 7 Tahun 2021. Sebelum pendampingan disetujui, pihaknya telah melakukan pemeriksaan internal guna memastikan tidak ada benturan kepentingan (conflict of interest).

“Dalam proses pendampingan tersebut, kami melewati beberapa tahapan yang rigid, mulai dari rapat awal, rapat monitoring dan evaluasi (monev), rapat koordinasi, hingga rapat penentuan (defining meeting). Seluruh rangkaian pendampingan hukum untuk proyek IPA tersebut kini telah resmi berakhir dan ditutup melalui Exit Meeting per tanggal 17 Februari 2025,” jelas Bambang.

Kendati pihak Kejati Sulsel menyatakan proses pendampingan hukum perdata telah selesai, Ketua Umum DPP LIRI Sulsel, Sirajuddin, menyatakan tetap menyayangkan hasil investigasi lapangan yang dilakukan timnya. LIRI menduga kuat telah terjadi praktik pengurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi kontrak yang berpotensi merugikan keuangan negara hingga puluhan miliar rupiah.

“Kami sangat menyayangkan jika dugaan pengurangan volume ini dibiarkan. Hasil investigasi kami menduga adanya pemasangan pipa yang tidak sesuai spesifikasi, kedalaman galian yang hanya 2 meter, serta beberapa item pekerjaan lain yang disinyalir menyimpang dari kontrak kerja. Kami sudah mengawal kasus ini siang dan malam, bahkan menyertakan bukti foto dan video dalam laporan kami,” tegas Sirajuddin.

Sirajuddin menambahkan, sebelum menempuh jalur audiensi ini, massanya telah menggelar aksi unjuk rasa damai sepanjang tahun 2024 demi mendesak penegakan hukum yang serius.

Menutup audiensi, pihak DPP LIRI menyatakan tidak akan berhenti sampai di sini. Mereka berencana melayangkan surat permintaan audiensi kedua untuk bertemu langsung dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel, Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., beserta Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulsel guna meminta dilakukannya audit investigatif menyeluruh. Tak hanya itu, tembusan surat laporan ini juga akan segera dikirimkan ke Kejaksaan Agung RI, Mabes Polri, KPK RI, hingga Kementerian PUPR di Jakarta. Pungkasnya

Menurutnya, antrean panjang yang terjadi di Makassar dan sejumlah wilayah Sulawesi Selatan tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Kondisi tersebut merupakan persoalan pelayanan publik yang membutuhkan penanganan serius, terukur, dan berkelanjutan.

“Kami mendukung penuh tuntutan PW KAMMI Sulsel agar Pertamina melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen Pertamina Patra Niaga. Jika hasil evaluasi menunjukkan adanya kegagalan manajerial dalam memastikan distribusi BBM berjalan efektif, maka pencopotan Direktur Utama harus menjadi opsi yang dipertimbangkan secara serius.” tegas Sahrul.

Ia menekankan bahwa keberhasilan tata kelola distribusi BBM tidak cukup hanya diukur dari ketersediaan stok di terminal atau tangki penyimpanan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat memperoleh BBM secara wajar di SPBU.

“Rakyat tidak membutuhkan sekadar pernyataan bahwa stok aman. Rakyat membutuhkan BBM yang tersedia, pelayanan yang baik, dan kepastian bahwa mereka tidak harus mengantre berjam-jam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.” ujarnya.

Sahrul menilai, pemerintah dan Pertamina perlu melakukan audit menyeluruh terhadap rantai distribusi BBM, mulai dari terminal, armada mobil tangki, jadwal pengiriman, kapasitas SPBU, hingga kesiapan operator di lapangan.

“Jangan sampai masyarakat terus diminta bersabar, sementara akar persoalan tidak segera dibenahi. Kalau ada persoalan armada, tambah armada. Kalau kapasitas pelayanan tidak memadai, tingkatkan kapasitasnya. Kalau masalahnya pada manajemen distribusi, maka benahi sistemnya.” katanya.

Ketua KAMMI Daerah Makassar tersebut juga meminta agar persoalan antrean BBM tidak semata-mata dibebankan kepada masyarakat dengan alasan panic buying. Menurutnya, imbauan kepada masyarakat harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab Pertamina dalam menghadirkan pelayanan yang efektif dan kepastian distribusi.

“Kami tidak menolak imbauan agar masyarakat tidak panic buying. Namun, jangan sampai alasan tersebut menjadi pembenaran untuk mengabaikan evaluasi internal. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan energi yang layak, dan Pertamina wajib memastikan kebutuhan tersebut terpenuhi.” tegasnya.

Lebih lanjut, Sahrul menyatakan bahwa KAMMI Daerah Makassar mendukung langkah PW KAMMI Sulsel dalam mendorong transparansi informasi terkait stok, distribusi, kuota, serta langkah konkret penanganan antrean BBM.

“Kami berharap persoalan ini tidak berhenti pada penambahan operator atau optimalisasi nozzle sebagai langkah sementara. Yang dibutuhkan adalah pembenahan sistem distribusi secara menyeluruh agar persoalan serupa tidak terus berulang dan menjadi beban rakyat.” tutup Ketua Umum KAMMI Daerah Makassar. (**ML)

Pemilihan tersebut menjadi bagian dari rangkaian MUSDA IX KAMMI Daerah Makassar yang menjadi forum tertinggi organisasi di tingkat daerah dalam melakukan evaluasi kepengurusan, merumuskan arah gerak organisasi, serta menentukan kepemimpinan untuk periode selanjutnya.

MUSDA IX juga menjadi momentum regenerasi kepemimpinan sekaligus konsolidasi kader dalam memperkuat peran KAMMI Daerah Makassar, khususnya dalam aspek kaderisasi, dakwah, dan kontribusi sosial kemasyarakatan.

Ketua Umum KAMMI Daerah Makassar periode 2025–2026, Muhammad Ilham, S.H., M.H., menyampaikan bahwa pergantian kepemimpinan merupakan bagian penting dari keberlanjutan perjuangan organisasi.

“Pergantian kepemimpinan merupakan bagian dari proses regenerasi dan keberlanjutan perjuangan organisasi. Apa yang telah dibangun selama satu periode hendaknya menjadi pijakan untuk melanjutkan perjuangan pada periode berikutnya.”

Muhammad Ilham berharap kepemimpinan baru mampu menjaga semangat kaderisasi sekaligus menghadirkan penguatan dalam gerakan KAMMI di Kota Makassar.

“Semoga kepemimpinan selanjutnya dapat membawa KAMMI Daerah Makassar semakin solid, memperkuat kualitas kaderisasi, serta menghadirkan kontribusi yang nyata bagi umat dan masyarakat. Yang tidak kalah penting, mari terus menjaga ukhuwah dan semangat perjuangan bersama.”

Sementara itu, Ketua Umum KAMMI Daerah Makassar terpilih periode 2026–2027, Sahrul Ariansyah, menyampaikan rasa syukur sekaligus kesadaran atas besarnya amanah yang diberikan kepadanya.

“Amanah ini merupakan sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab. Semoga dalam melanjutkan amanah ini, saya diberikan kemampuan, keteguhan, dan keikhlasan untuk membawa KAMMI Daerah Makassar senantiasa berada di jalan kebaikan dan perjuangan.”

Sahrul menegaskan komitmennya untuk menjadikan KAMMI sebagai ruang pembinaan dan proses bagi kader dalam mengembangkan kapasitas serta mengambil peran di tengah masyarakat.

“Saya berharap KAMMI Daerah Makassar dapat terus menjadi ruang pembinaan, pengabdian, dan ladang proses bagi setiap kader untuk belajar, bertumbuh, menempa diri, serta mengambil peran dalam memberikan kontribusi terbaik bagi umat, bangsa, dan masyarakat.”

Menurut Sahrul, kepemimpinan organisasi tidak dapat berjalan secara individual. Karena itu, ia mengajak seluruh kader untuk membangun kebersamaan dan kolaborasi dalam menjalankan amanah kepengurusan periode mendatang.

“Amanah ini tidak mungkin saya jalankan seorang diri. Dibutuhkan kebersamaan, kolaborasi, dan kontribusi seluruh kader KAMMI Daerah Makassar. Mari bersama-sama memperkuat ukhuwah, meningkatkan kualitas kaderisasi, dan menjadikan setiap proses sebagai bagian dari perjalanan perjuangan kita.”

Terpilihnya Sahrul Ariansyah menandai berlanjutnya estafet kepemimpinan KAMMI Daerah Makassar untuk periode 2026–2027. Kepemimpinan baru diharapkan mampu melanjutkan capaian kepengurusan sebelumnya sekaligus menghadirkan gagasan dan gerakan baru yang menjawab kebutuhan kader serta tantangan masyarakat.

MUSDA IX KAMMI Daerah Makassar menjadi momentum untuk memperkuat kembali komitmen perjuangan, kaderisasi, dan kontribusi organisasi dalam menghadirkan kebermanfaatan bagi umat dan masyarakat.

Bismillah, estafet perjuangan dilanjutkan. (**ML)

Rangkaian ajang yang disiapkan kali ini dirancang lebih masif dibanding tahun-tahun sebelumnya. ARC merencanakan pelibatan lintas sektor, mulai dari tokoh lembaga adat, instansi pemerintah, hingga sektor swasta guna memperkuat dampak sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Turnamen ARC periode ini dirancang untuk mencakup spektrum minat pemuda yang luas, di mana kompetisi yang dipertandingkan tidak hanya mengandalkan ketangkasan fisik, tetapi juga taktik digital serta strategi kognitif.

Futsal dan mini soccer tetap menjadi primadona kegiatan pemuda di Makassar karena efektif sebagai sarana penyalur energi positif, pembentukan karakter disiplin, serta penguatan jaring persahabatan antar-klub maupun komunitas lokal. Memahami pesatnya perkembangan industri kreatif digital, turnamen Mobile Legends dihadirkan untuk menampung bakat para atlet gim daerah agar dapat diproyeksikan menuju karier profesional di kancah e-sports nasional. Sementara itu, sebagai cabang rekreasi yang melekat kuat dengan budaya berkumpul masyarakat Sulawesi Selatan, olahraga domino dimasukkan untuk mempererat ikatan silaturahmi serta menjadi jembatan interaksi antara generasi muda dan para senior secara inklusif.

Gerakan ARC bukan sekadar penyelenggara acara musiman karena sejak didirikan pada tahun 2022, wadah ini secara konsisten mengambil peran dalam memberdayakan pemuda di wilayah Sulawesi. Anwar Rewa menegaskan bahwa sejak tahun 2022 pihaknya konsisten melakukan hal-hal positif untuk pengembangan skil terhadap anak-anak muda, baik dari segi hobi maupun pekerjaan. Pendekatan yang digunakan ARC memadukan pengembangan berbasis hobi melalui sarana kompetisi yang sehat, serta pengembangan berbasis pekerjaan dengan mendorong keterlibatan pemuda dalam pengelolaan acara, kewirausahaan kreatif, dan pembentukan jaringan profesional.

Perbedaan mendasar pada perhelatan Turnamen ARC kali ini terletak pada skema kolaborasi yang lebih luas dengan merancang sinergi multipihak. Pelibatan tokoh lembaga adat bertujuan untuk menanamkan kembali nilai-nilai kearifan lokal seperti sipakatau, sipakalebbi, dan sipakainga di tengah arus modernisasi, sehingga memberi bobot moral agar semangat kompetisi tetap berlandaskan etika dan budaya Sulawesi. Sinergi dengan instansi pemerintah, baik di tingkat kota maupun provinsi, dimaksudkan untuk menyelaraskan agenda pembangunan pemuda dengan program dinas terkait seperti Dinas Kepemudaan dan Olahraga serta Dinas Pariwisata. Keterlibatan instansi swasta dan pelaku usaha juga dibuka lebar untuk menciptakan ekosistem pendukung, sekaligus membuka peluang penyaluran bakat kerja bagi para pemuda yang berprestasi dan berpotensi.

Penyelenggaraan turnamen berskala multi-cabang ini diproyeksikan membawa dampak ganda bagi Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan di Indonesia Timur. Menyediakan ruang aktivitas positif secara berkala terbukti efektif menekan angka kenakalan remaja dan potensi gesekan antarkomunitas. Kehadiran penonton dan peserta turnamen juga memicu aktivitas ekonomi di sekitar lokasi acara, khususnya bagi pedagang kuliner, usaha perkonveksian, dan jasa kreatif, sekaligus menjadi wadah pemantauan bakat awal sebelum para atlet berlaga di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

Saat ini panitia pelaksana tengah merampungkan penetapan lokasi, regulasi teknis pertandingan, serta jadwal resmi pendaftaran untuk masing-masing cabang olahraga. Informasi detail mengenai teknis pendaftaran, total hadiah, dan jadwal pelaksanaan akan diumumkan secara resmi melalui kanal komunikasi publik ARC dalam waktu dekat. Masyarakat serta komunitas pemuda di Makassar dan sekitarnya diimbau untuk bersiap menyambut gelaran kompetisi ini.(**ML)

Kegiatan Madatukar ini dirancang bukan sekadar sebagai tradisi awal masuk kampus, melainkan sebagai fondasi utama dalam menempa karakter, menanamkan kedisiplinan yang tinggi, memperkuat mental, serta menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Seluruh elemen tersebut dinilai krusial demi mencetak insan transportasi laut yang tangguh, kompeten, dan berintegritas di masa depan.

Dalam arahannya, Direktur PIP Makassar menyampaikan pesan motivasi mendalam agar para Calon Taruna/i Angkatan XLVII tidak mudah menyerah dalam menghadapi setiap tantangan. Proses pendidikan di asrama dan lapangan harus dijadikan sumber kekuatan serta bekal utama untuk meraih kesuksesan di industri maritim global.

“Pantang menyerah, terus melangkah, dan tunjukkan bahwa kalian siap menjadi generasi emas insan transportasi!” tegasnya.

Dengan dimulainya Madatukar ini, para tunas muda transportasi laut resmi memasuki gerbang pengabdian dan siap berproses menjadi perwira pelayaran yang membanggakan bangsa dan negara.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Direktur Politeknik Pelayaran Barombong, Capt. Sidrotul Muntaha, M.Si., M.Mar. Dalam momentum tersebut, kehadiran pimpinan instansi menjadi bagian penting dari rangkaian pelaksanaan peringatan hari kemerdekaan. Upacara ini menjadi wadah bagi seluruh civitas akademika untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus memperkuat semangat nasionalisme, persatuan, disiplin, dan tanggung jawab.

Rangkaian inti upacara meliputi pengibaran bendera Sang Merah Putih dan pembacaan teks Proklamasi. Seluruh peserta mengikuti jalannya upacara dengan tertib sebagai bentuk penghormatan nyata terhadap perjuangan para pendiri bangsa.

Setelah upacara selesai, kemeriahan berlanjut dengan agenda pemberian hadiah kepada para pemenang berbagai perlombaan yang sebelumnya telah diselenggarakan. Acara ini digelar untuk menyemarakkan HUT RI sekaligus memberikan apresiasi atas kreativitas, sportivitas, dan partisipasi seluruh peserta.

Melalui kegiatan ini, Politeknik Pelayaran Barombong berharap dapat terus mempererat hubungan kekeluargaan antarcivitas akademika, menumbuhkan semangat gotong royong, serta meneguhkan komitmen dalam membangun lingkungan pendidikan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan.

Melalui unggahan resmi di media sosial, manajemen PIP Makassar mengusung tema “Dirgahayu Republik Indonesia ke-81: Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”. Pesan ini merefleksikan refleksi mendalam atas perjalanan panjang bangsa serta komitmen lembaga pendidikan pelayaran tersebut dalam mengisi kemerdekaan.

“81 tahun Indonesia terus melangkah, tumbuh, dan berkarya. Semangat kemerdekaan menjadi inspirasi bagi kita untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara,” tulis pihak manajemen PIP Makassar dalam takarir (caption) unggahannya.

Dalam momentum bersejarah ini, PIP Makassar juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya para taruna-taruni dan tenaga pendidik, untuk menjadikan hari kemerdekaan sebagai pengingat pentingnya menjaga persatuan. Semangat gotong royong dinilai menjadi kunci utama untuk bersama-sama mewujudkan visi Indonesia yang semakin maju di masa depan.

Gema pekik kemerdekaan juga menutup pesan resmi tersebut sebagai simbol optimisme yang kuat. “Merdeka! Merdeka! Merdeka!” tutupnya.