MAKASSAR INVESTIGASI.ID| Makassar – KAMMI Makassar melalui Pengurus Daerah menyelenggarakan kegiatan Sekolah Kepemimpinan Profetik pada 2–3 Mei 2026. Kegiatan ini berlangsung di Aula Rapat DPD RI Perwakilan Sulawesi Selatan dengan mengusung tema “Revitalisasi Kepemimpinan Profetik: Dari Nilai Kenabian Menuju Transformasi Sosial.”

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah pemateri dari berbagai latar belakang, mulai dari akademisi, praktisi, hingga aktivis. Di antaranya H. Abdul Qohar Zainal, Lc., M.Ed., Ph.D, La Sabruddin La Suci, S.T, Dr. Asrullah, S.H., M.H, Ziaul Haq Nawawi, S.Pi., M.Si, Junaedi, S.E., M.E, serta Saifullah Mubarak, S.H. Para pemateri memberikan pemaparan yang komprehensif terkait konsep kepemimpinan profetik serta relevansinya dalam menjawab tantangan sosial saat ini.

Selama dua hari pelaksanaan, peserta mengikuti rangkaian kegiatan berupa pemaparan materi, diskusi interaktif, serta sesi refleksi kepemimpinan. Materi yang disampaikan menitikberatkan pada internalisasi nilai-nilai kenabian seperti kejujuran (shiddiq), amanah, tabligh, dan fathanah sebagai fondasi utama dalam membangun karakter pemimpin.

Ketua Umum KAMMI Makassar dalam keterangannya menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya membangun kualitas kepemimpinan generasi muda. “Sekolah Kepemimpinan Profetik ini bukan hanya ruang belajar, tetapi juga proses pembentukan karakter. Kami ingin melahirkan pemimpin yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan memiliki keberpihakan kepada umat,” ungkapnya.

Antusiasme peserta terlihat dari aktifnya diskusi dan pertukaran gagasan selama kegiatan berlangsung. Forum ini juga menjadi ruang kolaboratif bagi peserta untuk merumuskan peran strategis pemuda dalam mendorong perubahan sosial di tengah masyarakat.

Melalui pelaksanaan kegiatan ini, KAMMI Makassar berharap dapat melahirkan generasi pemimpin muda yang berintegritas, visioner, dan memiliki kepedulian sosial tinggi, serta mampu berkontribusi dalam mendorong transformasi sosial yang lebih baik di masa depan.(**ML)

Artikel “Dari Nilai Kenabian Menuju Aksi Nyata: Sekolah Kepemimpinan Profetik KAMMI Makassar Digelar” pertama kali tampil pada MAKASSAR INVESTIGASI.

Fadly sapaan akrabnya Owner telah mengantongi beberapa nama Atlet Pordi DS-48 Luwu setelah menggelar tournamen internal (Silaturahmi) sabtu kemarin 2/5/26 di Mabes DS-48 Luwu di Jalur dua dekat Kantor Kejaksaan dan Polres Luwu.

“Kami bakal siap tempur nantinya semaksimal mungkin untuk menghadapi sejumlah atlet se-indonesia di Tournamen SMS CUP I memperebutkan Juara dengan total hadiah Rp.300.000.000 dan Juara I Rp.110.000.000.” Ungkap Owner sapaan akrabnya

Lanjut, Owner DS-48 Luwu mengatakan kami akan tampil beda nantinya di Tournamen SMS CUP I di Sengkang dengan Baju baru buat para atlet kami biar semua semangat saat bertanding.

“Tidak hanya baju baru yang kami siapkan, tapi saya juga sudah membooking sejumlah kamar di beberapa hotel di sengkang agar semua atlet DS-48 Luwu nyaman beristirahat dan fresh pada saat mau bertanding.” Kata Owner atau Manager DS-48 Luwu

Hal senadah, CEO ATMA GRUP juga menyampaikan saat dikonfirmasi mengatakan pesan ke para atlet DS-48 Luwu apabila ada berhasil masuk ke 16 besar minimal, bakal mempersiapkan surprise nantinya.

“Kami sudah menyiapkan sejumlah hadiah surprise buat para atlet Pordi DS-48 Luwu apabila ada melaju ke 16 besar, dan yang berhasil masuk ke Semifinal kami akan bawa liburan ke Bali atau Jakarta.” Ungkap CEO ATMA GRUP.(**ML)

Artikel Owner DS-48 Luwu dan CEO ATMA GRUP Siap Turunkan Sejumlah Atlet Pordi di Tournamen Sengkang SMS Cup I pertama kali tampil pada MAKASSAR INVESTIGASI.

Mulyadi S.H menegaskan bahwa KUHP Nasional baru (UU 1/2023) menjelaskan pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana pelaku tindak pidana korupsi, namun berfokus pada pemulihan aset (asset recovery). Pasal 603 menekankan kerugian negara harus pasti (actual loss) berdasarkan hasil audit lembaga negara. Fokus utama adalah memaksimalkan denda dan uang pengganti.

“Jelas dalam Pasal 603 KUHP Nasional menyatakan kerugian keuangan negara harus berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan (seperti BPK/BPKP), bukan sekadar potensi kerugian.” Ungkapnya

Lanjut, Mulyadi juga menantang dan mendesak Mapolres Luwu, Kejaksaan Negeri Luwu, hingga KPK agar semua temuan LHP BPK/BPKP segera di proses atau ditindaklanjuti.

“Karena tidak ada Alasan Penghapusan Pidana Berdasarkan prinsip umum tipikor yang diakomodasi, pengembalian uang negara/daerah tidak menghilangkan sifat melawan hukum, sehingga pelaku tetap dipidana.” Tegasnya

Kami akan bersurat ke Polda Sulsel, Kejaksaan Tinggi, Mabes Polri, hingga Kejaksaan Agung nantinya terkait tindakan anggotanya yang kami duga melakukan perbuatan melawan hukum di Kabupaten Luwu.

“Ada beberapa yang kami duga besar kejanggalan kasus yang hasil LHP 2024-2025 tersebut ditutup (pidana dihentikan) di Mapolres Luwu dan Kejaksaan Negeri Luwu, padahal kedua APH sempat memanggil dan memeriksa Pejabat Pemkab Luwu.” Tutupnya(**ML)

Artikel Presiden Koalisi Sulsel Bakal Kawal Kerugian Keuangan Negara Kabupaten Luwu di APH pertama kali tampil pada MAKASSAR INVESTIGASI.

Surat dilayangkan, Kamis (30/4/2026). Dalam suratnya, Laksus mengungkap poin-poin proses menanganan kasus dan seluruh fakta-fakta di baliknya.

“Ada beberapa yang menjadi konsen kami dalam kasus ini. Itu kami paparkan dalam surat agar segera ditelaah Kejagung,” ujar Direktur Laksus Muhammad Ansar, Jumat (1/5/2026).

Dilihat dari surat yang ada, terdapat 4 poin di dalamnya. Pertama, Laksus meminta Kejagung mengontrol kasus ini agar berjalan secara transparan. Kedua, Kejagung diminta mendorong penyidik memperlebar pengusutan agar menyentuh pihak-pihak yang terlibat dalam pembahasan dan proses penganggaran.

“Kenapa kita dorong kasusnya diperlebar, ya itu tadi, agar semua bisa tersentuh. Nilai proyek ini luar biasa fantastis. Rp60 miliar. Angkanya sangat besar. Jadi kalau diduga melibatkan banyak orang itu sangat mungkin,” jelas Ansar.

Ansar berpendapat, dengan nilai proyek lebih dari Rp60 miliar, potensi kerugian negara bisa di atas 20%.

“Artinya jika asumsi ini berlaku, maka bisa jadi nilai korupsinya menyentuh Rp12 miliar. Angka asumsi di atas saya rasa paling minimal, karena bisa lebih dari itu,” paparnya.

Lalu lanjut dia, dengan potensi kerugian negara yang demikian besar, eksekutif dalam hal ini eks Pj Gubernur Bahtiar (sudah ditetapkan tersangka) mustahil bekerja sendiri. Ansar menyebut, ada individu-individu yang memiliki peran lebih sentral yang harusnya diungkap.

“Karena itulah kami dorong Kejagung melakukan kontrol. Jangan sampai kasusnya dilokalisir hanya pada individu tertentu. Lalu yang lain dibiarkan bebas,” tandas Ansar.

Poin keempat, Laksus meminta Kejagung ikut menelaah hasil pemeriksaan 4 eks pimpinan DPRD Sulsel. Ansar menyebut, pengakuan 4 eks pimpinan DPRD sangat janggal.

Sebelumnya penyidik Kejati Sulsel telah memeriksa 4 eks pimpinan DPRD Sulsel. Mereka yakni Andi Ina Kartika Sari yang saat ini menjabat Bupati Barru, Syaharuddin Alrif (Bupati Sidrap), Darmawangsyah Muin (Wabup Gowa) dan Ni’matullah. Mereka menjalani 2 kali pemeriksaan dalam rentang sepekan.

Kejati mengonfirmasi, pemeriksaan mencakup proses penganggaran yang mencapai Rp60 miliar. Selanjutnya, penyidik juga menelisik dugaan adanya bagi-bagi anggaran yang menyentuh pihak-pihak terkait.

Usut Mark-up dan Gratifikasi

Ansar mengemukakan, ada dua perkara yang diusut dalam kasus ini. Selain penggelembungan anggaran, juga diduga terjadi gratifikasi.

“Gratifikasi dan penggelembungan anggaran ini adalah mata rantai yang terkait. Penyidik tentu sudah mengetahui konstruksinya, dan kemungkinan ke mana dana itu mengalir,” jelas Ansar.

Ia menjelaskan, pemeriksaan 4 eks pimpinan DPRD tak boleh sekadar sebuah tahapan administratif. Melainkan langkah subtantif untuk menguak aktor-aktor di balik proyek ini.

“Pengalaman sosiologis terbukti bahwa kasus-kasus korupsi di eksekutif selalu ada campur tangan legislatif. Karena itu kami minta penyidik menelusuri aliran dana Rp60 miliar itu mengalir ke mana saja,” ketus Ansar.

Ia menilai, sangat penting bagi penyidik untuk melakukan konfrontir antara eks Pj Gubernur dengan 4 eks pimpinan Dewan. Langkah ini bisa untuk memvalidasi benar tidaknya pengakuan Andi Ina cs yang mengklaim tak tahu menahu soal proyek bibit nanas.(**ML)

Artikel Surati Kejagung, Laksus Minta Kasus Korupsi Bibit Nanas di Kejati Sulsel jadi Atensi pertama kali tampil pada MAKASSAR INVESTIGASI.

Dalam pemaparan materinya, Dr. H. Muhammad Ali, M.Ag. lebih menekankan pada makna keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengajak seluruh peserta untuk memahami bahwa keberkahan tidak hanya datang dari banyaknya rezeki, tetapi dari rasa syukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah SWT.

“Jika kita bersyukur, maka keberkahan itu akan terus bertambah. Kunci dari kehidupan yang berkah adalah bagaimana kita mampu mensyukuri setiap nikmat, sekecil apa pun itu,” ungkapnya.

Ia juga mencontohkan hal-hal sederhana yang sering luput dari rasa syukur, seperti turunnya hujan. Menurutnya, hujan bukan sekadar fenomena alam, tetapi bagian dari nikmat yang seharusnya disyukuri oleh setiap manusia.

“Kita harus belajar mensyukuri segala hal, bahkan hujan sekalipun. Karena di balik itu semua ada rahmat yang Allah turunkan untuk kehidupan kita,” lanjutnya.

Lebih jauh, Dr. Ali menjelaskan bahwa salah satu cara paling sederhana namun kuat untuk menumbuhkan rasa syukur adalah dengan memperbanyak dzikir. Dzikir dinilai mampu menghadirkan ketenangan hati sekaligus menguatkan kesadaran akan nikmat-nikmat yang sering terabaikan.

Ia pun mengapresiasi kebiasaan masyarakat yang rutin melaksanakan yasinan setiap malam Jumat di masjid. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata dalam menjaga dzikir dan memperkuat nilai spiritual di tengah masyarakat.

“Yasinan malam Jumat yang rutin dilaksanakan di masjid adalah bagian dari upaya menghadirkan keberkahan. Ini perlu terus dijaga dan dihidupkan,” ujarnya.

Pemaparan tersebut disambut dengan penuh perhatian oleh para peserta. Suasana masjid terasa khidmat, dengan banyak jamaah yang larut dalam perenungan atas pesan-pesan yang disampaikan.

Melalui materi yang sederhana namun menyentuh, seminar ini tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga pengingat bahwa jalan menuju kehidupan yang berkah dimulai dari hal paling mendasar: rasa syukur dan kedekatan kepada Allah SWT.(**ML)

Artikel “Mensyukuri Nikmat, Menjemput Berkah: Pesan Mendalam Dr. Muhammad Ali dalam Seminar Kecamatan Duapitue” pertama kali tampil pada MAKASSAR INVESTIGASI.

MAKASSAR INVESTIGASI.ID| Luwu – Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Ponrang Selatan (Kapus Puskesmas Ponsel) diduga melakukan penyelewengan anggaran, persekongkolan, hingga maladministrasi. Sari, S.Km, tuai sorotan di beberapa media massa.

Adapun yang diduga Kepala Puskesmas Sari, S.Km, menyalahi aturan atau regulasi, yakni.

– Penyelewengan Anggaran Pemeliharaan atau Operasional IPAL. 

– Melakukan Persekongkolan dengan Anggota Penyidik Polsek Ponrang dengan Pihak Lawan Saudari Misnawati. 

– Terjadi Maladministrasi saat mengeluarkan hasil Visum. 

Sorotan utama mengarah pada kasus visum seorang warga Lampuara yang menjadi korban dugaan pengeroyokan. Korban mengaku tidak pernah diperiksa dokter saat mendatangi Puskesmas Ponsel atas permintaan penyidik Polsek Ponrang. Saat itu, hanya ada perawat yang berjaga dan tidak melakukan pemeriksaan medis sebagaimana prosedur.

Ironisnya, pihak puskesmas justru mengeluarkan hasil visum yang menyebut tidak ditemukan luka akibat penganiayaan, melainkan hanya gejala alergi kulit. Pernyataan ini berbanding terbalik dengan pengakuan korban, sekaligus memunculkan tanda tanya besar terkait prosedur medis yang dijalankan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Dr. Rosnawari Basir saat dikonfirmasi mengatakan, Terkait pengelolaan limbah B3 terdapat pihak ketiga yang ditunjuk untuk pengelolaannya, dimana pengelolaan dan pengangkutan limbah b3 dilakukan sesuai standar operasional prosedur dan jadwal pengangkutan oleh pihak ketiga.

“Dan terkait IPAL, Puskesmas seharusnya melakukan pemeliharaan terhadap IPAL yang sudah dibangun, melalui operasional puskesmas.” Ungkap Rosnawari Basir

Lanjut, Visum harus dikeluarkan oleh dokter, dikondisi dokter tidak berada ditempat bukan surat visum tapi surat keterangan pemeriksaan yang bisa dibuat oleh tenaga kesehatan lain dengan kewenangan terbatas misalnya perawat UGD yang telah memiliki kompetensi, bidan atau nakes lain yang melakukan pemeriksaan , tapi suratnya bukan surat visum, hanya berupa keterangan medis umum, kalau dokter tidak ditempat seharusnya menunggu pemeriksaan oleh dokter agar bisa dibuatkan visum resmi, cuma biasanya luka atau bekas penganiayaan sudah berubah atau mengalami perbaikan seiring dengan bertambahnya waktu.

“Adapun terkait dugaan visum bermasalah sementara dilakukan investigasi oleh teman teman bidang yankes.” Kata Rosnawari Basir

Hingga berita ini diturunkan lagi, pihak Puskesmas Ponsel belum memberikan klarifikasi. Sikap diam ini justru memperbesar kecurigaan publik terhadap berbagai dugaan yang mencuat.(**ML)

Artikel Diduga ada Persekongkolan, Penyelewengan Anggaran, Hingga Maladministrasi PKM Ponsel Tuai Sorotan pertama kali tampil pada MAKASSAR INVESTIGASI.

MAKASSAR INVESTIGASI.ID| Momen pertemuan keluarga besar Puang Halimun-Puang Deda sebagai titik awal untuk mempersatukan seluruh anggota keluarga yang dihimpun dalam satu wadah kerukunan keluarga, yang nantinya kedepan akan melaksanakan agenda agenda penting untuk terus eksis dalam mengembangkan dan membesarkan organisasi yang telah dibentuk bersama. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang cicit Puang Halimun, Andi Ramli,SE,SH,MH yang merupakan cucu dari Puang Sarehong adalah anak dari Puang Halimun.(Jumat 1 Mei 2026)

Acara silaturrahmi yang dilaksanakan beberapa waktu lalu Di Pantai Akkarena menggambarkan betapa antusiasnya keluarga besar keturunan Puang Halimun merajut silaturrahmi bersama, juga menjadi sarana untuk saling mengenal cicit dan cucu keturunan Puang Halimun- Puang Deda. Alhamdulilah dalam pertemuan tersebut disepakati Ir.Andi Ahmad Syawal sebagai Ketua Imum ( Chief Executive Officer -CEO), Pengusaha dibidang Apprisal/analisis dan penaksiran . Ungkap Andi Ramli

Lanjut Andi Ramli mengisahkan, dahulu momen pertemuan hanya kadang terjadi dalam sebuah acara hajatan keluarga, misalnya acara pesta perkawinan, namun tidak semua keluarga dapat hadir, insya Allah dengan hadirnya wadah Kerukunan Keluarga Besar Puang Halimun ini kedepan silaturrahmi akan semakin terjalin. Tentu saja kedepan ide dan gagasan akan lahir untuk menghasilkan program organisasi yang lebih baik dan bermanfaat untuk keluarga dan masyarakat, mengingat didalam kepengurusan Kerukunan Keluarga Puang Halimun cucu dan cicit memiliki latar belakang basic keilmuan yang berbeda beda, sebut saja ada ASN, ada pengusaha, serta profesi lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Ungkapnya.

Puang Halimun dikenal Berdomisli pada sebuah Desa Di Kabupaten Bulukumba, adalah Desa Gunturu Hero, Kecamatan Herlang adalah singkatan dari Hero Langnge-Langnge. Dalam momen syukuran bersama sekaligus silturrahmi yang dilaksanakan Di Kota Makassar beberapa waktu lalu menjadi momentum penting dengan hadirnya salah seorang sosok panutan keluarga Drs.H.Andi Abd.Rasyid Sarehong,SH,MH,MM, beliau adalah pensiunan ASN Badan Pertanahan Nasional.

Dalam sambutannya selaku dewan pembina Kerukunan Keluarga Besar Puang Halimun- Puang Deda, pada acara Tudang Sipulung, sempat membuat hening suasana dan menggambarkan rasa haru yang mendalam atas terlaksananya kegiatan Tudang Sipulung.

H.Abd Rasyid mengapresiasi kinerja panitia pelaksanaan Tudang Sipulung sekaligus menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat bernilai di tengah dinamika masyarakat modern dan ini merupakan cara terbaik untuk memastikan silsilah keluarga agar tetap terjaga serta investasi tak ternilai bagi masa depan keluarga. Dalam sambutannya juga menekankan bahwa kita tidak ingin anak cucu kita tumbuh menjadi orang asing di dalam darah atau keluarga mereka sendiri.

Semoga momen ini menjadi titik balik untuk mempererat persaudaraan, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan dan perlindungan bagi kita semua agar terus menjaga amanah silaturahmi. ungkapnya.

Pertemuan Perdana Acara Tudang Sipulung juga Dihadiri Oleh Ketua Yayasan Universitas Mega Resky Makassar Muh.Qolby bersama Istri yang juga merupakan cicit dari Puang Halimun, Dewan Penasehat I Andi Hasanuddin Sarehong, S.Pd.M.Pd ( Kepsek salah satu SMU Negeri Di Bulukumba) Bustam Zaiinuddin, yang saat ini menjabat Kepala Kantor Pertanahan Kab.Takalar, Andi Saipul Alam,SH,MH, ASN ATR/BPN Kota Makassar, Ir.Andi M.Dawis Nur , Ceo Pengusaha Benur sekaligus tenaga dosen pengajar dibeberapa perguruan tinggi, Andi Darmawan Nur S. Stp, M, H – ASN ATR/BPN Kota Sidoarjo Jawa Timur. Beberapa nama ini masuk dalam jajaran pengurus inti.

“Pertemuan perdana 26-April -2026 di Tanjung Akkarena Makassar sekaligus pembentukan pengurus dan yang dsetujui menjadi Ketua Umum adalah Ir. Andi Ahmad Syawal Sattuba, kedepan akan menenyusun struktur kepengurusan. Ini adalah suatu kebaggaan tersendiri dimana acara ini kami tidak pernah bayangkan akan semeriah ini dan ada beberapa permainan games untuk tamu keluarga besar aank-anak & Remaja antusias mengikuti acara tersebut dengan riang dan penuh ke akraban. ungkap Andi Ramli(**ML)

Artikel “Tudang Sipulung” Pertemuan Perdana Keluarga Besar Puang Halimun – Puang Deda Resmi Menunjuk Ketua Umum  pertama kali tampil pada MAKASSAR INVESTIGASI.

MAKASSAR INVESTIGASI.ID| Luwu – Sari, S.Km, yang bertugas selaku Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Ponrang Selatan (Kapus Puskesmas Ponsel) berkali-kali didatangi di kantor dinasnya selalu tidak ada di tempat, dirinya dihubungi via whatsApp namun tidak juga memberikan kepastian untuk menemui para awak media. Belopa, (30/4/2026).

Pada Rabu (29/4) sekitar pukul 13.57 WITA, sejumlah wartawan kembali mendatangi Puskesmas Ponsel. Tujuannya jelas, meminta konfirmasi terkait dua isu serius dugaan visum bermasalah dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang disinyalir tak berfungsi. Namun hasilnya tetap sama, Kapus tidak berada di tempat, dan tidak ada kepastian kapan bisa ditemui.

Kunjungan ini bukan pertama kali oleh sejumlah awak media, melainkan sudah berkali-kali namun hasilnya tetap nihil. Diduga kuat Kapus Sari sangat jarang masuk kantor, dan selalu berusaha menghindar dari kejaran awak media.

Sorotan utama mengarah pada kasus visum seorang warga Lampuara yang menjadi korban dugaan pengeroyokan. Korban mengaku tidak pernah diperiksa dokter saat mendatangi Puskesmas Ponsel atas permintaan penyidik Polsek Ponrang. Saat itu, hanya ada perawat yang berjaga dan tidak melakukan pemeriksaan medis sebagaimana prosedur.

Ironisnya, pihak puskesmas justru mengeluarkan hasil visum yang menyebut tidak ditemukan luka akibat penganiayaan, melainkan hanya gejala alergi kulit. Pernyataan ini berbanding terbalik dengan pengakuan korban, sekaligus memunculkan tanda tanya besar terkait prosedur medis yang dijalankan.

Sejak kejadian itu, wartawan mencoba mengkonfirmasi ke pihak Puskesmas Ponsel pada tanggal 27 Februari 2026 hingga kini Kapus atau pihak Puskesmas ponsel yakni Sari, namun tidak dapat ditemui dan tidak memberikan keterangan.

Tak hanya itu, persoalan lain yang tak kalah serius adalah dugaan tidak berfungsinya IPAL di Puskesmas Ponsel. Dari pantauan di lapangan, limbah cair puskesmas diduga langsung dialirkan ke saluran pengairan sawah warga di belakang gedung. Jika benar, kondisi ini berpotensi mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat.

Pada hari Rabu (29/4), saat wartawan menyambangi kantor Puskesmas Ponsel, menurut beberapa pegawai yang ditemui wartawan di Puskesmas Ponsel saat itu, berhubung Kapus tidak ada di tempat, satu-satunya yang bisa mewakili Kapus yakni, Maswana, selaku Kepala Tata Usaha (KTU) Puskesmas Ponsel.

Dengan demikian beberapa pegawai yang bergantian masuk ke ruang kerja Maswana guna menyampaikan adanya beberapa awal media yang hendak menemuinya, dengan jawaban yang sama, “tidak mau ditemui”.

Pegawai yang bergantian masuk ke ruang kerja Maswana, keluar dengan pesan yang sama, dengan mengatakan, “Bu TU ada di dalam ruang kerjanya pak, kita tunggu saja.” ucapnya sembari menghindar dan menjauhi wartawan.

Staf/pegawai yang dirahasiakan identitasnya ini, ia tidak mengetahui persis pergi kemana Kapusnya usai Rapat di Kantor Dinas Kesehatan Luwu di Belopa hingga tidak kembali lagi ke kantor Puskesmas Ponsel lagi.

“Rapatnya sudah selesai tadi jam 12 siang pak, saya dan rombongan teman-teman Puskesmas sudah pulang. Kalau bu Kapus tidak tahu kemana, tapi yang jelas sudah pulang juga tadi,” cetusnya.

Diketahui bahwa setiap Puskesmas wajib memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan izin operasional/pembuangan limbah cair dari Dinas Lingkungan Hidup daerah setempat. IPAL berfungsi mengolah limbah cair dari ruang tindakan, laboratorium, dan MCK agar sesuai baku mutu sebelum dibuang ke lingkungan, sesuai standar Permenkes. Kewajiban IPAL di setiap Puskesmas yang berlandaskan hukum wajib memiliki IPAL, didukung Permenkes Nomor 8 Tahun 2021.

Selain itu, proses perizinan dan pengelolaan limbah B3 dapat merujuk pada dokumen peraturan menteri kesehatan republik indonesia. Analisis hukum mengenai penerapan aturan tersebut terdapat dalam jurnal Penerapan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Puskesmas Ponsel belum memberikan klarifikasi. Sikap diam ini justru memperbesar kecurigaan publik terhadap berbagai dugaan yang mencuat.(**ML)

Artikel Disorot Dugaan Manipulasi Visum dan IPAL Rusak, Kapus Ponsel Malah “Menghilang” pertama kali tampil pada MAKASSAR INVESTIGASI.

MAKASSAR INVESTIGASI.ID| Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan 78 Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Posko 09 Desa Salobukkang, Kecamatan Duapitue, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), mengadakan kegiatan edukasi Stop Bullying di UPT SDN 11 Tanru Tedong pada Rabu, 29 April 2026.

Kegiatan ini merupakan penutup dari program kerja “Jejak Ilmu KKN” yang telah dilaksanakan selama masa pengabdian mahasiswa di Desa Salobukkang. Edukasi tersebut diikuti oleh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD yang tampak antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai bahaya bullying (perundungan), dampaknya terhadap korban, serta cara mencegah dan menghadapinya sejak dini di lingkungan sekolah.

Dalam pelaksanaannya, mahasiswa KKN menyampaikan materi secara interaktif melalui pemaparan materi, diskusi bersama siswa, serta pemutaran video edukasi terkait bullying. Untuk meningkatkan partisipasi, di akhir kegiatan dilakukan sesi cap tangan sebagai simbol komitmen siswa dalam menolak segala bentuk perundungan.

Koordinator Desa Posko 09, Sahrul Ariansyah, menyampaikan, “Kami ingin menanamkan sejak dini bahwa bullying bukan hal yang wajar, dan setiap anak berhak merasa aman dan dihargai di sekolah.”

Kegiatan ini juga mendapat sambutan positif dari Kepala UPT SDN 11 Tanru Tedong, Ibu Hasmiaty. Dalam keterangannya, beliau menyampaikan, “Semoga apa yang adek-adek berikan kepada anak-anak bisa bermanfaat dan ke depannya mungkin bisa membantu anak-anak di sini meningkatkan kompetensi belajarnya.”

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan tercipta lingkungan sekolah yang lebih aman, nyaman, dan bebas dari bullying, serta mampu mendukung perkembangan karakter siswa yang lebih baik.(**ML)

Artikel Mahasiswa KKN UIN Alauddin Makassar Gelar Edukasi Stop Bullying di UPT SDN 11 Tanru Tedong pertama kali tampil pada MAKASSAR INVESTIGASI.

MAKASSAR INVESTIGASI.ID| Salobukkang, 28 April 2026 — Pemerintah Desa Salobukkang, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, melaksanakan kegiatan Pelatihan Pengelolaan Keuangan dan Jaga Desa Tahun Anggaran 2026 yang bertempat di Aula Kantor Desa Salobukkang pada Selasa (28/04).

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Inspektorat Kabupaten Sidrap, Drs. Mustari Kadir, yang menyampaikan materi terkait pengelolaan keuangan desa secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pemaparannya, beliau menekankan pentingnya pembinaan sebagai langkah preventif.

“Tujuan kami melakukan pembinaan adalah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” jelasnya di akhir sesi materi.

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur desa dan masyarakat dalam mengelola keuangan desa, khususnya dalam penggunaan Dana Desa yang setiap tahunnya memiliki petunjuk teknis tersendiri.

Menanggapi pertanyaan Ketua BPD Desa Salobukkang, Bapak Herman, terkait pengadaan aset Koperasi Desa, Drs. Mustari Kadir menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan program, kehati-hatian sangat diperlukan.

“Dana Desa setiap tahun itu ada petunjuk teknis. Tapi kalau tidak ada, jangan coba-coba. Terlebih soal pengadaan Koperasi Desa, memang di beberapa tempat masih mengalami kendala, terutama terkait penyediaan lahan. Bahkan ada yang merencanakan pembangunan di atas gunung. Namun karena ini merupakan program nasional, ke depan tentu akan ada solusi,” ujarnya.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Mahasiswa KKN Angkatan 78 UIN Alauddin Makassar (UINAM) yang bertugas di Kecamatan Dua Pitue, khususnya Posko 09 Desa Salobukkang, sebagai bentuk partisipasi dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat desa.

Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat semakin memahami tata kelola keuangan desa yang baik dan benar, serta mampu mengimplementasikannya demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Desa Salobukkang.(**ML)

Artikel Pelatihan Pengelolaan Keuangan dan Jaga Desa TA 2026 Digelar di Desa Salobukkang pertama kali tampil pada MAKASSAR INVESTIGASI.