Penetapan Amri Akbar dilakukan melalui mekanisme persidangan Muktamar yang dipimpin oleh Hamzan. Selain menetapkan Ketua terpilih, forum juga menetapkan Syafrul ardi, Nugra Ferdino, Herianto, dan Imran sebagai mide Formatur

Dalam pidato perdananya sebagai Ketua Umum terpilih, Amri Akbar mengajak seluruh kader untuk menjadikan momentum Muktamar sebagai titik awal kebangkitan baru KAMMI. Menurutnya, organisasi harus menjadi ruang tumbuh yang sehat, nyaman, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh kader untuk berkembang.

“Saya ingin KAMMI menjadi rumah yang nyaman bagi seluruh kader. Rumah yang tidak hanya menjadi tempat berkumpul, tetapi juga tempat bertumbuh, berproses, dan melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan bangsa,” ujar Amri.

Ia menegaskan bahwa masa depan organisasi tidak ditentukan oleh segelintir orang, melainkan oleh seluruh kader yang terus bergerak dan berkarya di berbagai daerah.

“Hari ini kita sebagai kader KAMMI ibarat sebuah pulpen. Tinta sejarah ada di tangan kita. Kita yang menentukan cerita apa yang akan ditulis untuk masa depan KAMMI. Apakah kita ingin meninggalkan jejak perubahan atau sekadar menjadi penonton dalam perjalanan sejarah, semuanya bergantung pada pilihan dan kerja keras kita hari ini.”

Amri juga menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman pandangan yang ada dalam organisasi. Menurutnya, perbedaan metode dan strategi tidak boleh menjadi alasan untuk saling menjauh, selama seluruh kader memiliki tujuan dan prinsip perjuangan yang sama.

“Kita boleh berbeda cara, berbeda pendekatan, bahkan berbeda sikap dalam menyikapi isu-isu tertentu. Tetapi selama prinsip perjuangan kita sama, selama orientasi kita tetap untuk kemajuan umat, bangsa, dan organisasi, maka perbedaan itu adalah kekuatan, bukan ancaman.”

Ia menambahkan bahwa kepemimpinannya akan membuka ruang yang lebih luas bagi partisipasi kader di seluruh tingkatan organisasi.

“Saya ingin memastikan bahwa KAMMI menjadi organisasi yang terbuka. Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah tidak harus selalu seragam dengan pusat dalam setiap pandangan. Yang kita bangun adalah kesamaan visi, bukan keseragaman berpikir. Organisasi yang besar adalah organisasi yang mampu merawat perbedaan dan mengubahnya menjadi energi kemajuan.”

Dalam kesempatan tersebut, Amri juga menyoroti pentingnya penguatan kaderisasi sebagai fondasi utama gerakan KAMMI. Ia menegaskan bahwa tantangan bangsa ke depan membutuhkan lebih banyak pemimpin muda yang berintegritas, kompeten, dan memiliki keberpihakan kepada rakyat.

“Fokus utama kita ke depan adalah melahirkan kader-kader pemimpin. Kita ingin kader KAMMI hadir dan memimpin di berbagai sektor strategis, baik di kampus, birokrasi, dunia usaha, lembaga sosial, maupun ruang-ruang pengabdian lainnya.”

Secara khusus, Amri mengajak seluruh kader untuk mengembalikan tradisi kepemimpinan KAMMI di lingkungan kampus yang selama ini menjadi salah satu identitas gerakan organisasi.

“Kita harus mengembalikan kejayaan KAMMI sebagai rahim kepemimpinan mahasiswa Indonesia. Kita ingin kembali melihat kader-kader KAMMI memimpin Badan Eksekutif Mahasiswa di berbagai kampus, memimpin gerakan intelektual, dan menjadi pelopor perubahan di tengah masyarakat.”

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa KAMMI tidak boleh terjebak pada romantisme masa lalu, melainkan harus mampu menjawab tantangan zaman dengan gagasan dan karya nyata.

“Muktamar ini bukan sekadar memilih ketua umum. Muktamar ini adalah momentum untuk memperbarui semangat perjuangan. Kita harus hadir sebagai organisasi yang relevan, adaptif, dan mampu memberikan solusi atas persoalan umat, bangsa, dan negara.”

Menutup pidatonya, Amri mengajak seluruh kader untuk meninggalkan sekat-sekat perbedaan yang muncul selama proses Muktamar dan kembali bersatu membangun organisasi.

“Kompetisi telah selesai. Hari ini tidak ada lagi kelompok A atau kelompok B. Yang ada adalah KAMMI. Yang ada adalah cita-cita besar untuk menghadirkan kemaslahatan bagi umat dan bangsa. Mari kita rapatkan barisan, satukan langkah, dan bergerak bersama menjemput masa depan KAMMI yang lebih besar.”(**ML)

Artikel Muktamar XIV KAMMI Tetapkan Amri Akbar sebagai Ketua Umum, Serukan KAMMI Menjadi Rumah Nyaman bagi Seluruh Kader pertama kali tampil pada MAKASSAR INVESTIGASI.

Kegiatan sosial tersebut meliputi sunatan massal, donor darah, serta pemeriksaan kesehatan gratis yang diperuntukkan bagi masyarakat umum. Sejak pagi hari, ratusan warga tampak memadati lokasi kegiatan untuk mendapatkan layanan kesehatan yang disediakan secara cuma-cuma.

Antusiasme masyarakat terlihat begitu tinggi. Selain mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, anak-anak yang mengikuti program sunatan massal juga memperoleh bingkisan sebagai bentuk perhatian dan dukungan dari panitia penyelenggara.

Dewan Pembina Elang Timur Indonesia, Andi Syahrum Makkuradde, yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) PDAM Kota Makassar, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh panitia serta pengurus Elang Timur Indonesia yang telah berhasil menyelenggarakan kegiatan sosial tersebut.

Menurutnya, kegiatan bakti sosial ini merupakan langkah nyata dalam membantu pemerintah Kota Makassar, khususnya dalam meningkatkan pelayanan sosial dan kesehatan kepada masyarakat.

“Kami sangat berterima kasih kepada seluruh panitia dan pengurus Elang Timur Indonesia yang telah menghadirkan kegiatan luar biasa ini. Kegiatan seperti ini sangat membantu pemerintah Kota Makassar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Andi Syahrum juga menyampaikan bahwa Wali Kota Makassar sebenarnya berencana menghadiri kegiatan tersebut, namun karena agenda lain yang tidak dapat ditinggalkan, beliau menyampaikan permohonan maaf sekaligus apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak yang terlibat.

“Tadi Bapak Wali Kota Makassar menitipkan permohonan maaf karena belum sempat hadir. Namun beliau menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Elang Timur Indonesia dan seluruh pihak yang telah berkontribusi, mulai dari Baznas Kota Makassar, PMI, Dinas Kesehatan, pihak sekolah, hingga seluruh elemen masyarakat yang turut membantu terselenggaranya kegiatan ini,” katanya.

Ia menilai program sosial seperti sunatan massal, donor darah, dan pemeriksaan kesehatan gratis sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama kalangan kurang mampu yang membutuhkan akses layanan kesehatan.

“Ini merupakan kegiatan yang sangat positif karena dapat meringankan beban masyarakat kecil. Mulai dari sunatan, donor darah hingga pemeriksaan kesehatan semuanya diberikan secara gratis. Bahkan anak-anak yang mengikuti sunatan massal juga diberikan bingkisan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Andi Syahrum berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan dan menjangkau seluruh wilayah Kota Makassar.

“Kedepannya kami berharap kegiatan seperti ini dapat menyasar seluruh kecamatan di Kota Makassar. Kami siap membantu dan mendukung penuh program-program sosial yang dilakukan Elang Timur Indonesia demi kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Elang Timur Indonesia, Imran, SE, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Pemerintah Kota Makassar serta seluruh instansi yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan bakti sosial tersebut dapat terlaksana dengan baik.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Makassar atas dukungan yang diberikan. Begitu juga kepada Baznas Kota Makassar, Dinas Kesehatan Kota Makassar, PMI, dan seluruh pihak yang telah membantu. Kegiatan ini tidak mungkin terlaksana tanpa sinergi dan dukungan dari pemerintah serta berbagai stakeholder terkait,” ungkap Imran.

Ia menjelaskan bahwa kegiatan sosial tersebut merupakan bagian dari komitmen Elang Timur Indonesia untuk terus hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, program bakti sosial akan dijadikan agenda rutin, khususnya pada masa libur sekolah agar semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya.

“Insya Allah kegiatan ini akan kami rutinkan setiap pekan selama masa libur sekolah. Kami akan berupaya melaksanakannya di berbagai kecamatan di Kota Makassar sehingga manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” jelasnya.

Selain memberikan pelayanan kesehatan, kegiatan tersebut juga menjadi wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Panitia turut melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan menghadirkan sebanyak 12 tenant yang menjajakan berbagai produk di area kegiatan.

Imran juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, relawan, dan insan media yang telah berperan aktif dalam menyukseskan kegiatan tersebut.

“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, relawan, dan rekan-rekan media yang telah memberikan dukungan serta membantu mempublikasikan kegiatan ini sehingga dapat diketahui masyarakat luas,” tuturnya.

Ia berharap kehadiran Elang Timur Indonesia dapat terus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

“Kami berharap Elang Timur Indonesia dapat terus menjadi mitra masyarakat dan pemerintah dalam menghadirkan program-program yang bermanfaat. Semoga kegiatan ini menjadi ladang pengabdian dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kota Makassar,” pungkasnya.(**ML)

Artikel Ormas Elang Timur Indonesia Kembali Tunjukkan Kepedulian Terhadap Masyarakat Melalui BAKSOS pertama kali tampil pada MAKASSAR INVESTIGASI.

Ketua Umum KAMMI Daerah Makassar, Muhammad Ilham, menyoroti kasus dugaan korupsi yang terjadi pada pelaksanaan MBG di tingkat pusat. Menurutnya, kasus tersebut harus menjadi pintu masuk untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program hingga ke daerah.

“Kami mendorong Kejaksaan Negeri Makassar untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan MBG di wilayah Sulsel. Program yang menggunakan anggaran negara harus dijalankan secara profesional, transparan, dan bebas dari kepentingan politik tertentu,” tegas Ilham.

Dalam audiensi tersebut, KAMMI juga mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung dalam mengusut dugaan korupsi MBG di tingkat pusat. KAMMI menilai ketegasan aparat penegak hukum penting untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan program yang diperuntukkan bagi masyarakat benar-benar berjalan sesuai tujuan.

Melalui audiensi ini, KAMMI Daerah Makassar menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan publik dan mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta berorientasi pada kepentingan rakyat.(**ML)

Artikel KAMMI Makassar Minta Kejaksaan Negeri Makassar Evaluasi Program MBG Sulsel pertama kali tampil pada MAKASSAR INVESTIGASI.

Selama kegiatan berlangsung, peserta mendapatkan berbagai materi yang berfokus pada penguatan nilai-nilai keislaman, kepemudaan, kepemimpinan, serta peran mahasiswa sebagai agen perubahan. Antusiasme peserta terlihat dari keaktifan mereka dalam mengikuti setiap sesi materi, diskusi, dan rangkaian agenda yang telah disiapkan oleh panitia.

Puncak kegiatan ditandai dengan pengukuhan kader baru KAMMI, sebagai bentuk pengesahan peserta yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian Training Muslim Negarawan 1. Momentum ini menjadi awal perjalanan para kader untuk terus bertumbuh dalam proses pembinaan dan perjuangan dakwah kampus.

Tidak hanya itu, kegiatan tersebut juga menjadi momen penting bagi kebangkitan kembali KAMMI di lingkungan Institut Nani Hasanuddin. Dalam agenda penutupan, Saudari Dahlia Waliulu secara resmi ditunjuk sebagai Ketua KAMMI Komisariat Institut Nani Hasanuddin (INH) untuk melanjutkan estafet kepemimpinan KAMMI STIKES Nani Hasanuddin yang telah vakum sejak tahun 2023.

Ketua Umum KAMMI Daerah Makassar, Muhammad Ilham, S.H., dalam penyampaiannya kepada para kader yang baru dikukuhkan menegaskan bahwa proses kaderisasi tidak berhenti pada kegiatan TMN 1 semata.

“Pengukuhan ini bukanlah akhir dari proses kaderisasi, melainkan awal dari perjalanan panjang sebagai kader KAMMI. Teruslah menguatkan kapasitas diri, menjaga nilai-nilai Islam, dan hadir memberikan kontribusi terbaik bagi umat, bangsa, dan kampus,” ujarnya.

Kepada Ketua Komisariat INH yang baru ditunjuk, Muhammad Ilham, S.H. berpesan agar amanah tersebut dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta menjadi momentum untuk menghidupkan kembali gerakan kaderisasi dan dakwah kampus di Institut Nani Hasanuddin.

“Saya berharap Saudari Dahlia Waliulu mampu melanjutkan estafet perjuangan yang pernah ada, membangun kembali semangat kaderisasi, serta merangkul seluruh potensi mahasiswa untuk bersama-sama membesarkan KAMMI Komisariat Institut Nani Hasanuddin,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia menaruh harapan besar terhadap masa depan komisariat yang kembali dibentuk tersebut.

“Saya berharap semoga KAMMI Komisariat INH kembali eksis dan menjadi lumbung kader,” pungkasnya.

Dengan terselenggaranya Training Muslim Negarawan 1 serta terbentuknya kembali kepengurusan KAMMI Komisariat Institut Nani Hasanuddin, KAMMI Daerah Makassar optimis akan lahir kader-kader muslim yang berintegritas, berdaya saing, dan siap menjadi pelopor perubahan di kampus maupun di tengah masyarakat.(**ML)

Artikel TMN 1 KAMMI Makassar Cetak Kader Baru, Dahlia Waliulu Ditunjuk Nahkodai Kembali Komisariat INH pertama kali tampil pada MAKASSAR INVESTIGASI.

Hari ini, hampir setiap pernyataan, kritik, bahkan ujaran yang berpotensi memecah belah bangsa sering kali berlindung di balik dalih “kebebasan berpendapat”. Padahal, kebebasan dalam negara demokrasi tidak pernah dimaksudkan sebagai kebebasan tanpa batas. Kebebasan sejatinya selalu berjalan berdampingan dengan tanggung jawab, etika, dan kepentingan yang lebih besar, yakni menjaga persatuan bangsa.

Dalam konteks ini, keberadaan UU ITE sering kali dipersepsikan secara negatif sebagai “pasal karet”. Padahal, substansi yang seharusnya dikedepankan adalah bagaimana ruang digital memiliki kompas etika agar kebebasan berekspresi tidak berubah menjadi instrumen fitnah, provokasi, maupun penyebaran kebencian. Kritik harus tetap hidup, tetapi tidak boleh kehilangan akal sehat dan tanggung jawab moral.

Belakangan, seruan Reformasi Jilid II kembali menggema di berbagai platform media sosial. Fenomena ini tidak lahir dari ruang hampa. Kenaikan harga BBM non-subsidi, melemahnya nilai rupiah, tekanan ekonomi masyarakat, serta meningkatnya keraguan publik terhadap efektivitas berbagai program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah melahirkan krisis kepercayaan yang nyata. Ketika kepercayaan publik menurun, ruang kritik akan semakin membesar, dan itu merupakan hal yang wajar dalam demokrasi.

Namun, yang perlu diwaspadai adalah ketika krisis kepercayaan tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengubah kritik menjadi kemarahan kolektif yang tidak terkendali. Pengalaman berbagai aksi demonstrasi yang berujung pada pembakaran fasilitas umum, penjarahan, serta benturan sosial seharusnya menjadi pelajaran berharga. Pertanyaan reflektif yang perlu diajukan adalah: apa yang benar-benar berubah setelah kaca-kaca pecah, gedung terbakar, dan fasilitas publik rusak? Apakah rakyat semakin sejahtera? Apakah persoalan bangsa terselesaikan?

Bangsa ini memang membutuhkan kritik yang kuat, bahkan kritik yang keras sekalipun. Akan tetapi, Indonesia tidak membutuhkan kekacauan yang justru memperdalam luka sosial dan memperlebar jurang polarisasi. Semangat reformasi seharusnya diwujudkan melalui kekuatan argumentasi, kajian yang mendalam, dan gerakan intelektual yang mampu menawarkan solusi, bukan sekadar membangun kemarahan.

Jangan sampai kebebasan berpendapat berubah menjadi bumerang reformasi itu sendiri. Ketika kebebasan kehilangan tanggung jawab, yang lahir bukan demokrasi yang sehat, melainkan disintegrasi sosial. Dan ketika krisis kepercayaan terhadap pemerintah tidak dikelola melalui dialog yang konstruktif, maka yang muncul bukan perbaikan sistem, melainkan konflik horizontal antar sesama anak bangsa.

Karena itu, tugas generasi hari ini bukan hanya mengawal pemerintah agar tetap berada di jalur yang benar, tetapi juga menjaga agar kritik tidak ditunggangi oleh kepentingan yang merusak persatuan nasional. Reformasi sejatinya bukan tentang menghancurkan, melainkan memperbaiki. Bukan tentang melampiaskan kemarahan, tetapi menghadirkan solusi. Dan bukan tentang memenangkan satu kelompok, melainkan memastikan Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai rumah bersama bagi seluruh anak bangsa.(**ML)

Artikel Bumerang Reformasi dan Krisis Kepercayaan Publik Oleh Muhammad Ilham Ketua KAMMI Makassar pertama kali tampil pada MAKASSAR INVESTIGASI.

Menanggapi beredarnya informasi di media sosial terkait kasus meninggalnya salah satu pasien yang dirawat di RSUD Batara Guru pada 8 Juni 2026, pihak rumah sakit memberikan klarifikasi awal sekaligus tanggapan resmi.

“Kami atas nama manajemen dan seluruh civitas RSUD Batara Guru mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga almarhumah husnul khotimah dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan keikhlasan dalam menghadapi ujian ini. Aamiin,” ujar dr. Syahrul.

Lebih lanjut, dr. Syahrul menjelaskan bahwa setelah informasi tersebut beredar luas di media sosial dan sampai ke pihak manajemen rumah sakit, RSUD Batara Guru segera mengambil langkah cepat dengan berkoordinasi serta membentuk tim investigasi internal.

Tim tersebut bertugas mengumpulkan data, informasi, serta dokumen yang diperlukan guna memastikan kronologi serta aspek pelayanan medis yang telah diberikan kepada pasien sesuai prosedur yang berlaku.

“Berdasarkan arahan Direktur rumah sakit dan sesuai prosedur penanganan keluhan yang berlaku, kami juga akan melakukan audit internal secara menyeluruh untuk memperoleh informasi yang objektif dan akurat terkait kasus ini,” jelasnya.

Hasil dari tim investigasi dan audit internal nantinya akan disampaikan kepada Direktur RSUD Batara Guru sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan tindak lanjut penanganan kasus.

Pihak rumah sakit menegaskan komitmennya untuk senantiasa menjalankan seluruh prosedur pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, termasuk dalam pemberian obat, pemasangan alat medis, serta konsultasi dengan dokter penanggung jawab pasien.

“Saat ini tim investigasi masih dalam tahap pengumpulan data dari pihak-pihak terkait,” ujar dr. Syahrul saat dikonfirmasi media, Selasa (9/6/2026).

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa terkait penyebab kematian secara klinis, pihak rumah sakit belum dapat menyimpulkan sebelum seluruh proses audit internal selesai dilakukan.

“Untuk penyebab kematian secara klinis akan kami simpulkan setelah audit internal selesai dan seluruh data dianalisis secara menyeluruh,” jelasnya.

RSUD Batara Guru juga menegaskan kesiapan untuk memberikan informasi dan klarifikasi kepada publik secara terbuka, transparan, dan edukatif sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami senantiasa terbuka terhadap saran, kritik, dan keluhan masyarakat. Semua itu menjadi bahan evaluasi penting bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan ke depan,” tambah dr. Syahrul.

Di akhir pernyataannya, manajemen RSUD Batara Guru menyampaikan permohonan maaf apabila dalam proses pelayanan masih terdapat kekurangan, serta menegaskan komitmen untuk menjadikan setiap masukan sebagai bahan perbaikan guna meningkatkan mutu layanan kesehatan kepada masyarakat.

RSUD Batara Guru Belopa merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan daerah yang terus berupaya meningkatkan kualitas layanan serta profesionalisme tenaga kesehatan dalam melayani masyarakat Kabupaten Luwu dan sekitarnya.(**ML)

Artikel Menanggapi Informasi Atas Meninggalnya Salah Satu Pasien, Pihak RSUD Batara Guru Memberikan Klarifikasi Sekaligus Tanggapan Resmi. pertama kali tampil pada MAKASSAR INVESTIGASI.

Berdasarkan informasi yang beredar, korban terseret ombak pada Minggu, 7 Juni 2026 sekitar pukul 14.30 WITA dan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh tim SAR gabungan pada Senin, 8 Juni 2026 dini hari. Peristiwa ini menjadi peringatan serius bagi seluruh pihak terkait pentingnya keselamatan dan keamanan di setiap destinasi wisata.

Muh Imran Ketua Umum Pengurus Wilayah KAMMI Sulawesi Selatan menilai insiden tersebut tidak boleh dipandang sebagai musibah semata tanpa adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan wisata yang ada. Keselamatan wisatawan harus menjadi prioritas utama dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Bulukumba.

Oleh karena itu, PW KAMMI Sulawesi Selatan mendesak Bupati Bulukumba dan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba untuk segera melakukan evaluasi total terhadap seluruh objek wisata yang beroperasi, khususnya kawasan wisata Apparalang yang kembali menjadi sorotan akibat insiden yang merenggut korban jiwa.

“Kami meminta Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk tidak menunggu adanya korban berikutnya baru melakukan pembenahan. Evaluasi terhadap izin operasional, sistem pengawasan, standar keselamatan, mitigasi risiko bencana, serta kelayakan destinasi wisata harus dilakukan secara menyeluruh dan transparan,” tegas PW KAMMI Sulawesi Selatan.

KAMMI Sulsel juga mendorong adanya audit terhadap seluruh destinasi wisata yang beroperasi di Kabupaten Bulukumba, termasuk memastikan keberadaan rambu-rambu peringatan, petugas pengamanan, prosedur tanggap darurat, hingga kelengkapan sarana keselamatan bagi wisatawan.

Pariwisata merupakan sektor penting yang harus terus berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengembangan tersebut tidak boleh mengabaikan aspek keselamatan pengunjung. Setiap lokasi wisata harus dipastikan aman dan memenuhi standar keamanan yang memadai sebelum menerima kunjungan wisatawan.

Untuk itu, PW KAMMI Sulawesi Selatan mendesak Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk segera:

1. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh destinasi wisata di Kabupaten Bulukumba.

2. Memeriksa kembali legalitas dan izin operasional seluruh objek wisata.

3. Memastikan penerapan standar keselamatan dan mitigasi risiko di setiap lokasi wisata.

4. Menyediakan sarana keselamatan dan petugas pengamanan yang memadai.

5. Memberikan sanksi tegas kepada pengelola wisata yang mengabaikan aspek keselamatan pengunjung.

PW KAMMI Sulawesi Selatan menegaskan bahwa keselamatan masyarakat dan wisatawan harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah dan pengelola wisata.

“Jangan tunggu korban untuk bertindak. Keselamatan wisatawan harus dijamin sebelum musibah terjadi.”

Humas Pengurus Wilayah KAMMI Sulawesi Selatan.(**ML)

Artikel Jangan Tunggu Korban Berikutnya, PW KAMMI Sulsel Desak Evaluasi Total Wisata Apparalang dan Destinasi Wisata di Bulukumba pertama kali tampil pada MAKASSAR INVESTIGASI.

Dalam pertemuan tersebut, debitur diterima oleh Muhammad Darmawan dari bagian penindakan OJK Sulselbar. Menurut keterangan kuasa hukum, OJK merespons laporan tersebut secara terbuka dan menyatakan akan melakukan penindakan apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku di sektor jasa keuangan.

Namun publik kini menunggu lebih dari sekadar respons administratif.

OJK ditantang membuktikan keberpihakannya kepada konsumen dengan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap NSC Finance, perusahaan penagihan yang terlibat, serta legalitas para debt collector yang melakukan penarikan kendaraan tersebut.

OJK Didesak Bekukan Sertifikasi dan Izin Operasional Jika Terbukti Melanggar

Sorotan utama dalam kasus ini adalah dugaan keterlibatan sekitar 10 orang debt collector saat proses penarikan kendaraan berlangsung. Yang menjadi pertanyaan besar, apakah seluruh petugas tersebut memiliki legalitas dan sertifikasi yang diwajibkan oleh regulasi?

Jika ditemukan adanya petugas penagihan yang tidak memiliki SPPI atau sertifikasi profesi yang sah, maka hal tersebut dapat menjadi indikasi pelanggaran serius terhadap aturan penagihan di sektor pembiayaan.

OJK memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi administratif kepada perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasa penagih yang melanggar ketentuan. Bahkan dalam kasus tertentu, sanksi dapat berujung pada pembekuan kegiatan usaha hingga pencabutan izin.

Sementara itu, sertifikasi profesi debt collector yang diterbitkan lembaga sertifikasi juga dapat dicabut apabila pemegangnya terbukti melakukan pelanggaran berat dalam menjalankan tugas penagihan.

Tunggakan Sudah Lunas, Mengapa Mobil Masih Ditahan?

Kasus ini menjadi perhatian karena pokok persoalan bukan lagi tunggakan kredit.

Menurut pengakuan debitur, tunggakan yang menjadi dasar penarikan kendaraan telah dilunasi melalui mekanisme pembayaran resmi kepada NSC Finance. Namun hingga kini kendaraan disebut belum dikembalikan kepada pemiliknya.

Situasi tersebut memunculkan pertanyaan hukum yang sangat mendasar :

Apa dasar hukum menahan kendaraan setelah kewajiban yang menjadi alasan penarikan telah diselesaikan?

Apabila benar kendaraan tetap dikuasai meski tunggakan telah lunas, maka tindakan tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum baru dan membuka ruang dugaan pelanggaran hak konsumen.

Kuasa hukum debitur bahkan menyatakan kliennya mengalami kerugian immateriil akibat kehilangan akses penggunaan kendaraan yang menjadi alat mobilitas sehari-hari.

Mereka menaksir kerugian tersebut mencapai Rp500 ribu per hari sejak kendaraan tidak dapat digunakan.

Selain meminta kendaraan segera dikembalikan, pihak debitur juga menuntut penggantian kerugian tanpa syarat apa pun apabila terbukti terjadi pelanggaran prosedur maupun tindakan yang merugikan konsumen.

Dugaan Debt Collector Tak Bersertifikat Harus Diusut

Kasus ini juga membuka pertanyaan mengenai legalitas personel yang melakukan penarikan kendaraan.

Apabila benar terdapat sejumlah debt collector yang tidak memiliki SPPI atau dokumen legal yang dipersyaratkan saat menjalankan tugas penagihan, maka aparat penegak hukum didesak turun tangan melakukan penyelidikan.

Lebih jauh lagi, jika ditemukan unsur pemaksaan, intimidasi, perampasan kendaraan, atau tindakan lain yang masuk ranah pidana, maka proses hukum tidak boleh berhenti pada sanksi administratif semata.

Polri memiliki kewenangan penuh untuk menindak setiap dugaan tindak pidana yang terjadi dalam proses penagihan utang.

OJK dan Propam Polda Sulsel Jangan Diam

Kasus ini kini menjadi ujian bagi dua institusi sekaligus.

OJK diuji dalam menjalankan fungsi perlindungan konsumen dan pengawasan industri jasa keuangan.

Di sisi lain, Propam Polda Sulsel juga didesak menelusuri dugaan keterlibatan oknum anggota Polri berinisial “R” yang namanya disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan aktivitas perusahaan penagihan yang menguasai kendaraan tersebut.

Apabila dugaan tersebut terbukti, maka persoalan ini tidak lagi sekadar sengketa antara debitur dan perusahaan pembiayaan, melainkan menyangkut integritas penegakan hukum dan potensi konflik kepentingan.

Publik menunggu langkah konkret, bukan sekadar klarifikasi.

Jika memang tidak ada pelanggaran, buka seluruh dokumen dan dasar hukumnya secara terang benderang.

Namun jika ditemukan pelanggaran prosedur, penggunaan debt collector ilegal, penyalahgunaan kewenangan, atau penahanan kendaraan tanpa dasar hukum yang sah, maka seluruh pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku.(**ML)

Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya satu unit kendaraan, tetapi juga kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan kepercayaan masyarakat terhadap industri pembiayaan serta aparat penegak hukum.

Artikel Debitur Sambangi OJK Sulselbar, OJK Diminta Tindak Tegas Pelanggaran NSC Finance dan 10 Debt Collektor pertama kali tampil pada MAKASSAR INVESTIGASI.

Mulyadi S.H bakal mendesak Aparat Penegak Hukum di Kabupaten Luwu agar menindaklanjuti keputusan Kejagung setelah menetapkan ketiga tersangka tersebut, agar di setiap daerah yang diduga terlibat melakukan suap menyuap ke Korwil KA SPPG Kabupaten Luwu segera di proses.

“Dalam UU tidak mengenal baik yang memberi suap maupun menerima uang suap tetap semuanya diproses sesuai hukum berlaku, dan tidak ada ruang komunikasi dibukakan seperti Kejagung menetapkan Eks Kepala BGN, dan kedua mantan Wakil Kepala BGN.” Ungkapnya

Lanjut, Mulyadi S.H mengatakan bahwa sebelumnya kami sudah soroti dapur MBG di Pattedong Selatan bulan Februari 2026 yang dimana dapur tersebut belum memiliki IPAL, SLHS dan lainnya, sehingga mendapatkan SUSPEND dari BGN Pusat.

“Artinya, Dapur tersebut belum layak beroperasi namun dipaksakan untuk beroperasi berarti besar dugaan kami dapur tersebut ada indikasi kongkalikong suap menyuap dengan Korwil KA SPPG Kabupaten Luwu.” Tegas Mulyadi S.H

Anehnya, Korwil KA SPPG Kabupaten Luwu bungkam karena tidak pernah merespon atau menanggapi saat awak media melakukan konfirmasi terkait sejumlah Dapur MBG yang tidak layak beroperasi namun tetap beroperasi.

“Jelas diamanatkan dalam uu no 14 tahun 2008 tentang KIP, kami menduga kuat korwil, satgas, KA SPPG, dan pihak ketiga ada kongkalikong dan pemufakatan jahat untuk mendapatkan keuntungan sendiri dan memperkaya orang lain.” Kata Mulyadi

Kami berharap Aparat Penegak Hukum Kabupaten Luwu maupun APH Sulawesi Selatan agar segera memanggil Korwil KA SPPG, dan sejumlah pemilik Yayasan Dapur MBG di Kabupaten Luwu Khususnya yang mendapatkan SUSPEND kemarin.

Hingga berita ini terbit kami masih membuka ruang hak jawab atau klarifikasi yang bersangkutan.(**ML)

Artikel Ditetapkan Tersangka Eks Kepala BGN, Presiden Koalisi Sulsel Menantang APH Memeriksa Sejumlah KA SPPG Kabupaten Luwu pertama kali tampil pada MAKASSAR INVESTIGASI.

Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat kesadaran kolektif dalam menjaga kelestarian bumi.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Luwu membacakan sambutan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia yang mengusung tema “Act Now for Climate” atau “Saatnya Bekerja untuk Iklim”.

Sambutan tersebut menekankan bahwa peringatan HLH harus menjadi dorongan aksi nyata, bukan sekadar seremonial, dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Salah satu fokus utama adalah perubahan paradigma pengelolaan sampah dari pendekatan hilir menjadi penguatan dari sumbernya.

“Penanganan sampah tidak boleh lagi hanya bertumpu pada pendekatan hilir. Kita harus mengubah paradigma tata kelola sampah secara menyeluruh. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melakukan Gerakan Pemilahan Sampah dari Rumah Tangga untuk Indonesia ASRI,” demikian kutipan sambutan Menteri Lingkungan Hidup yang dibacakan Bupati Luwu.

Lebih lanjut disampaikan bahwa Gerakan Indonesia ASRI diharapkan menjadi budaya baru bangsa dalam membangun kesadaran dan etika lingkungan.

Momentum ini juga menjadi ajakan untuk melakukan “pertobatan ekologis”, yakni memperbaiki hubungan manusia dengan alam serta menanamkan tanggung jawab lingkungan bagi generasi mendatang menuju Indonesia Emas 2045.

Pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan gerakan ini membutuhkan partisipasi aktif seluruh masyarakat sebagai garda terdepan dalam menjaga lingkungan. Sinergi pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu menjadikan Indonesia sebagai climate leader melalui aksi sederhana dari rumah tangga.

Dari hasil pelaksanaan kerja bakti yang digelar usai apel, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu, Iqbal Halwi, melaporkan bahwa sampah yang berhasil dikumpulkan dan ditimbang untuk dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) mencapai 2,7 ton. Angka ini menjadi bukti nyata antusiasme dan partisipasi masyarakat dalam aksi bersih lingkungan.

Usai apel, Bupati Luwu bersama Wakil Bupati Muh. Dhevy Bijak Pawindu meninjau pelaksanaan kerja bakti (korve) di sejumlah titik yang telah ditentukan di wilayah Kecamatan Belopa. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Luwu Ahmad Gazali, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Muhammad Rudi, unsur Forkopimda, OPD, organisasi wanita, badan usaha, serta pelajar.**ML

Artikel Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati Luwu Mengajak Masyarakat Saatnya Bekerja Untuk Iklim pertama kali tampil pada MAKASSAR INVESTIGASI.