Kegiatan apel tersebut berlangsung di lingkungan kampus PIP Makassar dan dihadiri oleh jajaran pegawai serta civitas akademika. Suasana penuh kebanggaan dan apresiasi terlihat dalam prosesi kenaikan pangkat yang menjadi momentum penting bagi institusi.

Kenaikan pangkat ini diharapkan dapat menjadi motivasi dan semangat baru untuk terus berkarya, memberikan kontribusi terbaik, serta menginspirasi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan dan pelayaran.

PIP Makassar juga menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas pencapaian yang diraih. Prestasi tersebut menjadi bagian dari upaya mencetak insan pelaut yang profesional, berkarakter, dan berintegritas tinggi dalam mendukung kemajuan sektor maritim Indonesia.

Artikel PIP Makassar Laksanakan Apel Kenaikan Pangkat bagi Alberto, S.Si.T., M.A.P., M.Mar.E. pertama kali tampil pada MAKASSAR INVESTIGASI.

Dalam turnamen yang diikuti berbagai perguruan tinggi tersebut, Tim Futsal PIP Makassar tampil kompetitif dan menunjukkan semangat juang tinggi hingga berhasil mengamankan posisi ketiga. Prestasi ini disambut bangga oleh civitas akademika PIP Makassar sebagai bentuk pencapaian positif di bidang olahraga mahasiswa.

Pencapaian tersebut tidak lepas dari dukungan para pelatih, official, serta seluruh pihak yang terus memberikan motivasi dan doa selama kompetisi berlangsung. Kekompakan tim dan semangat sportivitas menjadi modal utama dalam menghadapi setiap pertandingan.

Keberhasilan meraih Juara 3 di ajang NCFS Makassar 2026 diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para atlet untuk terus berkembang, meningkatkan kemampuan, dan mengharumkan nama PIP Makassar di berbagai kompetisi selanjutnya.

Prestasi ini juga menjadi bukti bahwa setiap proses, kerja keras, dan perjuangan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membawa hasil yang membanggakan di masa depan.

Artikel Tim Futsal PIP Makassar Raih Juara 3 NCFS Makassar 2026 pertama kali tampil pada MAKASSAR INVESTIGASI.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar tersebut dihadiri sejumlah peserta dari berbagai unsur terkait sektor transportasi dan logistik maritim. Diskusi ini menjadi wadah bertukar gagasan mengenai penguatan konektivitas antarwilayah melalui optimalisasi distribusi barang dari moda darat ke moda laut.

Dalam forum tersebut, dibahas pentingnya transformasi sistem distribusi nasional guna menekan biaya logistik serta meningkatkan efisiensi rantai pasok di Indonesia. Penguatan sektor maritim dinilai menjadi langkah strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

FGD ini juga sejalan dengan Program Asta Cita Presiden dalam memperkuat sektor transportasi dan logistik nasional. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan lahir berbagai gagasan inovatif dan kolaboratif yang mampu mendorong pengembangan transportasi laut serta meningkatkan daya saing logistik Indonesia di masa mendatang.

Artikel PIP Makassar Gelar FGD Dukung Transformasi Sistem Logistik Nasional pertama kali tampil pada MAKASSAR INVESTIGASI.

Fadly sapaan akrabnya Owner telah mengantongi beberapa nama Atlet Pordi DS-48 Luwu setelah menggelar tournamen internal (Silaturahmi) sabtu kemarin 2/5/26 di Mabes DS-48 Luwu di Jalur dua dekat Kantor Kejaksaan dan Polres Luwu.

“Kami bakal siap tempur nantinya semaksimal mungkin untuk menghadapi sejumlah atlet se-indonesia di Tournamen SMS CUP I memperebutkan Juara dengan total hadiah Rp.300.000.000 dan Juara I Rp.110.000.000.” Ungkap Owner sapaan akrabnya

Lanjut, Owner DS-48 Luwu mengatakan kami akan tampil beda nantinya di Tournamen SMS CUP I di Sengkang dengan Baju baru buat para atlet kami biar semua semangat saat bertanding.

“Tidak hanya baju baru yang kami siapkan, tapi saya juga sudah membooking sejumlah kamar di beberapa hotel di sengkang agar semua atlet DS-48 Luwu nyaman beristirahat dan fresh pada saat mau bertanding.” Kata Owner atau Manager DS-48 Luwu

Hal senadah, CEO ATMA GRUP juga menyampaikan saat dikonfirmasi mengatakan pesan ke para atlet DS-48 Luwu apabila ada berhasil masuk ke 16 besar minimal, bakal mempersiapkan surprise nantinya.

“Kami sudah menyiapkan sejumlah hadiah surprise buat para atlet Pordi DS-48 Luwu apabila ada melaju ke 16 besar, dan yang berhasil masuk ke Semifinal kami akan bawa liburan ke Bali atau Jakarta.” Ungkap CEO ATMA GRUP.(**ML)

Artikel Owner DS-48 Luwu dan CEO ATMA GRUP Siap Turunkan Sejumlah Atlet Pordi di Tournamen Sengkang SMS Cup I pertama kali tampil pada MAKASSAR INVESTIGASI.

Rapimnas tersebut dibuka langsung KETUA Umum DPN PERADMI Dr.Muhammad Nur, SH., Mpd., M.H., Cfls dan turut hadir unsur pimpinan Ketua Badan Kehormatan dan Kode Etik PERADMI, Dr. Drs. Syahrir, S.H., M.H., M.M., M.Si., Sekjen Jaya SH.MH Bendahara Mursida, S.Sos., S.H., M.H., Dan seluruh anggota unsur pimpinan PERADMI

Dalam dilaksanakannya Rampimnas ini tersebut Untuk membentuk pengurus-pengurus baru DPD yang di isi oleh Ketua, sekretaris, Bendahara. Dan pengembangan organisasi.

Dalam penyampaian rapimnas ketum Dr. Muhammad Nur SH., Mpd., M.H., Cfls

Sehubung dengan kebutuhan organisasi untuk menempatkan arah kebijakan strategis dan program kerja perkumpulan advokat muslim indonesia (PERADMI).

Rapimnas ini merupakan forum tertinggi pimpinan yang membahas dan menetapkan fundamental kegiatan ini akan dilaksanakan dengan tema : representasi kebijakan dan peran PERADMI dalam mengakselerasi dinamika peradilan.

Artikel MELAKSANAKAN RAPIMNAS PERADMI MELANTIK UNSUR PIMPINAN DPD KABUPATEN, KOTA, PROVINSI pertama kali tampil pada MAKASSAR INVESTIGASI.

Aksi yang dipimpin oleh Jenderal Lapangan Sa’dam Husein ini berlangsung tertib namun penuh semangat. Dalam orasinya, para demonstran menyampaikan kekhawatiran atas lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap tambang-tambang tak berizin yang beroperasi di wilayah Desa Balumbungan dan Desa Ta’binjai, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.

Para pengunjuk rasa menyampaikan dua tuntutan utama:

1. Meminta Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan pengawasan ketat, baik secara administratif maupun teknis, terhadap seluruh aktivitas tambang Galian C di wilayah tersebut.

2. Mendesak Kapolda Sulawesi Selatan untuk mencopot Kapolres Jeneponto yang dinilai tidak mampu menertibkan aktivitas pertambangan ilegal di Kabupaten Jeneponto.

“Kami melihat adanya pembiaran yang sistematis terhadap aktivitas tambang ilegal ini. Jika tidak ada langkah tegas dari pihak berwenang, kerusakan lingkungan dan konflik sosial akan terus terjadi,” tegas Sa’dam Husein dalam orasinya.

Asosiasi Pergerakan Independen berharap pihak berwenang segera merespon tuntutan mereka dan mengambil langkah konkret demi menjaga kelestarian lingkungan serta supremasi hukum di wilayah Sulawesi Selatan.

Artikel Aksi Demonstrasi Asosiasi Pergerakan Independen di Depan Mapolda Sulsel: Tuntut Penertiban Tambang Galian C Ilegal Di Jeneponto pertama kali tampil pada MAKASSAR INVESTIGASI.

Dari hasil penelusuran lebih lanjut atas seluruh jenis tindakan/pelayanan yang ada ditemukan terdapat enam jenis tindakan/pelayanan yang tidak terdapat pada peraturan bupati maupun SK Direktur RSUD Batara Guru namun tetap ditagihkan kepada pasien dan terdapat tujuh jenis tarif pelayanan kesehatan pada puskesmas yang belum diatur dalam peraturan bupati tentang retribusi jasa umum. Selain itu, terdapat pengenaan tarif yang tidak seragam antar puskesmas, dimana untuk pemeriksaan kolesterol pada Puskesmas Suli mengenakan tarif sebesar Rp35.000,00 kepada pasien, sedangkan pada Puskesmas Larompong, Puskesmas Kamanre, dan Puskesmas Lamasi Timur mengenakan tarif sebesar Rp30.000,00 kepada pasien, untuk pemeriksaan golongan darah pada Puskesmas Larompong, pasien dikenakan tarif sebesar Rp25.000,00, sedangkan pada Puskesmas Ponrang pasien dikenakan tarif sebesar Rp15.000,00, sehingga diduga pengenaan tarif yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan pungli yang mengarah ke tindak pidana korupsi yang dilaksanakan secara terstruktur, sistematis dan massif. Pengenaan tarif tersebut secara otomatis akan membebani masyarakat dengan biaya pelayanan kesehatan yang ditetapkan terlalu tinggi serta membebani keuangan RSUD Batara Guru/puskesmas atas tarif yang ditetapkan terlalu rendah. Bukan hanya itu, berdasarkan hasil investigasi kami atas beberapa permasalahan, kami menduga terdapat kekurangan penerimaan pada RSUD Batara Guru atas pendapatan jasa layanan sebesar Rp117.654.161,00 yang sebabkan antara lain : Diduga terdapat kekurangan penerimaan jasa pelayanan pada Unit Transfusi Darah sebesar Rp76.710.000,00 dimana pada TA 2022 pasien dari RS HS yang melakukan pengambilan darah di RSUD Batara Guru melakukan pembayaran secara tunai ke kasir, sedangkan pada TA 2023 pembayaran dilakukan oleh RS HS melalui mekanisme transfer ke rekening RSUD Batara Guru, namun ditemukan adanya kekurangan penerimaan atas pendapatan pada UTD sebesar Rp76.710.000,00. Diduga terdapat penerimaan sebesar Rp27.300.000,00 yang telah dibayarkan oleh pasien RS HS namun belum disetorkan ke rekening kas RSUD Batara Guru. Diduga terdapat penerimaan pada UTD sebesar Rp49.410.000,00 yang belum dibayarkan oleh RS HS.

Diduga terdapat kekurangan penerimaan atasjasa pelayanankesehatan pada instalasi rawat inap sebesar Rp40.944.161,00 dan telah dibayarkan oleh pasien dengan melakukan pembayaran di kasir namun belum disetor ke rekening RSUD Batara Guru sebesar Rp40.944.161,00. Berdasarkan hal tersebut diatas maka Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu dirugikan atas Kekurangan penerimaan dari jasa pelayanan kesehatan sebesar Rp117.654.161,00 sehingga diduga telah terjadi penyalahgunaan penerimaan retribusi pelayanan, begitu pula dengan belanja Pembayaran TPP Aparatur Sipil Negara (ASN) pada RSUD Batara Guru, diduga Tidak Sesuai Ketentuan dimana Besaran TPP Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tidak sesuai dengan kelas jabatan Hal tersebut dapat dibuktikan dimana pada Tahun Anggaran 2022 diketahui bahwa terdapat 18 orang CPNS menerima TPP yang tidak sesuai dengan kelas jabatan, dimana kelas jabatan merupakan penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan, namun pada kenyataannya tidak dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan Bupati sehingga atas pembayaran TPP yang tidak sesuai dengan kelas jabatan menimbulkan kerugian daerah sebesar Rp5.338.000,00. Diduga pula terdapat Pembayaran Honorarium dan Insentif Tenaga Kesehatan, Penunjang Medis dan Non medis Tidak Sesuai Ketentuan Berdasarkan hasil perhitungan pembayaran honorarium/insentif sebesar Rp1.415.303.875,00 sehingga hal tersebut mengakibatkan kerugian keuangan RSUD Batara Guru atas pembayaran honorarium/insentif yang tidak sesuai standar harga satuan sebesar Rp1.415.303.875,00 yang kami duga sebagai kerugian Daerah.

Begitu pula dengan dugaan mark up pada pembayaran Perjalanan Dinas untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis, Workshop, Sosialisasi dan Seminar Dilaksanakan Tidak Sesuai Ketentuan Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp12.345.000,00 serta diduga terdapat mark up atas Pembayaran Transportasi Lokal pada 21 Puskesmas Sebesar Rp142.084.000,00 yang kami duga sebagai kerugian daerah.

Untuk pengadaan Obat diduga terdapat mark up yang menggunakan Mekanisme Antarsarana dan Copy Resep Mengakibatkan Pemborosan Keuangan Minimal Sebesar Rp30.000.646,07 dimana diketahui terdapat pengadaan obat yang dilakukan tidak melalui Pedagang Besar Farmasi (PBF) melainkan melalui apotek-apotek kerja sama.

Pembelian obat pada apotek kerja sama dilakukan melalui mekanisme copy resep dan antarsarana. Bahwa mekanisme pembelian melalui copy resep dilakukan ketika ada permintaan resep pasien khususnya pasien BPJS yang tidak dapat dipenuhi oleh RSUD Batara Guru karena stok obat yang tidak tersedia digudang farmasi, sehingga RSUD akan memberikan copy resep kepada pasien untuk dibawa ke apotek kerja sama.

Apotek kerja sama kemudian mengajukan tagihan atas pengambilan obat yang dilakukan oleh pasien tersebut. Sedangkan mekanisme pembelian obat antarsarana dilakukan untuk memenuhi kekosongan stok obat namun RSUD tidak dapat melakukan pemesanan pada PBFkarena mengalami “lock” olehPBF.Kondisi “lock” adalah kondisi di mana PBF tidak mau melayani pemesanan obat dari rumah sakit karena rumah sakit terlambat melakukan pembayaran atas pemesanan obat sebelumnya. Olenya ditemukan pada pembelian 28 jenis obat dengan melalui mekanisme antarsarana/copy resep ditemukan adanya pemborosan sebesar Rp30.000.646,07 yang timbul akibat harga satuan untuk pembelian obat melalui mekanisme antarsarana/copy resep lebih besar dibanding harga pembelian pada PBF. bahwa hal tersebut diatas merupakan kongkalikong atau persekongkolan terselebung yang melibatkan pihak-pihak yang berkompeten di RSUD Batara Guru guna meraup keuntungan dan memperkaya diri pribadi maupun golongan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif.

bahwa kami dari Forum Merah Putih Indonesia telah melakukan klarifikasi menyangkut permasalahan-permasalahan tersebut, namun sampai saat ini belum ada jawaban baik dari pihak RSUD Batara Guru maupun dari Dinas terkait, Tutup Sekretaris Jenderal FMPI.(ML*)

Artikel Sekjend FMP Indonesia Akan Melaporkan Pihak RSUD Batara Guru Kab.Luwu Ini Alasannya pertama kali tampil pada MAKASSAR INVESTIGASI.

Sebuah video viral memperlihatkan seorang anak laki-laki yang mengendarai motor di Duga ditampar oleh oknum TNI Angkatan Laut yang berinisial AJS setelah tidak sengaja menabrak mobilnya di jalan yang padat (Macet) di kota sidoarjo 6/2/25.

Tanpa memberi kesempatan untuk berdialog, oknum tersebut langsung melayangkan tamparan, seolah-olah memberikan pelajaran dengan cara kekerasan.

Tindakan ini memicu reaksi keras dari netizen. Banyak yang mengecam, menyebut bahwa sebagai aparat negara, seharusnya memberikan contoh yang baik, bukan malah mengajarkan anak-anak bahwa kekerasan adalah solusi. Oknum TNI AL ini telah mengajarkan bahwa menjadi hakim jalanan adalah hal yang wajar, padahal seharusnya masalah seperti ini bisa diselesaikan dengan kepala dingin dan sesuai aturan.

Bagaimana menurut kalian? Apakah tindakan ini bisa dibenarkan? Beri pendapatmu di kolom komentar!

#Viral #TNI #KekerasanJalanan #HakimJalanan

Artikel Di Duga Oknum TNI AL Tampar Anak di Jalanan, Ajarkan Jadi Hakim Jalanan? pertama kali tampil pada MAKASSAR INVESTIGASI.

Dari gugatan yang mengatasnamakan Lembaga Analisis Ham Indonesia itu, kini Ketua Umum Lembaga Analisis Ham Indonesia angkat bicara terkait gugatan yang dimasukan memakai nama Lembaga oleh Ketua Pengurus Wilayah Kalimantan Utara.

“Yang Bersangkutan yang masukan nama Lembaga sebagai gugatan sengketa pilkada di MK Melanggar kode etik lembaga analisis HAM Indonesia, karena tidak adanya konfirmasi ke sesama pengurus DPW kaltara maupun kepala kantor perwakilan Sulawesi dan Kalimantan, sehingga pengurus DPW kaltara yang lain mengeluarkan surat pernyataan Mosi tidak percaya kepada Ambo Tuwo yang di bubuhi tanda tangan semua pengurus langsung kirimkan surat tembusan A. Syamsul alam selaku kepala Kantor perwakilan Sulawesi dan Kalimantan, juga Ketua Umum Lembaga Analisis Ham Indonesia juga kirim surat mosi tidak percaya di grup lembaga analisis HAM, ungkapnya kepada awak media saat dikonfirmasi.

Lebih lanjut Ketum Ambo Dodding,AMK,S.Pd, MM, mengatakan “Mosi tidak percaya kepada Ambo tuo yang di bubuhi tanda tangan semua pengurus diantara nya, sekretaris DPW kaltara, bendahara DPW kaltara, korlap 1 DPW kaltara, korlap 2 DPW kaltara, kepala kantor perwakilan Sulawesi dan Kalimantan dan mengirim langsung ke DPP RI lembaga analisis HAM Indonesia,jadi ambo tuo ini kerja sendiri, padahal lembaga ini ada beberapa orang didalam nya, ambo tuo diantara nya adalah masuk dalam kategori pemaksaan kehendak itu artinya ambo tuo ini melakukan pelanggaran sikap dalam kelembagaan ya, karena semua yang di lakukan ambo tuo itu kerja sendiri padahal ini adalah lembaga ya”,jelas Ambo Dodding.

Sementara Kepala Perwakilan Lembaga Analisis Ham Indonesia wilayah Sulawesi Kalimantan A.Syamsul Alam juga menjelaskan,”awalnya saya juga tidak ada pemberitahuan dari ambo tuo saya yang merangkum ambo tuo masuk di lembaga analisis HAM di kaltara karna inisial A suruh ambo tuo mengubungi saya lewat via Whats’app minta bergabung di lembaga analisis HAM akhirnya saya menghubungi saudara inisial A, untuk konfirmasi bahwa ada nama ambo tuwo hubungi saya untuk bergabung di lembaga analisis HAM,saudara inisial A membenarkan dengan nada iya saya memberikan nomor wa bapak ke ambo tuwo untuk menghubungi bapak, bagaimana ambo tuwo bergabung di lembaga analisis HAM”,jelas Syamsul menirukan bahasanya.

Lanjut Syamsul,”akhirnya saya selaku kepala Kantor perwakilan Sulawesi dan Kalimantan, menghubungi ketua umum lembaga analisis HAM, untuk digabungkan ,”akhirnya terbentuk lah lembaga analisis HAM di Kaltara saudara inisial A jadikan ambo tuwo sebagai ketua, serta berjalannya waktu saya Terima kiriman surat mosi tidak percaya dari bendahara DPW kaltara, juga dari bapak ketum kirim kan surat mosi tidak percaya”,ungkapnya.

A.Syamsul alam selaku kepala kantor perwakilan Sulawesi dan kalimantan langsung menghubungi ambo tuo ,lewat via WhatsApp untuk konfirmasi menanyakan keberadaan ambo tuo.

“Dia mengatakan di jakarta, dalam rangka apa pak di jakarta ambo tuwo bilang jalan-jalan Saja pak, menurutnya. saya selaku kepala kantor perwakilan Sulawesi dan kalimantan karena ada video di YouTube saya upaya hubungi ambo tuwo terus lewat via watsap untuk konfirmasi tidak ada respon, sampai saya ke jakarta di gedung MK ajak bertemu ambo tuwo untuk konfirmasi terkait surat mosi tidak percaya di kirim kan, sekaligus konfirmasi terkait kasus di laporkan di MK bahwa saudara ambo tuwo tidak ada tanggapan balas chat saya kirimkan di watsap nya, sampai saya tunggu di depan serta di depan pintu gedung MK tidak ada, hingga sampai ketua umum analisis HAM memberi tahu kan ambo tuwo bersama pengacara nya ada disana langsung saya turun dari mobil kejar saudara ambo tuwo untuk konfirmasi terkait masalah laporannya di MK juga surat mosi tidak percaya di kirim kan oleh bendahara analisis HAM kaltara juga ketua umum lembaga analisis HAM”, tutup A.Syamsul Alam kepada awak media pada Rabu,22 Januari 2025.

Sementara Ambo Tuwo yang dikonfirmasi awak media engga berikan tanggapan hingga terbitnya berita ini.

Artikel Ketua Umum Serta Keperwil Lembaga Analisis Ham Angkat Bicara Terkait Pelanggaran Ambo Tuwo pertama kali tampil pada MAKASSAR INVESTIGASI.

Bahwa Yang mana Pelaporan RS Wahidin Sidirohusodo Makassar, Pelaporan Nomor Surat: 004/S-P/DPP-LIRI/I/2024., ” ada apa kinerja APH Kejati Sulsel Yakni Bidang Pidsus sangat lamban, katanya dia menyempatkan melakukan pertemuan dengan Kasi penkum Kejati Sulsel, dalam pertemuan tersebut andi fajar S.H, Meminta agar pelaporan tersebut tidak tinggal ditempat.

” Andi fajar menambahkan, meminta klarifikasi tambahan pada pak kasi penkum terkait dengan pelaporan dengan nomor surat : 004/S-P/DPP-LIRI/I/2024 tanggal Makassar, 29 Januari 2024 Terkait dengan Pelaporan RSWS. Melalui Via Whatsapp Yakni..

” Bahwa Apa kendala sehingga sampai saat ini Pelaporan RS Wahidin Sudirohusodo Dari bulan Januari Masuk Belum Selesai.

” Dan sesuai keterangan diberikan oleh anda bahwasanya, pelaporan tersebut sudah selesai tahap Telaah. Dan belum ada tindak lanjut, apa kendalanya.

” Kenapa sampai saat ini Pihak RS Wahidin Sudirohusodo Belum Dilakukan Pemanggilan terkait dengan pelaporan tersebut.

” Apa kendala pada pelaporan tersebut Sehingga Belum Dilakukan Ekspose atau Gelar Perkara Terhadap Laporan RS Wahidin Sudirohusodo.

” Bahwasahnya Uraian Terkait Dengan Laporan RS Wahidin Sudirohusodo Tersebut adalah diduga Bukti Dari hasil Audit BPK-RI. Dan kenapa Pihak Kejati Tidak Melakukan Konfirmasi Ke BPK-RI. apa yang menjadikan kendala Pihak Kejati Sul-Sel.

” [20/6, 15.12] Pak Sutarmin Kasi Penkum: Sabarki.. di Kejati banyak menangani banyak perkara.. terkait laporanta masalah RSWS tahapannya saat ini proses persetujuan pimpinan untuk Surat Tugas.

Andi fajar menambahkan bahwasanya apa yang menjadi desakan DPP-LIRI terhadap Aparat Penegak Hukum, pada Bidang Pidana Khusus Kejati Sul-Sel terkait dengan pelaporan tersebut untuk menegakkan supremasi hukum di tanah sulsel.

Kami akan menunggu kabar selanjutnya dari bidang pidana khusus kejati sulsel, melalui komunikasi dengan Kasi Penkum, kami meminta agar pelaporan tersebut segera dapat kepastian, dan waktu dekat kami juga akan menjadwalkan turun ke jalan, melakukan aksi unjuk rasa, mengawal pelaporan tersebut. Ucap Andi fajar

Artikel Andi Fajar S.H: Ada Apa Bidang Pidsus Kejati Sul-Sel Lamban Dalam Penanganan Pelaporan RS Wahidin Sudirohusodo pertama kali tampil pada MAKASSAR INVESTIGASI.