Penetapan Amri Akbar dilakukan melalui mekanisme persidangan Muktamar yang dipimpin oleh Hamzan. Selain menetapkan Ketua terpilih, forum juga menetapkan Syafrul ardi, Nugra Ferdino, Herianto, dan Imran sebagai mide Formatur

Dalam pidato perdananya sebagai Ketua Umum terpilih, Amri Akbar mengajak seluruh kader untuk menjadikan momentum Muktamar sebagai titik awal kebangkitan baru KAMMI. Menurutnya, organisasi harus menjadi ruang tumbuh yang sehat, nyaman, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh kader untuk berkembang.

“Saya ingin KAMMI menjadi rumah yang nyaman bagi seluruh kader. Rumah yang tidak hanya menjadi tempat berkumpul, tetapi juga tempat bertumbuh, berproses, dan melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan bangsa,” ujar Amri.

Ia menegaskan bahwa masa depan organisasi tidak ditentukan oleh segelintir orang, melainkan oleh seluruh kader yang terus bergerak dan berkarya di berbagai daerah.

“Hari ini kita sebagai kader KAMMI ibarat sebuah pulpen. Tinta sejarah ada di tangan kita. Kita yang menentukan cerita apa yang akan ditulis untuk masa depan KAMMI. Apakah kita ingin meninggalkan jejak perubahan atau sekadar menjadi penonton dalam perjalanan sejarah, semuanya bergantung pada pilihan dan kerja keras kita hari ini.”

Amri juga menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman pandangan yang ada dalam organisasi. Menurutnya, perbedaan metode dan strategi tidak boleh menjadi alasan untuk saling menjauh, selama seluruh kader memiliki tujuan dan prinsip perjuangan yang sama.

“Kita boleh berbeda cara, berbeda pendekatan, bahkan berbeda sikap dalam menyikapi isu-isu tertentu. Tetapi selama prinsip perjuangan kita sama, selama orientasi kita tetap untuk kemajuan umat, bangsa, dan organisasi, maka perbedaan itu adalah kekuatan, bukan ancaman.”

Ia menambahkan bahwa kepemimpinannya akan membuka ruang yang lebih luas bagi partisipasi kader di seluruh tingkatan organisasi.

“Saya ingin memastikan bahwa KAMMI menjadi organisasi yang terbuka. Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah tidak harus selalu seragam dengan pusat dalam setiap pandangan. Yang kita bangun adalah kesamaan visi, bukan keseragaman berpikir. Organisasi yang besar adalah organisasi yang mampu merawat perbedaan dan mengubahnya menjadi energi kemajuan.”

Dalam kesempatan tersebut, Amri juga menyoroti pentingnya penguatan kaderisasi sebagai fondasi utama gerakan KAMMI. Ia menegaskan bahwa tantangan bangsa ke depan membutuhkan lebih banyak pemimpin muda yang berintegritas, kompeten, dan memiliki keberpihakan kepada rakyat.

“Fokus utama kita ke depan adalah melahirkan kader-kader pemimpin. Kita ingin kader KAMMI hadir dan memimpin di berbagai sektor strategis, baik di kampus, birokrasi, dunia usaha, lembaga sosial, maupun ruang-ruang pengabdian lainnya.”

Secara khusus, Amri mengajak seluruh kader untuk mengembalikan tradisi kepemimpinan KAMMI di lingkungan kampus yang selama ini menjadi salah satu identitas gerakan organisasi.

“Kita harus mengembalikan kejayaan KAMMI sebagai rahim kepemimpinan mahasiswa Indonesia. Kita ingin kembali melihat kader-kader KAMMI memimpin Badan Eksekutif Mahasiswa di berbagai kampus, memimpin gerakan intelektual, dan menjadi pelopor perubahan di tengah masyarakat.”

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa KAMMI tidak boleh terjebak pada romantisme masa lalu, melainkan harus mampu menjawab tantangan zaman dengan gagasan dan karya nyata.

“Muktamar ini bukan sekadar memilih ketua umum. Muktamar ini adalah momentum untuk memperbarui semangat perjuangan. Kita harus hadir sebagai organisasi yang relevan, adaptif, dan mampu memberikan solusi atas persoalan umat, bangsa, dan negara.”

Menutup pidatonya, Amri mengajak seluruh kader untuk meninggalkan sekat-sekat perbedaan yang muncul selama proses Muktamar dan kembali bersatu membangun organisasi.

“Kompetisi telah selesai. Hari ini tidak ada lagi kelompok A atau kelompok B. Yang ada adalah KAMMI. Yang ada adalah cita-cita besar untuk menghadirkan kemaslahatan bagi umat dan bangsa. Mari kita rapatkan barisan, satukan langkah, dan bergerak bersama menjemput masa depan KAMMI yang lebih besar.”(**ML)

Artikel Muktamar XIV KAMMI Tetapkan Amri Akbar sebagai Ketua Umum, Serukan KAMMI Menjadi Rumah Nyaman bagi Seluruh Kader pertama kali tampil pada MAKASSAR INVESTIGASI.

Selama kegiatan berlangsung, peserta mendapatkan berbagai materi yang berfokus pada penguatan nilai-nilai keislaman, kepemudaan, kepemimpinan, serta peran mahasiswa sebagai agen perubahan. Antusiasme peserta terlihat dari keaktifan mereka dalam mengikuti setiap sesi materi, diskusi, dan rangkaian agenda yang telah disiapkan oleh panitia.

Puncak kegiatan ditandai dengan pengukuhan kader baru KAMMI, sebagai bentuk pengesahan peserta yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian Training Muslim Negarawan 1. Momentum ini menjadi awal perjalanan para kader untuk terus bertumbuh dalam proses pembinaan dan perjuangan dakwah kampus.

Tidak hanya itu, kegiatan tersebut juga menjadi momen penting bagi kebangkitan kembali KAMMI di lingkungan Institut Nani Hasanuddin. Dalam agenda penutupan, Saudari Dahlia Waliulu secara resmi ditunjuk sebagai Ketua KAMMI Komisariat Institut Nani Hasanuddin (INH) untuk melanjutkan estafet kepemimpinan KAMMI STIKES Nani Hasanuddin yang telah vakum sejak tahun 2023.

Ketua Umum KAMMI Daerah Makassar, Muhammad Ilham, S.H., dalam penyampaiannya kepada para kader yang baru dikukuhkan menegaskan bahwa proses kaderisasi tidak berhenti pada kegiatan TMN 1 semata.

“Pengukuhan ini bukanlah akhir dari proses kaderisasi, melainkan awal dari perjalanan panjang sebagai kader KAMMI. Teruslah menguatkan kapasitas diri, menjaga nilai-nilai Islam, dan hadir memberikan kontribusi terbaik bagi umat, bangsa, dan kampus,” ujarnya.

Kepada Ketua Komisariat INH yang baru ditunjuk, Muhammad Ilham, S.H. berpesan agar amanah tersebut dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta menjadi momentum untuk menghidupkan kembali gerakan kaderisasi dan dakwah kampus di Institut Nani Hasanuddin.

“Saya berharap Saudari Dahlia Waliulu mampu melanjutkan estafet perjuangan yang pernah ada, membangun kembali semangat kaderisasi, serta merangkul seluruh potensi mahasiswa untuk bersama-sama membesarkan KAMMI Komisariat Institut Nani Hasanuddin,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia menaruh harapan besar terhadap masa depan komisariat yang kembali dibentuk tersebut.

“Saya berharap semoga KAMMI Komisariat INH kembali eksis dan menjadi lumbung kader,” pungkasnya.

Dengan terselenggaranya Training Muslim Negarawan 1 serta terbentuknya kembali kepengurusan KAMMI Komisariat Institut Nani Hasanuddin, KAMMI Daerah Makassar optimis akan lahir kader-kader muslim yang berintegritas, berdaya saing, dan siap menjadi pelopor perubahan di kampus maupun di tengah masyarakat.(**ML)

Artikel TMN 1 KAMMI Makassar Cetak Kader Baru, Dahlia Waliulu Ditunjuk Nahkodai Kembali Komisariat INH pertama kali tampil pada MAKASSAR INVESTIGASI.

Menanggapi beredarnya informasi di media sosial terkait kasus meninggalnya salah satu pasien yang dirawat di RSUD Batara Guru pada 8 Juni 2026, pihak rumah sakit memberikan klarifikasi awal sekaligus tanggapan resmi.

“Kami atas nama manajemen dan seluruh civitas RSUD Batara Guru mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga almarhumah husnul khotimah dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan keikhlasan dalam menghadapi ujian ini. Aamiin,” ujar dr. Syahrul.

Lebih lanjut, dr. Syahrul menjelaskan bahwa setelah informasi tersebut beredar luas di media sosial dan sampai ke pihak manajemen rumah sakit, RSUD Batara Guru segera mengambil langkah cepat dengan berkoordinasi serta membentuk tim investigasi internal.

Tim tersebut bertugas mengumpulkan data, informasi, serta dokumen yang diperlukan guna memastikan kronologi serta aspek pelayanan medis yang telah diberikan kepada pasien sesuai prosedur yang berlaku.

“Berdasarkan arahan Direktur rumah sakit dan sesuai prosedur penanganan keluhan yang berlaku, kami juga akan melakukan audit internal secara menyeluruh untuk memperoleh informasi yang objektif dan akurat terkait kasus ini,” jelasnya.

Hasil dari tim investigasi dan audit internal nantinya akan disampaikan kepada Direktur RSUD Batara Guru sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan tindak lanjut penanganan kasus.

Pihak rumah sakit menegaskan komitmennya untuk senantiasa menjalankan seluruh prosedur pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, termasuk dalam pemberian obat, pemasangan alat medis, serta konsultasi dengan dokter penanggung jawab pasien.

“Saat ini tim investigasi masih dalam tahap pengumpulan data dari pihak-pihak terkait,” ujar dr. Syahrul saat dikonfirmasi media, Selasa (9/6/2026).

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa terkait penyebab kematian secara klinis, pihak rumah sakit belum dapat menyimpulkan sebelum seluruh proses audit internal selesai dilakukan.

“Untuk penyebab kematian secara klinis akan kami simpulkan setelah audit internal selesai dan seluruh data dianalisis secara menyeluruh,” jelasnya.

RSUD Batara Guru juga menegaskan kesiapan untuk memberikan informasi dan klarifikasi kepada publik secara terbuka, transparan, dan edukatif sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami senantiasa terbuka terhadap saran, kritik, dan keluhan masyarakat. Semua itu menjadi bahan evaluasi penting bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan ke depan,” tambah dr. Syahrul.

Di akhir pernyataannya, manajemen RSUD Batara Guru menyampaikan permohonan maaf apabila dalam proses pelayanan masih terdapat kekurangan, serta menegaskan komitmen untuk menjadikan setiap masukan sebagai bahan perbaikan guna meningkatkan mutu layanan kesehatan kepada masyarakat.

RSUD Batara Guru Belopa merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan daerah yang terus berupaya meningkatkan kualitas layanan serta profesionalisme tenaga kesehatan dalam melayani masyarakat Kabupaten Luwu dan sekitarnya.(**ML)

Artikel Menanggapi Informasi Atas Meninggalnya Salah Satu Pasien, Pihak RSUD Batara Guru Memberikan Klarifikasi Sekaligus Tanggapan Resmi. pertama kali tampil pada MAKASSAR INVESTIGASI.

Berdasarkan informasi yang beredar, korban terseret ombak pada Minggu, 7 Juni 2026 sekitar pukul 14.30 WITA dan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh tim SAR gabungan pada Senin, 8 Juni 2026 dini hari. Peristiwa ini menjadi peringatan serius bagi seluruh pihak terkait pentingnya keselamatan dan keamanan di setiap destinasi wisata.

Muh Imran Ketua Umum Pengurus Wilayah KAMMI Sulawesi Selatan menilai insiden tersebut tidak boleh dipandang sebagai musibah semata tanpa adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan wisata yang ada. Keselamatan wisatawan harus menjadi prioritas utama dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Bulukumba.

Oleh karena itu, PW KAMMI Sulawesi Selatan mendesak Bupati Bulukumba dan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba untuk segera melakukan evaluasi total terhadap seluruh objek wisata yang beroperasi, khususnya kawasan wisata Apparalang yang kembali menjadi sorotan akibat insiden yang merenggut korban jiwa.

“Kami meminta Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk tidak menunggu adanya korban berikutnya baru melakukan pembenahan. Evaluasi terhadap izin operasional, sistem pengawasan, standar keselamatan, mitigasi risiko bencana, serta kelayakan destinasi wisata harus dilakukan secara menyeluruh dan transparan,” tegas PW KAMMI Sulawesi Selatan.

KAMMI Sulsel juga mendorong adanya audit terhadap seluruh destinasi wisata yang beroperasi di Kabupaten Bulukumba, termasuk memastikan keberadaan rambu-rambu peringatan, petugas pengamanan, prosedur tanggap darurat, hingga kelengkapan sarana keselamatan bagi wisatawan.

Pariwisata merupakan sektor penting yang harus terus berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengembangan tersebut tidak boleh mengabaikan aspek keselamatan pengunjung. Setiap lokasi wisata harus dipastikan aman dan memenuhi standar keamanan yang memadai sebelum menerima kunjungan wisatawan.

Untuk itu, PW KAMMI Sulawesi Selatan mendesak Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk segera:

1. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh destinasi wisata di Kabupaten Bulukumba.

2. Memeriksa kembali legalitas dan izin operasional seluruh objek wisata.

3. Memastikan penerapan standar keselamatan dan mitigasi risiko di setiap lokasi wisata.

4. Menyediakan sarana keselamatan dan petugas pengamanan yang memadai.

5. Memberikan sanksi tegas kepada pengelola wisata yang mengabaikan aspek keselamatan pengunjung.

PW KAMMI Sulawesi Selatan menegaskan bahwa keselamatan masyarakat dan wisatawan harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah dan pengelola wisata.

“Jangan tunggu korban untuk bertindak. Keselamatan wisatawan harus dijamin sebelum musibah terjadi.”

Humas Pengurus Wilayah KAMMI Sulawesi Selatan.(**ML)

Artikel Jangan Tunggu Korban Berikutnya, PW KAMMI Sulsel Desak Evaluasi Total Wisata Apparalang dan Destinasi Wisata di Bulukumba pertama kali tampil pada MAKASSAR INVESTIGASI.

Mulyadi S.H bakal mendesak Aparat Penegak Hukum di Kabupaten Luwu agar menindaklanjuti keputusan Kejagung setelah menetapkan ketiga tersangka tersebut, agar di setiap daerah yang diduga terlibat melakukan suap menyuap ke Korwil KA SPPG Kabupaten Luwu segera di proses.

“Dalam UU tidak mengenal baik yang memberi suap maupun menerima uang suap tetap semuanya diproses sesuai hukum berlaku, dan tidak ada ruang komunikasi dibukakan seperti Kejagung menetapkan Eks Kepala BGN, dan kedua mantan Wakil Kepala BGN.” Ungkapnya

Lanjut, Mulyadi S.H mengatakan bahwa sebelumnya kami sudah soroti dapur MBG di Pattedong Selatan bulan Februari 2026 yang dimana dapur tersebut belum memiliki IPAL, SLHS dan lainnya, sehingga mendapatkan SUSPEND dari BGN Pusat.

“Artinya, Dapur tersebut belum layak beroperasi namun dipaksakan untuk beroperasi berarti besar dugaan kami dapur tersebut ada indikasi kongkalikong suap menyuap dengan Korwil KA SPPG Kabupaten Luwu.” Tegas Mulyadi S.H

Anehnya, Korwil KA SPPG Kabupaten Luwu bungkam karena tidak pernah merespon atau menanggapi saat awak media melakukan konfirmasi terkait sejumlah Dapur MBG yang tidak layak beroperasi namun tetap beroperasi.

“Jelas diamanatkan dalam uu no 14 tahun 2008 tentang KIP, kami menduga kuat korwil, satgas, KA SPPG, dan pihak ketiga ada kongkalikong dan pemufakatan jahat untuk mendapatkan keuntungan sendiri dan memperkaya orang lain.” Kata Mulyadi

Kami berharap Aparat Penegak Hukum Kabupaten Luwu maupun APH Sulawesi Selatan agar segera memanggil Korwil KA SPPG, dan sejumlah pemilik Yayasan Dapur MBG di Kabupaten Luwu Khususnya yang mendapatkan SUSPEND kemarin.

Hingga berita ini terbit kami masih membuka ruang hak jawab atau klarifikasi yang bersangkutan.(**ML)

Artikel Ditetapkan Tersangka Eks Kepala BGN, Presiden Koalisi Sulsel Menantang APH Memeriksa Sejumlah KA SPPG Kabupaten Luwu pertama kali tampil pada MAKASSAR INVESTIGASI.

Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat kesadaran kolektif dalam menjaga kelestarian bumi.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Luwu membacakan sambutan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia yang mengusung tema “Act Now for Climate” atau “Saatnya Bekerja untuk Iklim”.

Sambutan tersebut menekankan bahwa peringatan HLH harus menjadi dorongan aksi nyata, bukan sekadar seremonial, dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Salah satu fokus utama adalah perubahan paradigma pengelolaan sampah dari pendekatan hilir menjadi penguatan dari sumbernya.

“Penanganan sampah tidak boleh lagi hanya bertumpu pada pendekatan hilir. Kita harus mengubah paradigma tata kelola sampah secara menyeluruh. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melakukan Gerakan Pemilahan Sampah dari Rumah Tangga untuk Indonesia ASRI,” demikian kutipan sambutan Menteri Lingkungan Hidup yang dibacakan Bupati Luwu.

Lebih lanjut disampaikan bahwa Gerakan Indonesia ASRI diharapkan menjadi budaya baru bangsa dalam membangun kesadaran dan etika lingkungan.

Momentum ini juga menjadi ajakan untuk melakukan “pertobatan ekologis”, yakni memperbaiki hubungan manusia dengan alam serta menanamkan tanggung jawab lingkungan bagi generasi mendatang menuju Indonesia Emas 2045.

Pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan gerakan ini membutuhkan partisipasi aktif seluruh masyarakat sebagai garda terdepan dalam menjaga lingkungan. Sinergi pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu menjadikan Indonesia sebagai climate leader melalui aksi sederhana dari rumah tangga.

Dari hasil pelaksanaan kerja bakti yang digelar usai apel, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu, Iqbal Halwi, melaporkan bahwa sampah yang berhasil dikumpulkan dan ditimbang untuk dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) mencapai 2,7 ton. Angka ini menjadi bukti nyata antusiasme dan partisipasi masyarakat dalam aksi bersih lingkungan.

Usai apel, Bupati Luwu bersama Wakil Bupati Muh. Dhevy Bijak Pawindu meninjau pelaksanaan kerja bakti (korve) di sejumlah titik yang telah ditentukan di wilayah Kecamatan Belopa. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Luwu Ahmad Gazali, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Muhammad Rudi, unsur Forkopimda, OPD, organisasi wanita, badan usaha, serta pelajar.**ML

Artikel Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati Luwu Mengajak Masyarakat Saatnya Bekerja Untuk Iklim pertama kali tampil pada MAKASSAR INVESTIGASI.

Warga mendesak agar aktivitas truk dihentikan sampai ada kesepakatan lanjutan. Warga juga menuntut perbaikan jalan sesegera mungkin.

“Kami minta aktivitas truk yang mengangkut tanah timbunan dihentikan. Kalau tidak, kami akan blokade jalan,” ujar seorang warga kepada Makassar Investigasi, Selasa (2/6/2026).

Menurut dia, aktivitas truk yang keluar masuk kompleks sudah berlangsung sejak Mei lalu. Setiap harinya ada belasan truk yang melintas di jalur itu.

“Dari pagi sampai sore truk-truk melintas. Kita lihat mi sendiri sisa sisa materialnya berserakan di jalan. Ini kalau datang hujan bahaya sekali. Karena itukan tanah liat. Kalau kena hujan jalan licin. Sudah banyak kendaraan yang tergelincir di sini,” keluh warga.

Warga lainnya menuturkan, truk-truk itu membawa material untuk penimbunan sebuah kawasan perumahan baru di sisi barat BTN Bumi Somba Opu. Perumahan itu milik developer PT Valsha Putra Mandiri.

Menurut warga, jalur di perumahan mereka tidak layak dilalui truk bertonase besar. Apalagi di sana ada jembatan yang rawan ambruk.

“Bagaimana kalau jembatan itu ambruk? Siapa yang mau bertanggung jawab,” ketus warga.

Ada Kesepakatan Sepihak

Terkait aktivitas truk yang melewati jalur poros BTN Bumi Somba Opu, kabarnya sudah ada kesepakatan antara developer dengan warga, sejak 2025 lalu. Namun warga menuding kesepakatan itu bersifat sepihak.

Kesepakatan ditandatangani oleh empat tokoh masyarakat. Mereka yakni Rachman Se’re, Muchlis Lasang, Aiptu Darmono dan Andi Abdillah Bahri.

Kesepakatan antara 4 tokoh masyarakat dan developer ini dimediasi oleh Andi Zulkifli. 4 tokoh masyarakat dalam berita acara kesepakatan mengaku mewakili warga setempat.

Sementara menurut warga, tak pernah ada sosialisasi sebelumnya. Selain itu, kabarnya ada uang kompensasi dari developer kepada 4 tokoh masyarakat itu. Nilainya Rp150 juta.

“Dan uang kompensasi itu tidak ada yang sampai ke tangan warga. Siapa yang ambil ya kami juga tidak tahu,” ujar warga lainnya.

Tuntut Jalan Beton

Warga menuntut pihak developer menghentikan sementara aktivitas penimbunan. Jika tuntutan ini tak diindahkan, warga akan memblokade jalan.

Ada dua tuntutan warga. Pertama, memperjelas nilai kompensasi yang talah diserahkan serta peruntukannya. Kedua, membangun jalan beton sepanjang 350 meter sebelum penimbunan dilanjutkan.

“Kalau tuntutan ini tak direalisasikan, maka aktivis truk harus dihentikan,” imbuhnya.(**ML)

Artikel Warga BTN Bumi Somba Opu Gowa Protes Truk Pengangkut Timbunan, Ancam Blokade Jalan pertama kali tampil pada MAKASSAR INVESTIGASI.

1. Kriteria Penerima Manfaat Program Rusunawa diprioritaskan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan ketentuan : Berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) dan sudah berkeluarga (menikah), Memiliki KTP setempat, Memiliki penghasilan tetap atau MBR yang dibuktikan dengan slip gaji (atau surat keterangan penghasilan dari kelurahan bagi pekerja sektor informal), Belum memiliki rumah sendiri (dibuktikan dengan Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah).

2. Persyaratan Administrasi Untuk mendaftar dan menempati unit Rusunawa atau calon penghuni, wajib melengkapi berkas administrasi seperti Formulir permohonan sewa unit, Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (KK), Fotokopi Surat Nikah (bagi yang sudah menikah), Pas foto terbaru suami/istri, Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah dari kelurahan/desa setempat, Slip gaji/surat keterangan penghasilan, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau rekomendasi dari instansi terkait (jika dibutuhkan oleh pengelola daerah), Surat pernyataan kesanggupan membayar sewa dan mematuhi tata tertib penghuni.

3. Alur dan Prosedur Pengajuan Pendaftaran, dimana Pemohon mengajukan permohonan sewa kepada Pengelola Rusunawa (biasanya berada di bawah UPT Rusunawa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman daerah setempat) serta melakukan Verifikasi dan Seleksi yang dimaksudkan agar Pengelola melakukan verifikasi berkas dan survei lapangan untuk memastikan pemohon layak masuk dalam kategori penerima manfaat setelah semua syarat terpenuhi maka Pemohon yang lolos seleksi wajib menandatangani Surat Perjanjian Sewa (SPS) yang memuat hak dan kewajiban selama tinggal di Rusunawa. Setelah memenuhi kewajiban awal (seperti pembayaran deposit dan sewa bulan pertama), pemohon akan diberikan Ijin Menempati unit.

4. Larangan bagi Penghuni untuk menyewakan kembali unit kepada pihak lain, Dilarang melakukan perubahan bentuk/renovasi fisik unit tanpa izin pengelola, Dilarang melakukan kegiatan yang melanggar hukum, norma, atau membahayakan ketertiban umum di lingkungan Rusunawa.

Besaran tarif sewa Rusunawa biasanya bersifat subdisi dan berbeda-beda di setiap daerah, bergantung pada kebijakan Pemerintah Kota/Kabupaten setempat (melalui Perda/Perwalkot) dan lantai unit yang ditempati.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pengelola wajib mengikuti regulasi yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal itu dikatakan oleh Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat LPKSM MASPEKINDO menyoroti Rusunawa yang ada di Kabupaten Maros, dimana berdasarkan pengaduan dari masyarakat Diduga ada penghuni Rusunawa dari kalangan Aparat Penegak Hukum (oknum polisi) yang sudah memiliki tempat tinggal namun tetap diberikan Rusun oleh pihak pengelola.

Hal itu diduga adalah salah satu indikasi persekongkolan dan pemufakatan jahat serta sangat bertentangan dengan tujuan awal pemerintah dalam penyediaan Rusunawa diprioritaskan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan I dan II yang belum memiliki rumah.

Namun berdasarkan pengaduan masyarakat setempat ke LPKSM MASPEKINDO diketahui bahwa sebahagian penghuni telah memiliki tempat tinggal sendiri, sehingga ada indikasi Rusun yang dimiliki dipersewakan kepada pihak lain.

Olehnya berdasarkan permasalahan tersebut Ketua LPKSM MASPEKINDO (Mulyadi, SH) akan melakukan Audiensi dan klarifikasi untuk meminta pihak-pihak terkait dalam meluruskan informasi ini, guna mencegah hal-hal yang dapat merugikan penerima manfaat atas pembangunan RUSUNAWA serta mendesak pihak terkait untuk melakukan pengawasan dan penertiban kepada para penghuni rusunawa agar tepat sasaran.(**ML)

Artikel LPKSM MASPEKINDO “Desak Pihak Terkait Tertibkan Penghuni Rusunawa Maros” pertama kali tampil pada MAKASSAR INVESTIGASI.

Seorang warga setempat Arif menyebut bahwa aktivitas yang selama ini terlihat di wilayah tersebut bukanlah tambang emas sebagaimana yang ramai diperbincangkan, melainkan kegiatan tambang galian C yang menurut pengetahuannya beroperasi secara resmi.

Menurut Arif, ciri-ciri aktivitas yang disebut dalam pemberitaan sebelumnya lebih mengarah pada kegiatan pengangkutan material galian C dibanding aktivitas pertambangan emas.

“Itu bukan tambang emas, itu tambang galian C yang kami tahu resmi. Kalau tambang emas tidak pakai truk untuk angkut material seperti itu. Sementara yang disebut dalam berita ada kendaraan truk yang mondar-mandir. Jadi saya yakin yang dimaksud itu tambang galian C,” kata Arif saat ditemui, Senin (1/6) malam.

Arif mengaku telah lama mengetahui aktivitas pengangkutan material di wilayah tersebut. Menurutnya, kendaraan yang melintas umumnya mengangkut material berupa pasir, batu, dan tanah urug yang lazim berasal dari lokasi galian C.

Ia juga menilai perlu ada kehati-hatian dalam menyimpulkan jenis aktivitas pertambangan hanya berdasarkan lalu lalang kendaraan atau keberadaan alat berat di lapangan.

“Kalau masyarakat di sini melihat truk keluar masuk membawa material, biasanya yang dipahami itu aktivitas galian C. Karena memang kebutuhan material pembangunan cukup tinggi,” ujarnya.

Terpisah, tokoh masyarakat setempat Achmad Kusman membenarkan jika ada rencana pengerjaan Tambang Rakyat di Latimojong, tetapi saat ini belum beroperasi dan masih dalam proses pengurusan kelengkapan administrasi perizinan.

“Memang benar ada rencana buka tambang rakyat di beberapa desa di Kecamatan Latimojong, tapi belum beroperasi karena izin tambangnya belum selesai,” kata Achmad Kusman.

Achmad Kusman menegaskan bahwa tidak ada aktivitas tambang di Desa Saronda.

Terpisah, Kepala Desa Marinding, Kecamatan Bajo Barat, Hj. Jamila membenarkan jika tambang yang beroprasi di Desanya aktif beroprasi hingga saat ini, namun ia memastikan bahwa operasional tambang tersebut telah memiliki izin.

“Ie, Aktif,” kata Hj. Jamila saat dikonfirmasi Wartawan. 

Sementara itu, hasil konfirmasi media kepada pihak pengelola tambang di Marinding juga membenarkan adanya aktivitas pertambangan di wilayah tersebut. Namun, aktivitas yang dimaksud merupakan tambang galian C, bukan tambang emas.

Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, pihak pengelola menyampaikan bahwa lokasi yang beroperasi berada pada titik koordinat perizinan di Desa Marinding dan saat ini masih aktif menjalankan kegiatan usaha pertambangan galian C.

Pengelola juga menyebut perusahaan yang mengelola aktivitas tersebut adalah CV Mega Guna Lestari yang saat ini sedang berproses menjadi Perseroan Terbatas (PT). Menurut keterangan yang diberikan, izin operasional perusahaan tersebut masih berlaku hingga akhir tahun 2029.

Keterangan dari warga, tokoh masyarakat, dan pihak pengelola tambang tersebut menambah perspektif lain dalam polemik yang berkembang mengenai dugaan aktivitas pertambangan di wilayah tersebut. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari instansi teknis maupun aparat penegak hukum yang menyatakan lokasi yang dimaksud merupakan tambang emas ilegal.

Karena itu, informasi mengenai dugaan PETI maupun klaim bahwa aktivitas tersebut merupakan galian C masih memerlukan verifikasi dan penjelasan lebih lanjut dari pihak berwenang, termasuk Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum, dan Instansi yang membidangi sektor Pertambangan.

Media ini tetap membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak terkait guna memastikan pemberitaan yang berimbang, akurat, dan sesuai prinsip-prinsip jurnalistik. (**ML)

Artikel WARGA BANTAH ADA TAMBANG EMAS DI BAJO BARAT, SEBUT AKTIVITAS YANG TERLIHAT MERUPAKAN GALIAN C pertama kali tampil pada MAKASSAR INVESTIGASI.

Dalam kultum tersebut, penceramah menyoroti berbagai tantangan sosial yang dihadapi generasi muda, termasuk fenomena pergaulan yang semakin mengkhawatirkan. Yang menarik, pembahasan ini tidak berhenti pada kritik atau keluhan semata, tetapi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengambil peran dalam menjaga dan membimbing generasi penerus.

Menurut saya, pembahasan seperti ini sangat penting untuk terus dihidupkan. Sebab persoalan generasi muda bukan hanya urusan keluarga atau sekolah, melainkan tanggung jawab bersama. Ketika anak muda mengalami krisis nilai dan arah hidup, masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton.

Setiap generasi memiliki tantangannya masing-masing. Jika dahulu generasi muda menghadapi keterbatasan akses informasi, maka generasi hari ini justru menghadapi banjir informasi yang datang tanpa batas melalui media sosial dan perkembangan teknologi digital. Dalam kondisi seperti ini, proses pembinaan generasi tidak bisa hanya diserahkan kepada keluarga atau sekolah semata, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Dalam kultum tersebut juga disinggung mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait larangan LGBT di Kota Makassar yang saat ini sedang didorong dan dibahas oleh DPRD bersama Pemerintah Kota Makassar. Bahkan, muncul usulan agar masyarakat turut mengajukan petisi atau melakukan dengar pendapat dengan DPRD sebagai bentuk partisipasi dan kepedulian terhadap isu yang dianggap berdampak pada masa depan generasi muda.

Bagi saya, yang paling menarik bukan hanya pembahasan mengenai sebuah regulasi, melainkan tumbuhnya kesadaran bahwa masyarakat memiliki tanggung jawab untuk ikut memikirkan arah generasi muda. Sebuah bangsa tidak hanya dibangun melalui pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga melalui kualitas moral, karakter, dan nilai yang diwariskan kepada generasi penerusnya.

Pembahasan ini mengingatkan saya pada sebuah video singkat dari Ustadz Bahrun Alumni Pondok Pesantren Darul Huffadh yang berjudul “Jangan Biarkan Generasi Muda Rusak”. Dalam video tersebut disampaikan bahwa kemajuan maupun kemunduran sebuah peradaban sangat ditentukan oleh kualitas generasi mudanya.

Sebagaimana dinukil dalam sejumlah literatur dan ceramah keislaman, Abul Abbas Al-Qurthubi rahimahullah menyebut bahwa di antara faktor yang menyebabkan runtuhnya Andalusia adalah tersebarnya kemaksiatan di kalangan generasi muda yang tidak lagi diingkari oleh generasi yang lebih tua. Tentu saja, sejarah mencatat bahwa keruntuhan Andalusia tidak disebabkan oleh satu faktor saja. Berbagai persoalan politik, perpecahan internal, ekonomi, dan tekanan militer turut menjadi bagian dari penyebabnya. Namun, pesan moral yang dapat dipetik dari peristiwa tersebut adalah bahwa kualitas moral suatu generasi merupakan salah satu fondasi penting bagi tegaknya sebuah peradaban.

Umat ini akan senantiasa berada di atas kebaikan ketika para pemuda dan pemudinya masih mau mendengarkan nasihat orang tua, guru, dan para ulama. Sebaliknya, musibah akan semakin dekat ketika generasi muda tidak lagi menghargai nasihat, sementara orang tua, guru, dan masyarakat mulai bersikap acuh tak acuh terhadap apa yang terjadi di sekeliling mereka.

Karena itu, kepedulian terhadap generasi muda tidak cukup diwujudkan dalam bentuk kritik atau kekhawatiran semata. Yang lebih penting adalah menghadirkan solusi dan ruang pembinaan yang nyata. Masjid, sekolah, kampus, organisasi kepemudaan, dan berbagai komunitas masyarakat perlu menjadi tempat yang ramah bagi anak muda untuk belajar, berdiskusi, mengembangkan potensi, serta mendapatkan pendampingan dari orang-orang yang lebih berpengalaman.

Selain itu, orang tua perlu membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan anak-anak mereka. Nasihat akan lebih mudah diterima ketika disampaikan dengan keteladanan, perhatian, dan kedekatan emosional. Begitu pula para guru, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang memiliki peran penting dalam memberikan contoh serta arah bagi generasi muda.

Saya melihat bahwa inilah pesan utama yang ingin disampaikan dalam kultum tersebut. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat melaksanakan ibadah ritual, tetapi juga sebagai pusat pembinaan umat, tempat lahirnya kepedulian sosial, serta ruang untuk membicarakan persoalan-persoalan yang menyangkut masa depan generasi.

Pada akhirnya, menjaga generasi muda bukan hanya tentang mencegah mereka dari hal-hal yang dianggap buruk, tetapi juga tentang menghadirkan lingkungan yang membantu mereka tumbuh menjadi pribadi yang beriman, berilmu, berakhlak, dan memiliki kontribusi bagi masyarakat. Generasi yang baik tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan dibentuk melalui perhatian, pendidikan, keteladanan, dan kepedulian yang terus-menerus dari seluruh elemen umat.

Karena itu, sudah saatnya kita tidak hanya bertanya, “Apa yang terjadi pada generasi muda hari ini?” tetapi juga bertanya, “Apa yang sudah kita lakukan untuk mereka?” Sebab masa depan generasi muda tidak hanya ditentukan oleh pilihan mereka, tetapi juga oleh sejauh mana kita hadir untuk membimbing dan membersamai mereka.

Sebab generasi muda hari ini bukan hanya pewaris masa depan, melainkan juga penentu arah peradaban di masa yang akan datang. Jika mereka dijaga, dibimbing, dan diarahkan dengan baik, maka harapan akan masa depan yang lebih baik akan tetap menyala. Namun jika mereka dibiarkan berjalan tanpa tuntunan dan kepedulian, maka kita sedang mempertaruhkan masa depan umat dan bangsa itu sendiri.(**ML)

Artikel “Ketika Masjid Bicara Masa Depan Generasi” Opini Oleh : Sahrul Ariansyah pertama kali tampil pada MAKASSAR INVESTIGASI.