Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat kesadaran kolektif dalam menjaga kelestarian bumi.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Luwu membacakan sambutan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia yang mengusung tema “Act Now for Climate” atau “Saatnya Bekerja untuk Iklim”.

Sambutan tersebut menekankan bahwa peringatan HLH harus menjadi dorongan aksi nyata, bukan sekadar seremonial, dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Salah satu fokus utama adalah perubahan paradigma pengelolaan sampah dari pendekatan hilir menjadi penguatan dari sumbernya.

“Penanganan sampah tidak boleh lagi hanya bertumpu pada pendekatan hilir. Kita harus mengubah paradigma tata kelola sampah secara menyeluruh. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melakukan Gerakan Pemilahan Sampah dari Rumah Tangga untuk Indonesia ASRI,” demikian kutipan sambutan Menteri Lingkungan Hidup yang dibacakan Bupati Luwu.

Lebih lanjut disampaikan bahwa Gerakan Indonesia ASRI diharapkan menjadi budaya baru bangsa dalam membangun kesadaran dan etika lingkungan.

Momentum ini juga menjadi ajakan untuk melakukan “pertobatan ekologis”, yakni memperbaiki hubungan manusia dengan alam serta menanamkan tanggung jawab lingkungan bagi generasi mendatang menuju Indonesia Emas 2045.

Pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan gerakan ini membutuhkan partisipasi aktif seluruh masyarakat sebagai garda terdepan dalam menjaga lingkungan. Sinergi pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu menjadikan Indonesia sebagai climate leader melalui aksi sederhana dari rumah tangga.

Dari hasil pelaksanaan kerja bakti yang digelar usai apel, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu, Iqbal Halwi, melaporkan bahwa sampah yang berhasil dikumpulkan dan ditimbang untuk dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) mencapai 2,7 ton. Angka ini menjadi bukti nyata antusiasme dan partisipasi masyarakat dalam aksi bersih lingkungan.

Usai apel, Bupati Luwu bersama Wakil Bupati Muh. Dhevy Bijak Pawindu meninjau pelaksanaan kerja bakti (korve) di sejumlah titik yang telah ditentukan di wilayah Kecamatan Belopa. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Luwu Ahmad Gazali, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Muhammad Rudi, unsur Forkopimda, OPD, organisasi wanita, badan usaha, serta pelajar.**ML

Artikel Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati Luwu Mengajak Masyarakat Saatnya Bekerja Untuk Iklim pertama kali tampil pada MAKASSAR INVESTIGASI.

Rapimnas tersebut dibuka langsung KETUA Umum DPN PERADMI Dr.Muhammad Nur, SH., Mpd., M.H., Cfls dan turut hadir unsur pimpinan Ketua Badan Kehormatan dan Kode Etik PERADMI, Dr. Drs. Syahrir, S.H., M.H., M.M., M.Si., Sekjen Jaya SH.MH Bendahara Mursida, S.Sos., S.H., M.H., Dan seluruh anggota unsur pimpinan PERADMI

Dalam dilaksanakannya Rampimnas ini tersebut Untuk membentuk pengurus-pengurus baru DPD yang di isi oleh Ketua, sekretaris, Bendahara. Dan pengembangan organisasi.

Dalam penyampaian rapimnas ketum Dr. Muhammad Nur SH., Mpd., M.H., Cfls

Sehubung dengan kebutuhan organisasi untuk menempatkan arah kebijakan strategis dan program kerja perkumpulan advokat muslim indonesia (PERADMI).

Rapimnas ini merupakan forum tertinggi pimpinan yang membahas dan menetapkan fundamental kegiatan ini akan dilaksanakan dengan tema : representasi kebijakan dan peran PERADMI dalam mengakselerasi dinamika peradilan.

Artikel MELAKSANAKAN RAPIMNAS PERADMI MELANTIK UNSUR PIMPINAN DPD KABUPATEN, KOTA, PROVINSI pertama kali tampil pada MAKASSAR INVESTIGASI.

Dalam orasinya, para demonstran menyoroti indikasi kuat adanya peredaran narkotika di Lapas Kelas IIB Takalar, yang diduga melibatkan pemufakatan jahat antara seorang bandar yang merupakan warga binaan dengan beberapa oknum pejabat lapas. Hingga kini, kasus tersebut tidak menunjukkan perkembangan berarti, bahkan cenderung dibiarkan tanpa tindakan tegas dari pihak Kanwil Kemenkumham Sulsel.

Selain itu, massa aksi juga menyoroti Kepala Lapas Kelas IIA Parepare yang kini menjadi sorotan publik. Sejak kepemimpinannya, muncul berbagai indikasi praktik ilegal dan pelanggaran sistem pemasyarakatan, seperti adanya warga binaan yang bebas menggunakan HP di dalam lapas, melakukan penipuan online (sobis), hingga penyalahgunaan narkotika jenis sabu.

Dugaan tersebut semakin menguat setelah Satreskrim Polres Sidrap mendatangi Lapas Kelas IIA Parepare beberapa waktu lalu untuk melakukan pemeriksaan terhadap salah satu narapidana berinisial FA, yang diduga terlibat dalam kasus penipuan online lintas wilayah. Fakta ini, menurut AMPAK, menjadi bukti nyata bahwa sistem pengawasan dan pembinaan di bawah kepemimpinan Kalapas Parepare sangat lemah dan sarat dugaan permainan kotor.

Tak hanya soal praktik kotor di dalam lapas, AMPAK juga mengecam keras upaya pembungkaman demokrasi yang dilakukan oleh pihak Kemenkumham Sulsel. Sebab, dalam aksi sebelumnya (Senin, 6/10/2025), massa aksi sempat mendapatkan tindakan represif dari sekelompok orang yang diduga preman bayaran. Insiden ini dianggap sebagai bentuk intimidasi terhadap gerakan mahasiswa dan pemuda yang sedang menyuarakan aspirasi publik.

“Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Narkoba tidak akan berhenti menyuarakan kebenaran. Kami akan terus melakukan aksi lanjutan bila tuntutan kami tidak diindahkan. Sudah cukup rakyat dibuat muak oleh praktik busuk di dalam lembaga pemasyarakatan yang seharusnya menjadi tempat pembinaan, bukan tempat peredaran narkoba,” tegas salah satu jenderal lapangan dalam orasinya.

AMPAK mendesak Kemenkumham RI dan Inspektorat Jenderal Kemenkumham untuk segera menurunkan tim investigasi independen guna mengusut tuntas seluruh dugaan pelanggaran di lapas-lapas tersebut. Mereka juga meminta pencopotan pejabat yang terbukti lalai atau terlibat, serta menjamin tidak ada lagi tindakan intimidatif terhadap gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil.

Hingga rilis ini diterbitkan, pihak Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan belum memberikan tanggapan resmi atas tuntutan dan temuan lapangan yang disampaikan oleh para demonstran.

Artikel Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Narkoba Gelar Aksi di Depan Kemenkumham Sulsel: Desak Penindakan Tegas atas Dugaan Peredaran Narkotika dan Praktik Bobrok di Lapas pertama kali tampil pada MAKASSAR INVESTIGASI.

Kepekaan aparat kepolisian dalam mengantisipasi Demo-demo di tempat yang dibatasi oleh undang-undang harus benar-benar dapat diawasi bila perlu di cegah. Ujar, Direktur Hukum dan Kelembagaan LIMIT INDONESIA Syamian Rahman, SH.

Bahwa batasan Kegiatan Demonstrasi khususnya di wilayah Rumah Sakit dan atau jika hal tersebut tetap dilaksanakan, setidaknya di ketahui oleh para pendemo, wajib berjarak dalam radius 500 meter dari pagar luar rumah sakit sebagaimana penegasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun I998 Tentang kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Namun jika tetap terjadi demonstrasi yang pelaksanaannya melanggar aturan tersebut, saya kira aparat tanpa harus di minta segera melakukan penertiban atau membubarkan demo yang tidak menutup kemungkinan dapat membahayakan nyawa manusia yang sedang di rawat pada rumah sakit.

Di tambahkan pula oleh Praktisi yang sekaligus Aktivis senior ini, para pendemo yang Melakukan demonstrasi di lingkungan Rumah sakit di seluruh Indonesia, harus tunduk dan mampu menjamin atas pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain dan tidak asal tabrak lalu kemudian mengambil keuntungan di balik penyampaian aspirasi yang tidak sesuai etika dan aturan. Tutupnya.

Artikel “Berdemolah Secara Bermartabat Dan Tanpa Tendensius” pertama kali tampil pada MAKASSAR INVESTIGASI.

Dari hasil penelusuran lebih lanjut atas seluruh jenis tindakan/pelayanan yang ada ditemukan terdapat enam jenis tindakan/pelayanan yang tidak terdapat pada peraturan bupati maupun SK Direktur RSUD Batara Guru namun tetap ditagihkan kepada pasien dan terdapat tujuh jenis tarif pelayanan kesehatan pada puskesmas yang belum diatur dalam peraturan bupati tentang retribusi jasa umum. Selain itu, terdapat pengenaan tarif yang tidak seragam antar puskesmas, dimana untuk pemeriksaan kolesterol pada Puskesmas Suli mengenakan tarif sebesar Rp35.000,00 kepada pasien, sedangkan pada Puskesmas Larompong, Puskesmas Kamanre, dan Puskesmas Lamasi Timur mengenakan tarif sebesar Rp30.000,00 kepada pasien, untuk pemeriksaan golongan darah pada Puskesmas Larompong, pasien dikenakan tarif sebesar Rp25.000,00, sedangkan pada Puskesmas Ponrang pasien dikenakan tarif sebesar Rp15.000,00, sehingga diduga pengenaan tarif yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan pungli yang mengarah ke tindak pidana korupsi yang dilaksanakan secara terstruktur, sistematis dan massif. Pengenaan tarif tersebut secara otomatis akan membebani masyarakat dengan biaya pelayanan kesehatan yang ditetapkan terlalu tinggi serta membebani keuangan RSUD Batara Guru/puskesmas atas tarif yang ditetapkan terlalu rendah. Bukan hanya itu, berdasarkan hasil investigasi kami atas beberapa permasalahan, kami menduga terdapat kekurangan penerimaan pada RSUD Batara Guru atas pendapatan jasa layanan sebesar Rp117.654.161,00 yang sebabkan antara lain : Diduga terdapat kekurangan penerimaan jasa pelayanan pada Unit Transfusi Darah sebesar Rp76.710.000,00 dimana pada TA 2022 pasien dari RS HS yang melakukan pengambilan darah di RSUD Batara Guru melakukan pembayaran secara tunai ke kasir, sedangkan pada TA 2023 pembayaran dilakukan oleh RS HS melalui mekanisme transfer ke rekening RSUD Batara Guru, namun ditemukan adanya kekurangan penerimaan atas pendapatan pada UTD sebesar Rp76.710.000,00. Diduga terdapat penerimaan sebesar Rp27.300.000,00 yang telah dibayarkan oleh pasien RS HS namun belum disetorkan ke rekening kas RSUD Batara Guru. Diduga terdapat penerimaan pada UTD sebesar Rp49.410.000,00 yang belum dibayarkan oleh RS HS.

Diduga terdapat kekurangan penerimaan atasjasa pelayanankesehatan pada instalasi rawat inap sebesar Rp40.944.161,00 dan telah dibayarkan oleh pasien dengan melakukan pembayaran di kasir namun belum disetor ke rekening RSUD Batara Guru sebesar Rp40.944.161,00. Berdasarkan hal tersebut diatas maka Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu dirugikan atas Kekurangan penerimaan dari jasa pelayanan kesehatan sebesar Rp117.654.161,00 sehingga diduga telah terjadi penyalahgunaan penerimaan retribusi pelayanan, begitu pula dengan belanja Pembayaran TPP Aparatur Sipil Negara (ASN) pada RSUD Batara Guru, diduga Tidak Sesuai Ketentuan dimana Besaran TPP Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tidak sesuai dengan kelas jabatan Hal tersebut dapat dibuktikan dimana pada Tahun Anggaran 2022 diketahui bahwa terdapat 18 orang CPNS menerima TPP yang tidak sesuai dengan kelas jabatan, dimana kelas jabatan merupakan penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan, namun pada kenyataannya tidak dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan Bupati sehingga atas pembayaran TPP yang tidak sesuai dengan kelas jabatan menimbulkan kerugian daerah sebesar Rp5.338.000,00. Diduga pula terdapat Pembayaran Honorarium dan Insentif Tenaga Kesehatan, Penunjang Medis dan Non medis Tidak Sesuai Ketentuan Berdasarkan hasil perhitungan pembayaran honorarium/insentif sebesar Rp1.415.303.875,00 sehingga hal tersebut mengakibatkan kerugian keuangan RSUD Batara Guru atas pembayaran honorarium/insentif yang tidak sesuai standar harga satuan sebesar Rp1.415.303.875,00 yang kami duga sebagai kerugian Daerah.

Begitu pula dengan dugaan mark up pada pembayaran Perjalanan Dinas untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis, Workshop, Sosialisasi dan Seminar Dilaksanakan Tidak Sesuai Ketentuan Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp12.345.000,00 serta diduga terdapat mark up atas Pembayaran Transportasi Lokal pada 21 Puskesmas Sebesar Rp142.084.000,00 yang kami duga sebagai kerugian daerah.

Untuk pengadaan Obat diduga terdapat mark up yang menggunakan Mekanisme Antarsarana dan Copy Resep Mengakibatkan Pemborosan Keuangan Minimal Sebesar Rp30.000.646,07 dimana diketahui terdapat pengadaan obat yang dilakukan tidak melalui Pedagang Besar Farmasi (PBF) melainkan melalui apotek-apotek kerja sama.

Pembelian obat pada apotek kerja sama dilakukan melalui mekanisme copy resep dan antarsarana. Bahwa mekanisme pembelian melalui copy resep dilakukan ketika ada permintaan resep pasien khususnya pasien BPJS yang tidak dapat dipenuhi oleh RSUD Batara Guru karena stok obat yang tidak tersedia digudang farmasi, sehingga RSUD akan memberikan copy resep kepada pasien untuk dibawa ke apotek kerja sama.

Apotek kerja sama kemudian mengajukan tagihan atas pengambilan obat yang dilakukan oleh pasien tersebut. Sedangkan mekanisme pembelian obat antarsarana dilakukan untuk memenuhi kekosongan stok obat namun RSUD tidak dapat melakukan pemesanan pada PBFkarena mengalami “lock” olehPBF.Kondisi “lock” adalah kondisi di mana PBF tidak mau melayani pemesanan obat dari rumah sakit karena rumah sakit terlambat melakukan pembayaran atas pemesanan obat sebelumnya. Olenya ditemukan pada pembelian 28 jenis obat dengan melalui mekanisme antarsarana/copy resep ditemukan adanya pemborosan sebesar Rp30.000.646,07 yang timbul akibat harga satuan untuk pembelian obat melalui mekanisme antarsarana/copy resep lebih besar dibanding harga pembelian pada PBF. bahwa hal tersebut diatas merupakan kongkalikong atau persekongkolan terselebung yang melibatkan pihak-pihak yang berkompeten di RSUD Batara Guru guna meraup keuntungan dan memperkaya diri pribadi maupun golongan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif.

bahwa kami dari Forum Merah Putih Indonesia telah melakukan klarifikasi menyangkut permasalahan-permasalahan tersebut, namun sampai saat ini belum ada jawaban baik dari pihak RSUD Batara Guru maupun dari Dinas terkait, Tutup Sekretaris Jenderal FMPI.(ML*)

Artikel Sekjend FMP Indonesia Akan Melaporkan Pihak RSUD Batara Guru Kab.Luwu Ini Alasannya pertama kali tampil pada MAKASSAR INVESTIGASI.

Diketahui Kejaksaan Negeri (Kejari) Maros sementara usut dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo) Maros.

“Saya berharap agar kasus ini menjadi perhatian khusus oleh pihak Kejari Maros, dimana sangat merugikan Negara dengan Kerugian yang cukup fantastis hingga Miliaran Rupiah, dan kami selaku pengurus Lembaga Bantuan Hukum Suara Panrita Keadilan akan terus mengawal hingga ke persidangan nantinya”,jelas Herman selaku Divisi LBH Suara Panrita Keadilan kepada awak media pada Sabtu,(18/01/2025).

Sementara Kasi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Maros Zulfikar, S.H, M.H dugaan Tipikor Kominfo Maros, Zul sapaan Zulfikar mengatakan Kejari Maros telah melakukan beberapa kali ekspos kasus ini pihak terkait. “Kalau kasus dugaan korupsi Kominfo Maros, terakhir kami telah melakukan ekspos ketiga kali ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan” urainya.

“Dan saat ini, pihaknya sementara menunggu telaahan dari Tim BPKP Perwakilan Sulsel, untuk turun ke Maros menghitung kerugian negara akibat dugaan korupsi di tubuh Kominfo Maros” tambahnya.

Lanjut Zul, pihaknya telah memeriksa dua saksi ahli dalam kasus dugaan Tipikor Kominfo Maros. “Kalau saksi ahli yang telah kami periksa sudah ada dua orang dan dua orang saksi lainnya akan dijadwal untuk jalani pemeriksaan” bebernya kepada awak media saat ditemui dikantornya oleh awak media pada Jum’at 17 Januari 2025.

Artikel Kasus Dugaan Tipikor Kominfo di Kejari Maros, LBH Suara Panrita Keadilan Akan Kawal Hingga ke Persidangan pertama kali tampil pada MAKASSAR INVESTIGASI.

Anggaran pengadaan pembangunan kapal riset dan penelitian serbaguna Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin (Unhas) dianggarkan sebesar Rp 3.450.000.000 pada TA.2023. Proyek tersebut dimenangkan oleh PT. Siagan Bersama Machineri milik pengusaha Oliver William Jost yang beralamat di Jl. Sultan Abdullah 3 Belakang Kompleks Makam Kuno Raja-Raja Tallo.

Perusahaan Oliver ditunjuk sebagai pemenang tender karena memenuhi persyaratan dari panitia, dimana peserta harus memiliki lahan galangan kapal seluas 4000m².

Terpisah, Koordinator Divisi Hukum dan Pelaporan LSM PERAK Indonesia, Burhan Salewangang, SH mengatakan, pihaknya tengah merampungkan bukti dan laporan untuk ditindak lanjuti ke aparat penegak hukum (APH) dalam hal ini Kejaksaan atau Kepolisian.

“Kami sementara kaji dugaan pelanggarannya sambil melakukan pulbaket dan puldata. Minggu depan kami masukkan,” ucapnya saat diwawancarai, Jumat (10/1/25).

Ditanya terkait apa-apa saja item dugaan pelanggarannya, Burhan enggan merincikan.

“Intinya ada dugaan rekayasa atau disetting dalam proyek tersebut. Yang jelas jika ada dugaan kerugian negara pasti kita laporkan dan kawal sampai ada proses hukum yang jelas,” tegasnya.

Berdasarkan sumber informasi, Panitia diduga memenangkan PT. Siagan Bersama Machineri milik Oliver, karena memiliki lahan galangan kapal dan itu sebagai persyaratan dari panitia. Padahal, PT. Siagan Bersama Machineri berada di urutan kedua, sementara

CV. Mahakam Bahari Nusantara berada diurutan pertama. Tetapi yang ditunjuk panitia sebagai pemenang PT. Siagang Bersama Machineri.

“Kami menduga ada orang dalam yang berperan besar memainkan proyek ini dan dugaan bagi -bagi Fee kepada oknum itu untuk memuluskan proyek tersebut,” ungkap pria yang juga berprofesi sebagai Pengacara.

Lanjut Burhan, jika ada Oknum yang diduga mengatur pengadaan proyek pembangunan kapal riset dan penelitian serbaguna Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Dimana Background pemilik juga punya jaringan di kampus karena seorang Alumni.

“Hal tersebut yang membuat kami menduga monopoli dan pengaturan di dalam hingga adanya dugaan fee atau gratifikasi yang mengalir untuk memenangkan perusahaan tersebut,” bebernya.

Jadi, menurutnya ada dugaan sarang koruptor di lembaga kampus tersebut yang harus diusut oleh penegak hukum.

(*)

Artikel Terkuak Dugaan Korupsi Proyek Kapal FIKP Unhas Rp 3,4 M pertama kali tampil pada MAKASSAR INVESTIGASI.

Untuk diketahui, alam rangka kegiatan study tiru. Kunjungan ini berlangsung di Aula Lantai 3 Kecamatan Ujung Pandang dan dihadiri oleh sejumlah pejabat dari kedua daerah.

Dalam sambutannya, Plt. Camat Ujung Pandang menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.

Ia menjelaskan bahwa kegiatan study tiru ini merupakan kesempatan yang baik untuk saling bertukar informasi dan pengalaman dalam pengelolaan pemerintahan, khususnya di tingkat kecamatan.

“Kami sangat senang menerima kunjungan ini. Semoga melalui kegiatan ini, kita dapat berbagi pengetahuan dan praktik terbaik dalam menjalankan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien,” ungkap Plt. Camat.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antar daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Delegasi dari Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mengungkapkan tujuan kunjungan mereka adalah untuk mempelajari berbagai program dan inovasi yang telah diterapkan di Kecamatan Ujung Pandang.

Mereka berharap dapat mengadopsi beberapa praktik yang dianggap berhasil dan relevan untuk diterapkan di daerah mereka.

Selama pertemuan, kedua belah pihak berdiskusi mengenai berbagai isu, termasuk pengelolaan administrasi, pelayanan masyarakat, dan program-program pembangunan yang telah dilaksanakan.

Plt Camat Ujung Pandang juga mempresentasikan beberapa inisiatif yang telah berhasil diimplementasikan di Kecamatan Ujung Pandang, yang diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi Kabupaten Parigi Moutong.

Kunjungan ini diakhiri dengan sesi tanya jawab, di mana para pejabat dari Parigi Moutong mengajukan berbagai pertanyaan terkait implementasi program dan tantangan yang dihadapi.

Plt. Camat Ujung Pandang menjawab dengan antusias, memberikan penjelasan mendetail mengenai strategi yang digunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan.

Dengan adanya kunjungan ini, diharapkan akan terjalin kerjasama yang lebih erat antara Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Kegiatan study tiru ini menjadi langkah positif dalam upaya meningkatkan kapasitas dan kualitas pemerintahan di kedua daerah.(**)

Artikel Plt. Camat Ujung Pandang Menerima Kunker Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Sulteng pertama kali tampil pada MAKASSAR INVESTIGASI.

Dalam sambutannya, Bapak Plt. Camat Ujung Pandang menekankan bahwa penyuluhan ini merupakan upaya untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi Pilkada dengan sikap yang bijak dan bertanggung jawab. “Keamanan dan ketertiban adalah kunci utama agar Pilkada dapat berjalan dengan lancar. Kami berharap masyarakat bisa menjaga suasana kondusif dan berpartisipasi dalam menciptakan pilkada yang aman,” ujar beliau.

Bapak Danramil yang juga turut hadir dalam acara tersebut menggarisbawahi pentingnya peran serta aparat keamanan, baik itu Babinsa maupun Binmas, dalam menjaga stabilitas selama pelaksanaan Pilkada. Ia menyatakan, “Penyuluhan ini sangat penting sebagai upaya mencegah gangguan ketertiban, dan memastikan bahwa semua pihak terlibat aktif dalam menjaga ketentraman.”

Selain kedua pejabat tersebut, acara juga dihadiri oleh Sekretaris Lurah, Babinsa, Binmas, serta Laskar Pelangi, yang merupakan kelompok relawan yang berperan dalam mendukung upaya menjaga ketentraman masyarakat. Mereka turut serta dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan peran serta mereka dalam menjaga keamanan, pentingnya netralitas, serta cara melaporkan potensi pelanggaran yang dapat mengganggu jalannya Pilkada.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban pada saat Pilkada Serentak 2024. Sebagai bagian dari upaya pencegahan, penyuluhan ini diadakan untuk menciptakan rasa aman di masyarakat dan menjamin kelancaran pelaksanaan Pilkada.(*)

Artikel Kesbangpol Kota Makassar Gelar Penyuluhan Pilkada Serentak 2024 di Kecamatan Ujung Pandang pertama kali tampil pada MAKASSAR INVESTIGASI.

Dalam kesempatan tersebut, Bapak Plt. Camat Ujung Pandang menyampaikan bahwa kedatangan tim SMEP dan PKK Kota Makassar menjadi momen yang sangat berarti dalam meningkatkan kerja sama antara pemerintah kecamatan dan pihak-pihak terkait. “Kami berharap kunjungan ini menjadi ajang memperkuat kolaborasi untuk lebih mendekatkan layanan publik kepada masyarakat, serta memastikan program pemerintah berjalan lancar di tingkat kecamatan,” ujar Bapak Camat.

Ibu Norma Firman selaku Ketua TP. PKK Kota Makassar dalam sambutannya juga menekankan pentingnya peran PKK dalam mendukung berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Ia berharap, dengan adanya koordinasi yang baik antara TP. PKK dan pemerintah kecamatan, dapat menciptakan program yang berdampak langsung bagi masyarakat Ujung Pandang.

Selama kunjungan, tim SMEP memberikan informasi mengenai program terbaru mereka yang difokuskan pada peningkatan manajemen pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi. Program ini diharapkan dapat mempermudah proses administrasi dan memberikan layanan yang lebih cepat serta transparan kepada masyarakat.

Rangkaian acara diakhiri dengan sesi diskusi, di mana para peserta saling bertukar ide dan solusi untuk meningkatkan kinerja pemerintah kecamatan dan program-program yang melibatkan masyarakat. Kehadiran tim SMEP dan TP. PKK ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya pemerintahan yang lebih efisien, serta memberdayakan masyarakat di Kecamatan Ujung Pandang.(*)

Artikel Penerimaan Rombongan Tim SMEP oleh Camat Ujung Pandang dan PKK Kecamatan pertama kali tampil pada MAKASSAR INVESTIGASI.